LEAD – Di ruang publik yang kian bising, sering kali kita kehilangan kejernihan dalam membedakan antara fasilitas dan kebutuhan tugas negara. Riuh soal penggunaan jet pribadi yang membawa Menteri Agama Nasaruddin Umar ke Takalar, Sulawesi Selatan, seharusnya menjadi momentum untuk melihat konteks secara utuh: beban kerja seorang pemimpin spiritual yang juga memimpin kementerian strategis negara.
Bagi yang memahami ritme kerja Nasaruddin, perjalanan tersebut bukan tentang kenyamanan, melainkan efisiensi waktu. Sebagai Menteri Agama, ia memikul tanggung jawab administratif, keagamaan, dan sosial dalam waktu yang bersamaan. Dalam kondisi tertentu, dukungan logistik dari kolega bisa dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap agenda yang harus dijalankan, bukan sekadar soal jabatan.
Rekam jejak integritas juga tidak bisa diabaikan. Pada 2024, ia tercatat melaporkan penerimaan gratifikasi bernilai kecil kepada KPK. Catatan ini menunjukkan bahwa kesadaran etik bukan hal baru baginya. Isu jet pribadi memang memancing persepsi, namun publik perlu menimbang urgensi waktu dan konteks pelaksanaan tugas.
Romadhon Jasn, pemerhati kebijakan publik, melihat polemik ini dari sudut pandang yang lebih luas.
“Seorang pejabat publik tentu wajib tunduk pada aturan. Namun kita juga perlu menilai proporsinya. Jika penggunaan fasilitas dimaksudkan untuk memastikan tugas negara berjalan efektif tanpa mengorbankan kepentingan publik, maka diskursusnya tidak bisa hanya berhenti pada angka,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/2/2026) di Jakarta.
Estimasi biaya ratusan juta rupiah yang beredar memang terlihat besar secara nominal. Namun perdebatan publik seharusnya tidak semata berhenti pada angka, melainkan pada ada atau tidaknya konflik kepentingan serta pelaporan yang sesuai prosedur hukum. Di sinilah letak kunci persoalan yang harus diuji secara objektif.
Menurut Romadhon, regulasi tidak boleh dipahami secara kaku tanpa melihat substansi.
“Integritas bukan diukur dari persepsi publik yang terburu-buru, melainkan dari kepatuhan pada mekanisme hukum. Jika semua prosedur dijalankan dan dilaporkan sesuai aturan, maka perdebatan moralitas seharusnya tidak melebar menjadi asumsi,” tambahnya.
Kementerian Agama saat ini juga tengah fokus pada transformasi digital layanan haji, tata kelola pendidikan keagamaan, serta penguatan moderasi beragama. Di tengah kerja besar tersebut, polemik ini berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda strategis yang lebih luas.
Menag sendiri memilih tetap bekerja dan tidak terjebak pada polemik persepsi. Romadhon menilai respons tenang tersebut sebagai bentuk kedewasaan.
“Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah transparansi dan kesediaan untuk diperiksa jika diperlukan. Seorang pemimpin yang yakin pada integritasnya tidak perlu reaktif terhadap opini,” katanya.
Sebagai penutup, polemik ini sebaiknya dikembalikan pada asas praduga tak bersalah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kritik adalah bagian dari demokrasi, namun kewarasan publik juga perlu dijaga agar tidak berubah menjadi penghakiman tanpa dasar. Jika memang tidak ada pelanggaran, maka institusi dan marwah jabatan harus tetap dihormati. Jika ada yang perlu diluruskan, biarlah hukum yang berbicara.
