BOGOR (Lead.co.id) — Di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, setiap hari Ahmad (34) menjalankan tugasnya sebagai juru parkir. Namun, meski statusnya legal, dia bekerja tanpa kejelasan penghasilan tetap.
Pria asal Bogor itu bukan juru parkir liar, dia mengantongi surat perintah resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melalui UPT Pengelolaan Pasar dan Perlengkapan Perhubungan Wilayah I Cibinong.
“Sudah hampir lima tahun saya bertugas di sini. Tapi penghasilan saya nggak tentu. Tergantung kelebihan dari setoran harian,” ujar Ahmad kepada tim Lead.co.id, pada Senin (21/7/2025).
Dia menjelaskan, jika ada sisa dari setoran yang telah disetorkan ke kas daerah, baru bisa dibagi dengan rekan lainnya. “Kadang dapat 50 ribu, kadang 70 ribu. Tapi ya tergantung hari,” ungkap Ahmad.
Dirinya juga menjelaskan bahwa, kendaraan yang parkir setiap hari tidak bisa diprediksi, antara 40 hingga 50 unit. Penggunanya pun beragam, dari warga yang mengurus dokumen, pedagang, hingga jurnalis.
Meski berada di bawah pengawasan Dishub dan memiliki kelengkapan seperti rompi serta surat tugas aktif (berlaku hingga 31 Agustus 2024), belum ada sistem gaji tetap yang diterapkan.
“Sempat ada pelatihan tiga bulan dari Dishub, tapi setelah itu dilepas lagi. Nggak lanjut,” tambahnya.
Surat tugas yang dikantonginya dengan nomor: 500.11.33/00-UPT I/Dishub/2024 menyebutkan penugasannya di area pelayanan parkir UPT I Cibinong, namun tak menyebut sistem honorarium yang tetap.
Ahmad berharap ke depan pemerintah daerah tidak hanya memanfaatkan jasa juru parkir untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mereka. “Kami ini setor ke kas daerah, artinya resmi. Masa kami sendiri masih hidup dengan sistem ‘bagi sisa’? Kalau ada gaji tetap dan pelatihan rutin, kami bisa kerja lebih tenang,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar sistem perparkiran bisa lebih modern dan transparan. “Kalau seperti di mal sudah pakai sistem, ada alat, ada gate. Kalau di pinggir jalan, manual semua. Kadang orang malas bayar, kadang juga kami kesulitan mengelola,” tutupnya.
