Amnesty: Pembubaran FPI Menggerus Kebebasan Sipil

0
FPI, Deklarasi, Koalisi, Terlarang
Petugas menertibkan atribut FPI setelah Pemerintah resmi membubarkan ormas tersebut pada tanggal 30 Desember 2020.

LEAD.co.id | Amnesty International Indonesia menilai pelarangan kegiatan Ormas FPI (Front Pembela Islam) secara sepihak, semakin menggerus kebebasan terhadap kelompok sipil. Pasalnya, pelarangan atau pembubaran tersebut tanpa melalui proses peradilan.

“Keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia,” sebut Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

Menurutnya, pelarangan secara sepihak ini bisa terjadi karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2/2017 diterima DPR RI sebagai Undang-Undang (UU) baru.

Keputusan ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

“UU ini bermasalah dan harus diubah,” tegas Amnesty International Indonesia menambahkan.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi telah mengumumkan “Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)” dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Baca :  Maklumat Kapolri tentang FPI Mengancam Kemerdekaan Pers

SKB tesebut ditandatangani oleh Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT, pada Rabu, 30 Desember 2020. SKB pembubaran Ormas FPI ini disampaikan melalui konferensi pers yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan, FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum.

Karenanya, berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK No 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatannya karena tidak lagi mempunyai legal standing.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari KontraS, Institute Perempuan, LBH Masyarakat, LBH Pers, PBHI, PSHK, Safenet, YLBHI, serta YPII ini menilai SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.

Baca :  AKSI 1812: Antara Harapan dan Kenyataan

“Negara tidak boleh tunduk pada narasi kebencian namun di sisi lain, Negara harus menegakkan prinsip kebebasan berserikat dan berorganisasi di negara hukum berlandaskan ‘rule of law’,” sebut Koalisi Masyarakat Sipil melalui siaran pers.

Amnesty menjelaskan bahwa, dalam hukum internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral.

Karena itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk tidak membuat keputusan yang sepihak, namun lebih mengutamakan pendekatan hukum dan peradilan.

Atas hal itu, pihak Amnesty menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar-standar hukum internasional, termasuk pelarangan dan pembubaran sebuah organisasi melalui pengadilan yang tidak berpihak.

Baca :  Aktivis 98 Dukung Jokowi Bubarkan Ormas FPI

Usai resmi dibubarkan oleh Pemerintah, sejumlah tokoh Front Pembela Islam (FPI) telah mendeklarasikan “Front Persatuan Islam”. Eks pimpinan FPI Ahmad Shobri Lubis dan sekretarisnya, Munarman beserta belasan tokoh lainnya ikut mendeklarasikan FPI baru tersebut.

“Untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam,” sebutnya dalam keterangan pers.

Deklarator Front Persatuan Islam menilai langkah pemerintah membubarkan FPI telah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, serta menuding sebagai upaya pengalihan isu atas kasus penembakan 6 laskar FPI oleh pihak kepolisian.

Reporter: M. Ikhsan
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here