LEAD.co.id | Dua faksi terbesar Palestina, Fatah dan Hamas menyatakan sepakat untuk mengadakan Pemilu (pemilihan umum) pertama di Palestina. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang diadakan di Turki.
“Kami telah sepakat untuk terlebih dahulu mengadakan pemilihan legislatif, kemudian pemilihan presiden Otoritas Palestina, dan terakhir dewan pusat Organisasi Pembebasan Palestina,” kata Jibril Rajoub, pejabat senior Fatah, Kamis (24/9/2020).
Pemungutan suara akan dijadwalkan dalam enam bulan, seperti yang disepakati oleh Fatah, pemimpin Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas dan kepala politik Hamas Ismail Haniya.
Sebelumnya, pemilihan parlemen di Palestina terakhir diadakan pada tahun 2006 lalu, ketika Hamas menang telak.
Saleh al-Arouri, seorang pejabat tinggi Hamas mengatakan, kesepakatan itu dicapai selama pertemuan yang diadakan di Turki. Menurutnya, Perpecahan telah merusak tujuan nasional, dan saat ini pihaknya sedang bekerja untuk mengakhirinya.
“Kali ini kami mencapai konsensus yang nyata,” katanya kepada AFP dari Istanbul yang dikutip Al Jazeera.
Azzam al-Ahmad, seorang anggota Komite Sentral Fatah menekankan posisi yang dinyatakan oleh kepemimpinan Palestina bahwa, baik Yerusalem maupun Jalur Gaza yang terkepung tidak boleh dikecualikan dari pemilihan.
“Tanpa Yerusalem, tidak akan ada pemilihan umum,” tambahnya.
Sebelumnya pada hari Kamis, seorang anggota puncak Fatah menyebut pembicaraan yang berkelanjutan di Turki dengan Hamas “positif, berbuah, dan produktif”.
“Dialog itu merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi dan kemitraan, dan menyatukan sikap Palestina dalam terang konsensus untuk menolak semua proyek likuidasi yang melawan perjuangan Palestina,” tulis Hussein al-Sheikh, anggota Komite Sentral Fatah di Twitter.
Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh menyambut baik dialog nasional dengan suasana positif antara Fatah dan Hamas yang berlangsung di Istanbul selama dua hari dengan kesepakatan mengadakan pemilihan umum.
Dia menambahkan bahwa, Palestina siap menyediakan semua persyaratan untuk keberhasilan pemilu ini sebagai pintu gerbang untuk “memperbarui kehidupan demokrasi, dan untuk memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi bahaya yang serius dan eksistensial yang mengancam perjuangan Palestina untuk pertama kalinya di sejarahnya”.
Upaya Rekonsiliasi
Mengutip Al Jazeera, Rapat sekretaris jenderal fraksi-fraksi akan segera digelar untuk mengumumkan rincian kesepakatan hari Kamis sekaligus membahas mekanisme kerja hingga Pemilu digelar.
Setelah pemungutan suara tahun 2006, Hamas dan Fatah membentuk pemerintah persatuan tetapi segera runtuh dan bentrokan berdarah meletus di Jalur Gaza antara dua faksi pada tahun berikutnya.
Hamas sejak itu memerintah Gaza, sementara Fatah menjalankan Palestina, yang berbasis di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel.
Berbagai upaya rekonsiliasi, termasuk perjanjian pertukaran tahanan pada tahun 2012 dan pemerintah persatuan yang berumur pendek dua tahun kemudian, telah gagal menutup keretakan.
Pembicaraan di Turki terjadi setelah Abbas meminta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mendukung upaya rekonsiliasi Palestina dengan tujuan menuju pemilihan umum.
Editor: Aru Prayogi
Sumber: Al Jazeera dan AFP