Ketika Perempuan Yang Lebih Berdaya Membungkam Perjuangan Perempuan Lain

0

Oleh:
Eva Nurcahyani
Presedium Lingkar Study Feminis Tangerang

 

Hadirnya sosok perempuan diranah publik baik sebagai pejabat perusahaan maupun pejabat daerah membuktikan bahwa perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki, memiliki kesempatan yang sama di ranah publik. Namun tidak semua perempuan yang telah berdaya mendukung dan mendorong perempuan lain yang sedang berjuang dalam memperjuangkan hak-haknya dan hak orang banyak. Masih ada beberapa perempuan yang justru tidak mendukung, bahkan membungkam apa yang perempuan lain perjuangkan.

Seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini di ranah pendidikan Kota Tangerang Selatan, dimana ada sosok perempuan bernama Rumini yang sedang memperjuangkan hak-haknya dan hak orang banyak untuk dunia pendidikan, Rumini merupakan guru honorer sekolah dasar (SD) di Kota Tangerang Selatan yang sudah bekerja di sekolah tersebut sekitar tujuh tahun sejak tahun 2012 lalu. Awalnya Rumini adalah pengajar ekstrakulikuler tari tradisional, sampai pada akhirnya diangkat menjadi guru honorer dan walikelas di SD tersebut. Selama menjadi guru honorer, Rumini pernah memberi keringanan kepada murid-murid yang berasal dari latar belakang tidak berkecukupan, ia memberikan keringanan untuk anak-anak mengcopy buku-buku sekolah tanpa membelinya, yang seharusnya buku tersebut dimiliki murid-murid secara cuma-Cuma. Rumini sempat mengambil data BOS dan BOSDA dari komputer sekolah untuk menganalisa anggaran yang didapat sekolah, dan dari data yang ditemukan ada anggaran untuk keperluan buku bagi para murid SD tersebut. dan masih banyak lagi pungutan-pungutan yang harus dikeluarkan oleh orangtua murid.

Baca :  Dicekoki Miras dan Digauli, Perempuan di Pamekasan Laporkan Kekasihnya ke Polisi

Rumini pun selalu melakukan protes-protes terkait apa yang terjadi di sekolah tempat ia mengajar, namun yang didapat Rumini justru intimidasi-intimidasi dari Kepala Sekolah dan guru-guru yang lain. Apa yang terjadi di sekolah tempat ia mengajar pernah ia laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, namun yang terjadi Rumini justru di berikan SK pemecatan yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Dinas tersebut. Pemecatan Rumini ini di tuding bahwa Rumini tidak menunjukan kecakapan dalam melaksanakan tugas, tidak menunjukan sikap budi pekerti, dan ketika melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar dll. Namun selama penulis melakukan pendampingan terkait kasus Rumini ini, penulis menilai bahwa pemecatan terhadap Rumini sangat cacat prosedur, dimana surat keputusan tidak sesuai dengan isi dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru honorer karena dilakukan dengan alasan sepihak tanpa prosedur yang jelas dan tidak mempertimbangkan hak-hak yang harus diterima Rumini.

Baca :  Dua Perempuan Dikabarkan Hilang, Begini Kronologinya

Belum lagi ketika kasus ini mencuat dan menjadi isu nasional, Airin Rahmi Diany selaku Walikota Kota Tangerang Selatan justru lebih memilih jalan keluar ‘damai’ dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami dan diperjuangakn oleh Rumini. Belum lagi kepala sekolah yang melakukan pemecatan secara sepihak ini adalah seorang perempuan. Bisa kita liat dari kasus ini dimana ketika seorang perempuan yang berdaya dan memiliki jabatan khusus harusnya mendukung dan mendorong perempuan lain untuk berjuang dalam memperjuangkan hak nya dan hak-hak orang lain, malah membungkam dan justru menjadi bagian dari ‘pelaku’ ketidakadilan gender tersebut salah satunya me-marginalisasikan perempuan lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa marginalisasi berarti menempatkan, menggeser atau meminggirkan, marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Sangat miris ketika seharusnya perempuan saling mendukung, apa yang menjadi perjuangan perempuan lain, terutama perjuangan-perjuangan untuk haknya sendiri dan hak orang banyak, bukan malah menjadi ‘pelaku’ dari ketidakadilan tersebut, karena ketidakadilan gender bukan hanya tentang laki-laki dengan perempuan, melainkan perempuan dengan perempuan ataupun sebaliknya, karena siapapun itu, semua orang berhak mendapatkan haknya.

Baca :  Protes Penahanan Kolesnikova, Puluhan Aktivis Perempuan Ditangkap

Begitupun kepala sekolah dan Airin selaku perempuan yang berdaya dan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan jabatan dan tanggung jawab diranah publik seharusnya membuktikan bahwa ketika perempuan memimpin, atau mendapatkan suatu jabatan, perempuan memiliki integritas yang harusnya di junjung tinggi. Agar tidak ada lagi yang meragukan kepemimpinan-kepemimpinan perempuan. Menyedihkan sekali ketika sebagai perempuan yang sudah berdaya dan sudah bisa keluar dari kontstruk sosial justru malah ‘melegalkan’ ketidakadilan gender tersebut. karena pada dasarnya dengan perempuan saling mendukung, saling membantu, perjalanan menuju kesetaraan gender dan meretas ketidakadilan gender saja masih berliku. Apalagi jika perempuan justru malah saling menjatuhkan, saling membungkam apa yang menjadi perjuangan perempuan lain. Tantangan terbesar kita sebagai perempuan adalah budaya patriarki yang masih mengakar, dan sudah selayaknya perempuan yang berdaya saling mendukung perjuangan perempuan lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here