CIREBON (LEAD.co.id) – Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menjadi pemantik diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Santri Nasional (FSN), di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Cirebon, pada Minggu (27/2/2022). Kegiatan ini bertema “Memperkuat Peran Pondok Pesantren Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”.
Dalam diskusi itu, Hery Susanto mengajak seluruh elemen pondok pesantren dapat berperan aktif dalam mengawasi pelayanan publik.
“Kalangan pondok pesantren mesti bisa mengambil hikmah dari ilmu agama yang dipelajari dari Al Qur’an dan hadits. Selain itu juga melalui peran serta pondok pesantren bisa diimplementasikan partisipasi pengawasan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia,” ujar Hery.
Dalam paparannya, Hery menyampaikan saran-saran bagi penyelenggara pelayanan publik antara lain yaitu pertama, para pemangku kebijakan publik pada posisinya masing-masing diharapkan dapat menegakkan fungsi pengawasan secara konsisten sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, Hery mengatakan untuk menjamin terjaganya pengawasan yang konsisten dan efektif, hendaknya para pejabat publik membangun suatu sistem pengawasan yang baku sebagai pelaksanaan SOP secara berkesinambungan, dan melakukan evaluasi efektivitas sistem tersebut secara berkala.
Ketiga, pejabat publik hendaknya menempatkan nilai-nilai agama menjadi spirit dalam berbagai kebijakan yang diambil dalam
pelayanan publiknya.
Keempat, seluruh aparatur negara selaku pemangku pelayanan publik hendaknya tertanam keyakinan dalam dirinya bahwa bekerja adalah bernilai ibadah.
Rais Syuriah PBNU Periode 2022-2027 KH Masdar F Mas’udi, yang juga merupakan Anggota Komisi Ombudsman Nasional Periode I, menyampaikan bahwa pondok pesantren harus terlibat aktif dalam pengawasan pelayanan publik, agar pelayanan publik di semua level dapat berjalan dengan baik.
“Peran pondok pesantren sangat penting, tentu harus terlibat dalam aspek pelayanan publik pada semua level baik di daerah maupun secara nasional,” harap Masdar.
Turut hadir sebagai narasumber, Prof DR Adang Jumhur, MA, Pengasuh Ponpes Al Ishlah Cirebon dan Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr Fauzan Ali Rasyid MSi, Guru Besar Bidang Ilmu Politik Hukum Islam, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, serta Henry Eko, Sales Area Manajer PT Pertamina Wilayah Cirebon.
Sumber : Ombudsman RI
Editor : Aru Prayogi
