DPRD Minta Transparansi Anggaran Covid-19 di Kota Bogor

0
DPRD, Anggaran, Covid-19
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri

LEAD.co.id | Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan Rp 334 miliar untuk penanganan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan pergeseran anggaran kegiatan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi landasan bagi Pemkot Bogor untuk melakukan perubahan parsial APBD guna menangani Covid-19 di Kota Hujan, tanpa harus menunggu persetujuan legislatif.

Meski demikian, DPRD Kota Bogor mengaku belum menerima secara resmi ekspose dari pemerintah terkait pergeseran anggaran tersebut.

“Pemkot memang sudah menyampaikan struktur parsial dan perubahan pendapatan serta belanja pembiayaan. Tetapi, perlu disampaikan ke dewan maksimal sebulan setelah Peraturan Walikota (Perwali) soal pergeseran APBD itu diterbitkan,” ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri kepada awak media, Senin (20/4/2020).

Baca :  Anggaran 2021, Jawa Barat Fokus Pemulihan Bidang Terdampak Covid-19

Menurut dia, DPRD sendiri berencana memanggil Pemkot Bogor, apabila perwali tersebut telah diserahkan ke dewan. “Ya, dipanggil untuk dibahas, sebab DPRD punya hak budgeting untuk dibahas,” ucap Saeful.

Dia menyatakan, bahwa, DPRD berhak mengetahui anggaran mana saja yang telah didrop dan direfocusing serta anggaran mana yang besarannya ditambah.

“Dan hal itu harus diekspose di depan Badan Anggaran (Banggar), untuk menjabarkan perubahan APBD-nya,” tegasnya.

DPRD, lanjut dia, juga perlu mengetahui salinan parsial pertama, terutama anggarannya digunakan untuk kegiatan apa saja, berapa besarannya serta asal sumber dana. “Sampai sekarang DPRD belum tahu, karena salinannya aja belum diterima,” katanya.

Baca :  Presiden Ingin Realisasi Anggaran Semakin Baik

Selain itu, sambung ASB, dewan juga tidak mengetahui kapan pergeseran anggaran yang pertama ditetapkan. “Kami hanya dapat info, apabila perubahan parsial pertama diambil dari kegiatan-kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kami ‘buta’, nggak tahu anggaran banprov dan DAK di tiap SKPD yang digeser,” kata dia.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti terkait keruwetan pemberian bantuan serta data terbaru warga miskin baru terdampak Covid-19. “Berdasarkan keterangan kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos) tetap memakai data penerima PKH tahun 2017 yang sudah berjalan setiap bulannya. Hal seperti ini bila didiamkan akan terjadi keributan dan kecemburuan sosial di masyarakat sampai dengan RW,” pungkas politisi PPP ini.

Baca :  Kenaikan Gaji: PSI Minta Kabupaten Bogor Tidak ikuti DPRD DKI

Reporter: Yudi Setiawan
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here