JMARS Minta Selidiki Pemalsu Tanda Tangan Gubernur Sultra

0

LEAD.co.id | Jaringan Mahasiswa Anti Rasua Sulawesi Tenggara – Jakarta (JMARS), meminta Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk membentuk tim guna menyelidiki indikasi pemalsuan tanda tangan Gubernur Sultra, Ali Mazi.

“Kami meminta kepada Bapak Tito Karnavian selaku Kapolri dan Bapak La Ode Ida untuk segera membentuk Tim pencari fakta tentang dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan Gubernur Sultra”, ujar Akril Abdillah kepada Redaksi LEAD.co.id, Jumat (23/8/2019).

kegiatan memalsukan tanda tangan adalah kejahatan dan telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

Baca :  Larangan Mudik: Korlantas Polri Siapkan 333 Titik Penyekatan

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

“Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara jadi kami harap jangan bermain-main dengan memalsukan tanda tangan,” ujarnya. (Ul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here