‘Jangan Ngaku Miskin’: Pernyataan Wakil Wali Kota Bogor Diprotes

0
Dedie Rachim, MRB, Bansos, Miskin
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim

LEAD.co.id | Pembagian paket sembako bagi warga miskin semakin tidak jelas meski telah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor, akibat Pandemi Covid-19. Pasalnya, hanya sebagian kecil saja warga yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Tim LEAD.co.id mencatat, mayoritas ketua RT dan RW tidak tahu menahu soal mekanisme pembagian paket sembako oleh Pemkot Bogor. Padahal, sebelumnya pihak RT/RW telah diminta kelurahan untuk mendata warga miskin baru yang membutuhkan bantuan seiring pelaksanaan PSBB.

“Pemkot Bogor harusnya memberi bantuan semua warga yang membutuhkan sesuai dengan yang disampaikan Gubernur Jabar,” kata Ketua RT 05/05, Indra saat ditemui tim LEAD.co.id, Jumat petang (17/4).

Dia mengaku telah mengajukan 127 KK untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah setempat. Karenanya, dia meminta agar Pemerintah memberikan bantuan kepada semua nama yang telah diajukan, mengingat saat ini semua warga mengalami dampak PSBB terkait penyebaran Covid-19.

Baca :  KNPI Jakbar Kembali Distribusikan Bantuan Sosial untuk Warga

Seiring permasalahan itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan bahwa, bantuan yang akan diberikan ke warga tidak menyeluruh, hanya sebagian saja. Hal itu karena, keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak akan mencukupi kebutuhan seluruh warga.

Melalui video yang beredar di Medsos beberapa hari lalu, Dedie menghimbau kepada seluruh warga Kota Bogor agar tetap berusaha, berikhtiar dan berdoa. Dirinya juga mengajak semua warga yang mampu untuk saling berbagi, memprioritaskan yang betul betul miskin, dan jangan mengaku ngaku miskin demi mendapatkan bantuan.

“Jangan semuanya tiba tiba mengaku miskin. Ini dalam waktu yang susah, jangan mengaku sebagai orang miskin, kita harus punya harga diri,” sebut Dedie dalam video yang beredar, Sabtu (18/4).

Baca :  GPK Sebarkan Ribuan Paket Sembako bagi Warga Terdampak PSBB

LSM Mitra Rakyat Bersatu (MRB) merespon pernyataan tersebut. Menurutnya, pernyataan Wakil Wali Kota Bogor itu membingungkan publik karena terkait bantuan untuk warga miskin yang menjadi haknya sudah diatur pemerintah seperti PKH, RASTRA dan JKN-KIS.

“Tapi berbicara masalah masyarakat yang terdampak Covid-19 itu juga ada dasar hukumnya, yaitu UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang kemudian diaktualisasikan ke dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB,” tambah Ketua MRB, Jamal Nasir saat dihubungi LEAD.co.id, Minggu (20/4/2002).

Artinya, lanjut dia, bantuan ini diberikan dalam keadaan darurat kesehatan yang bersifat temporer atau lex spesialis. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak berbicara kemiskinan, tapi masyarakat yang terdampak Covid-19 akan menjadi masyarakat yang tergolong rawan miskin atau jatuh miskin, mereka yang semula hidupnya tidak memerlukan bantuan walaupun hidupnya pas-pasan, karena mata pencahariannya hilang terdampak covid-19.

Baca :  Kelurahan Kedung Badak Distribusikan 673 KK Penerima Bansos

Jamal juga menegaskan bahwa, bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah bukan karena masyarakat meminta dibantu, tapi Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskannya.

“Jadi kurang tepat pernyataan Wakil Walikota bahwa masyarakat seakan-akan jangan memiskinkan diri atau mengaku miskin tapi gunakan tabungan atau menjual harta benda yang dimiliki, mungkin wejangan ini lebih tepat bagi orang-orang yang memiliki status sosial yang permanen bukan bagi masyarakat koreh-koreh cok dikoreh dipacok,” cetus Jamal.

Reporter: Yudi Setiawan
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here