Munas V Apkasi: Jokowi Bahas Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

0
Munas Apkasi, Apkasi, Presiden Jokowi, Penanganan Covid-19, Pandemi
Presiden Jokowi membuka Munas V Apkasi di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 26 Maret 2021 [File: BPMI Setpres]

LEAD.co.id | Presiden Jokowi membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (26/3/2021). Dia meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap menjaga kewaspadaan meski kasus Covid-19 harian relatif menurun.

“Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Jangan merasa (kasus harian) sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati,” ucapnya.

Dia mengaku terus memantau perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang.

Ada satu waktu di mana butuh adanya pengetatan dari sisi kesehatan. Kemudian apabila penyebaran sudah relatif terkendali, secara perlahan fokus kepada pembukaan sektor ekonomi untuk mengupayakan pemulihan ekonomi yang terdampak. Namun, dua hal tersebut harus dapat dicermati dengan baik dalam pelaksanaannya.

Baca :  Munas V Apkasi: Program Padat Karya Pulihkan Ekonomi Daerah

“Dicek betul, lihat kasus naik atau tidak. Begitu naik, harus ada kebijakan yang cepat. Misalnya begitu buka pasar, covid-nya naik dua kali, setop. Kalau tidak (setop), covidnya tidak dapat (kasus naik terus), ekonomi juga tidak dapat (ekonomi turun terus). Hati-hati karena ini berhubungan,” kata Jokowi.

Munas V Apkasi tahun 2021 mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak”. Selain digelar secara terbatas di Istana Negara, juga dilakukan dan diikuti secara virtual oleh para bupati beserta jajarannya di masing-masing daerah.

Baca :  Presiden Jokowi Ikuti KTT GNB Secara Virtual Bahas Penanganan Covid-19

Apkasi berkomitmen untuk mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal percepatan pemulihan ekonomi daerah. Hadir secara langsung di Istana Negara antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.

Kepada para bupati di seluruh Indonesia, Jokowi meminta agar program vaksinasi massal yang juga digelar di daerah untuk dikawal secara detail. Seperti dalam kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Maluku Utara dan Maluku pada 24 hingga 25 Maret 2021 lalu, Kepala Negara hendak memastikan dengan detail bahwa distribusi vaksin mampu menjangkau wilayah terpencil dan proses vaksinasinya juga berjalan baik.

Baca :  Presiden Berharap Dukungan KAHMI dalam Penanganan Pandemi

Jokowi meminta adanya prioritas pemberian vaksin mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, maka prioritas selanjutnya ialah diberikan ke titik-titik padat interaksi dan mobilitas seperti pekerja dan pelayan publik di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, dan lainnya.

“Target setiap kabupaten itu harus tahu. Saya datang ke sebuah kabupaten saya tanya harus mengerti. Ditanya kasus harian Covid berapa juga harus tahu dengan detail karena ini persoalan besar yang semua bupati harus tahu,” tuturnya.

Reporter: M Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
Sumber: BPMI Setpres

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here