Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Maluku: Modifikasi Terminologi dan Konsekuensi Hukum

0
Fikry S Rahantan, SH, PSBB, PSBR, Maluku, Covid-19
Fikry S Rahantan, SH

Oleh: Fikry S Rahantan, SH

Menghadapi ancaman Covid-19 Pemerintah Maluku mengambil sebuah langkah hukum dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR). Istilah PSBR sendiri jika ditelusuri legal matriksnya dalam peraturan perundang – undangan maka tidak akan ditemukan terminologi PSBR. Dalam hal langkah penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia ada beberapa terminologi hukum yang berkaitan dengan pembatasan sosial yang termaktub dalam peraturan perundang undangan. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan maka dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan amanat pasal 49 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 yakni karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Lantas bagaimana dengan terminologi Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR), dari literatur hukum yang saya cari tidak ditemukan istilah PSBR sebagai suatu tindakan mitigasi untuk melindungi suatu wilayah agar terhindar dari penyebaran wabah penyakit. Sehingga saya mengambil hipotess bahwasanya PSBR adalah modifikasi terminologi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jika demikian adanya,maka akan muncul pertanyaan di kepala masyarakat apakah konsekuensi hukum yang timbul dari penerapan PSBR sama dengan konsekuensi hukum yang timbul dari PSBB ?. Dalam pola rechstaat (negara hukum) segala kebijakan badan dan/atau pejabat administrasi negara harus memiliki basis sandaran hukum yang jelas agar konsekuensi hukum yang timbul dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Baca :  Belasan Pegawai Positif Covid-19, Pelayanan BRI Pamekasan Tetap Buka

Substansi dari Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum sebagimana diamanatkan Pasal 1 Ayat 3 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ialah segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Jika PSBR dipandang sebagai terobosan hukum seharusnya hal ini dibarengi dengan kebijakan pemerintah pusat agar memiliki kekuatan hukum dan menciptkan ketertiban hukum, inisiatif pemerintah Provinsi Maluku dalam menerapkan PSBR dapat menciptakan kegaduhan hukum sebab tidak memiliki sandaran hukum, dan apabila pemerintah provinsi Maluku beranggapan bahwa PSBR adalah model lain dari PSBB maka sesuai dengan prosedur hukum yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Pasal 2 bahwasanya Pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang menjalankan urusan di bidang kesehatan. Hal ini bertujuan agar terjalinnya sinergitas pemerintah dari pusat ke daerah dalam melakukan penanganan terhadap penyebaran covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat. Dengan demikian maka penetapan PSBR di provinsi Maluku seharusnya mengikuti rel hukum yang ada dan mendapatkan persetujuan dan penetapan  dari pemerintah pusat sehingga konsekuensi hukum yang timbul sebagaimana diamantkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwasanya selama masa karantina kesehatan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan dalam menjalankan tanggungjawab ini pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah.

Baca :  Tiongkok Serahkan Bantuan Penanganan Covid-19 di Indonesia

Dari argumentasi hukum diatas maka saya menyimpulkan bahwasanya penetapan PSBR di Maluku terkesan sepihak dan minim akan pertimbangan hukum. Idealnya pemberlakuan PSBR tersebut harus mendapatkan persetujuan juga penetapan dari pemerintah pusat agar segala konsekuensi yang timbul dari kebijakan tersebut  dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here