Kelurahan Ngecrek Bantuan, Pemkot Bogor Tak Peka

oleh -96 views
KNPI, Pemkot Bogor, Bansos, PSBB
Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor, Supriantona Siburian

LEAD.co.id | Diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah termasuk di Kota Bogor, membuat sektor ekonomi dan sebagian besar usaha yang ada lumpuh.

Banyak pihak pelaku usaha kecil menegah (UKM) menjerit dan membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, terlebih sebentar lagi menghadapi bulan suci ramadhan.

Namun, di tengah kondisi yang sedang sulit ini. Ternyata, beberapa pelaku usaha yang ada di Kecamatan Bogor Barat, salahsatunya yang berdomisili di Kelurahan Pasir Jaya mengaku sedikit keberatan dengan surat edaran dari kelurahan bernomor 440/39/Psj, yang ditujukan kepada pelaku usaha yang ada di Kelurahan Pasir Jaya, dengan perihal Permohonan Bantuan Logistik Pencegahan Covid-19, pertanggal 20 April 2020.

“Ritme usaha serta dagang saat ini sedang tidak baik. Bukannya kita tidak mau membantu. Tapi, beberapa pelaku usaha yang ada disini juga sedang menunggu bantuan. Baik itu untuk karyawannya atau keberlangsungan usahanya,” ungkap seorang pelaku usaha.

Baca :  Pemkot Bogor Cek Kelanjutan Pembangunan Double Track

Terpisah, Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor Supriantona Siburian menilai, mengenai surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasir Jaya kurang baik dan tidak pas momennya, karena kondisi perekonomian saat ini semakin menurun sehingga kurang elok sampai mengeluarkan surat permohonan logistik ini.

“Alangkah lebih baiknya, Lurah memberikan surat edaran yang berisinya adalah pembukaan donasi. Kalau surat permohonan ini kan seperti tersirat bahwa pemerintah sedang meminta. Padahal masyarakat hari ini berharap penuh kepada pemerintah. Intinya, bukan pemerintah saja yang sedang sulit saat ini. Tapi masyarakat dan pelaku usaha juga merasakan hal yang sama,” tegas Anto, sapaan akrabnya.

Ditambahkan Anto, kenapa Pemkot Bogor melalui kecamatan serta kelurahan tidak menyasar perusahaan-perusahaan besar yang sudah cukup mapan, untuk mencukupi kebutuhan dapur umum ini. Bukannya, main sebarkan surat ke semua pelaku usaha.

Baca :  Adnan Taufiq 'Tenteng' Langsung Sembako Untuk Warga Kampung Akuarium

Sedangkan diketahui, Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim di sejumlah media massa memaparkan, Pemkot Bogor menganggarkan sampai 334 miliar, salahsatunya dialokasikan untuk pemenuhan logistik selama penanganan pandemik Corona ini.

Dijelaskan, anggaran itu berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT), pemangkasan anggaran OPD dan pemangkasan anggaran DPRD untuk percepatan penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kota Bogor.

“Dirincikan anggaran Rp300 miliar lebih itu akan diperuntukkan dalam tiga tahap penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Pertama untuk logistik sebesar Rp210 Miliar dan pencegahan Rp21 miliar. Tahap kedua untuk program percepatan penanganan Covid-19, dengan rincian RW Siaga Corona dengan biaya Rp5,7 miliar, paket sembako untuk kebutuhan selama tiga bulan sebesar Rp38 Miliar serta dapur umum senilai Rp4 miliar. Tahap ketiga untuk program pascabencana, yang meliputi kompensasi retribusi Rp18 miliar dan modal usaha IKM dan mikro Rp16 miliar. Jadi total sekitar Rp300 miliar lebih,” papar Dedie saat itu.

Baca :  PK Golkar Bogor Barat Salurkan Bansos Warga Terpapar Covid-19

Atas kondisi ini, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengaku heran. Karena, jika kondisinya seperti sekarang ini yaitu  pemerintah ‘mengemis’ bantuan ke semua pelaku usaha baik itu usaha skala kecil atau besar, sambung ASB, maka patut dipertanyakan apakah anggaran yang untuk dapur umum serta pemenuhan logistik atau sembako ini akan digunakan apa?.

“Berinovasi dan memiliki perasaan sedikit lah pemkot ini. Perhatikan ke bawah, serta ketahui jika roda perekonomian terutama di sektor usaha, sedang tidak baik. Jadi, jangan asal sebarkan surat permohonan bantuan seperti itu,” tegas ASB.

Reporter: Manto Arya
Editor : Aru Prayogi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.