LEAD.co.id | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor merespon polemik bantuan sosial bagi warga terdampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor dalam rangka memutus penyebaran Covid-19. PSI mengimbau agar Pemerintah memberikan bantuan untuk semua warga seiring diterapkannya status PSBB tersebut.
Sebelumnya, Para ketua RT/RW telah mendata masing-masing sekitar 100 KK warga miskin baru atas arahan pihak Pemda untuk diberikan bantuan. Namun demikian, hingga saat ini, bantuan tersebut hanya tersalurkan beberapa saja tanpa sepengetahuan pihak RT/RW sehingga banyak menuai protes dari warga.
Sementara Pemkot Bogor melalui Wakil Wali Kota Dedie Rachim mengatakan hanya sebagian saja warga yang akan dibantu, karena keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak mencukupi. Dirinya juga mengimbau warga Kota Bogor agar tetap berusaha, berikhtiar dan berdoa, serta yang mampu agar saling berbagi, memprioritaskan yang betul betul miskin.
“Jangan semuanya tiba tiba mengaku miskin. Ini dalam waktu yang susah, jangan mengaku sebagai orang miskin, kita harus punya harga diri,” sebut Dedie dalam video yang beredar, Sabtu (18/4/2020).
Merespon hal itu, Ketua PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso menyarankan agar Pemkot Bogor membantu semua warganya. Hal itu karena saat ini semua warga masuk kategori terdampak penerapan PSBB terkait pandemi Covid-19.
Dia menilai Pemkot Bogor kedodoran karena ‘mungkin’ tidak terlatih dalam menangani situasi yang darurat ini. Akan tetapi, kalau dirujuk dengan kesigapkan kota Surabaya pemkot bogor sungguh sangat kedodoran.
“Surabaya cepat bergerak sementara Walikota Bogor jadi korban Covid 19 dan sakit. Apa artinya, anggaran penggelontorannya perlu keputusan Walikota bukan Wakil Walikota. Dan Pemkot Bogor tidak sesigap Pemkot Surabaya,” terangnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa, PSBB di Kota Bogor ditetapkan Gubernur Jawa Barat atas usulan Pemerintah Daerah (Pemda) atas persetujuan Menkes setelah mendapat pertimbangan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Penetapan status PSBB, kata dia, telah diatur dalam pasal 1, angka 11 jo. Pasal 59 dan 60 UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta PP NO. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid 19).
Karena, akibat diterapkannya PSBB, kata Sugeng, maka sekolah, tempat kerja, fasilitas umum atau tempat umum dibatasi dengan skala besar. Ini tentu membawa implikasi sekolah libur tapi anak anak tetap belajar lewat daring dengan fasilitas internet yang memerlukan biaya kuota, kemudian Badan Usah, UMKM akan stop produksi sehingga mengakibatkan karyawan dirumahkan atau bahkan PHK, pusat perbelanjaan seperti mall, serta pusat keramaian yang biasanya ditempati pedagang kaki lima (PKL) berjualan juga tutup akibatnya sektor informal macet dan terjadi pengangguran sektor informal di Kota Bogor dan sekitarnya.
Menurut Sugeng, yang paling terdampak besar atas penerapan PSBB yaitu anak anak belajar di rumah karena butuh internet. Anak anak dan orang tua akan mengalami tekanan psikologis yang panjang akibat kebijakan ini. Selain itu, kelompok urban perkotaan yang dirumahkan atau di PHK yang tidak masuk dalam DTSP, sehingga tidak mendapat bansos secara sistem.
“Maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu; kesehatan; harus dikasih vitamin, kuota internet juga harus tersedia, maka Pemkot harus menyediakan jaringan internet gratis, dan juga paling dasar adalah bahan makanan pokok. Ini setidaknya selama 6 bulan harus disediakan,” papar ketua PSI Kota Bogor yang akrab disapa STS, kepada LEAD.co.id, Minggu (19/4/2020).
STS juga menyarankan agar kelompok menengah, yaitu orang tua anak-anak yang belajar di rumah juga perlu mendapatkan kuota internet gratis, serta kebutuhan pangan dan vitamin agar tetap vit, tidak mudah terpapar virus Corona. Pemberian bantuan itu karena kantor atau tempat kerja mereka tidak berproduksi segingga tidak mendapatkan uang.
