LEAD.co.id | Perkumpulan pakar PBB mengkritik tindakan Sri Lanka yang mengkremasi semua yang meninggal akibat Covid-19. Mereka menyatakan bahwa, aturan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Para ahli dari Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB menilai, tindakan Sri Lanka tersebut bisa memicu kebencian dan kekerasan karena bertentangan dengan kepercayaan agama keluarga jenazah, diskriminasi dan nasionalisme agresif.
“Kami menyesalkan penerapan keputusan kesehatan masyarakat yang didasarkan pada diskriminasi, nasionalisme agresif dan etnosentrisme yang merupakan penganiayaan terhadap Muslim dan minoritas lainnya di negara ini,” kata para ahli PBB seperti dikutip AP, pada Selasa (26/1/2021).
PBB memperingatkan bahwa, permusuhan terhadap minoritas seperti itu memperburuk prasangka yang ada, ketegangan antar-komunitas, dan intoleransi agama, menabur ketakutan dan ketidakpercayaan sambil menghasut kebencian dan kekerasan lebih lanjut.
Menanggapi pernyataan PBB, juru bicara pemerintah Keheliya Rambukwella mengatakan, aturan kremasi tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi kelompok mana pun. Karenanya, pihak Sri Lanka menolak untuk disalahkan.
“Mereka tidak bisa menyalahkan kami dan mengatakan itu. Kami menolaknya. Kami melakukan hal-hal hanya atas saran ahli dan kami tidak dapat mengambil keputusan ad-hoc,” katanya.
Sri Lanka memberlakukan aturan itu pada Maret, dengan mengatakan ada risiko bahwa tubuh yang terkena virus korona dapat mencemari air tanah jika dikubur. Sementara, WHO serta kelompok medis Sri Lanka mengatakan, penguburan mereka yang meninggal karena Covid-19 aman.
Lebih dari 70% orang Sri Lanka beragama Buddha, sebuah keyakinan yang mewajibkan kremasi. Tetapi 9% orang di Sri Lanka adalah Muslim dan banyak yang mengatakan kremasi bertentangan dengan keyakinan agama mereka.
“Meskipun kita harus waspada terhadap tantangan kesehatan masyarakat yang serius yang ditimbulkan oleh pandemi, langkah-langkah COVID-19 harus menghormati dan melindungi martabat orang mati, tradisi atau kepercayaan budaya dan agama mereka, dan seluruh keluarga mereka,” kata para ahli.
Organisasi pegiat HAM, Human Rights Watch (HRW) juga menilai, tindakan kremasi semua yang meninggal akibat Covid-19 oleh Sri Lanka itu bertentangan dengan pedoman kesehatan dan bentuk diskriminasi terhadap komunitas Muslim.
Direktur HRW Asia Selatan, Meenakshi Ganguly menyatakan, pembuangan jenazah secara paksa oleh pemerintah Sri Lanka dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan mereka adalah serangan yang keterlaluan dan ofensif terhadap hak-hak agama dan martabat dasar.
“Kebijakan ini hanya berfungsi untuk menumbuhkan intoleransi dan perpecahan sosial,” tegas Meenakshi Ganguly.
Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
Sumber: AP
