LEAD.co.id | Pemerintah Indonesia menyatakan prihatin atas terjadinya Kudeta Militer di Myanmar. Indonesia melalui Kemenlu RI meminta Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar untuk tetap tenang dan waspada.
“Seluruh WNI untuk tetap tenang, waspada, terus cermati perkembangan situasi keamanan serta meminimalisir kegiatan non-essensial di rumah rumah,” sebut siaran pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI), pada Senin (1/2/2021).
Jumlah WNI yang tercatat menetap di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas WNI tersebut bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen dan anak buah kapal.
Kemenlu RI mengungkapkan bahwa, KBRI Yangon telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia. Sejauh ini mereka di Myanmar dalam keadaan sehat dan aman.
Militer Myanmar dilaporkan telah merebut kekuasaan dan menahan Aung San Suu Kyi beserta pemimpin sipil lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada Senin dini hari.
Penahanan para pemimpin sipil tersebut dengan alasan “kecurangan pemilu” pada bulan November 2020 lalu. Sementara, kekuasaan diambil alih panglima militer Min Aung Hlaing dan duberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Pemerintah Indonesia mengimbau, penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
“Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” sebut pernyataan sikap Kemenlu RI.
Karena itu, Pemerintah Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog untuk mencari jalan keluar.
Sumber: Kemlu RI, Reuters
Editor : Aru Prayogi
