LEAD.co.id | Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awal tahun 2020 terus mendapatkan tantangan dan pekerjaan rumah yang cukup berat. Pasalnya, masih banyak BUMN yang merugi.
“Hutang BUMN terus naik. Ada pula beberapa masalah baru yang bermunculan di perusahaan plat merah itu, belum selesai kasus Jiwasraya, muncul baru kasus korupsi PT Asabri yang angkanya lebih fantastis mencapai diatas 10 Triliun,” kata ketua PB HMI, Romadhon Jasn melalui siaran pers, Sabtu (11/1).
Menurutnya, masalah di BUMN seakan akan tidak ada habisnya. Hal itu dikhawatirkan, bisa membuat investor berpikir dua kali.
Erick Thohir terus bersih-bersih, dan berusaha mengurai satu-satu masalah. Selalu berpesan kepada semua direksi dan komisaris lebih mengutamakan Akhlak, Loyalitas dan teamwork. Disinilah, kata Romadhon, pentingnya gebrakan Menteri BUMN mengembalikan ekspektasi publik kepada BUMN yang profesional.
“Betapa kita diperlihatkan secara telanjang berbagai kasus di BUMN, baru satu kasus ditemukan, kasus lain bermunculan,” kata dia.
Mencuatnya kasus penyelundupan Harley Davidson dan bromton oleh petinggi PT Garuda Indonesia, poles memoles laporan keuangan, belum selesai disitu muncul kasus baru yang berentetan.
“Ini ada apa di BUMN, jika semua dibuka dan borok mulai ketahuan, ini menandakan warisan menteri sebelumnya memang banyak bermasalah dari CGC (Good Corporate Governance),” ungkapya.
Sepertinya kementrian BUMN bisa merubah penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sementara, rata-rata laporan keuangan perusahaan BUMN bermasalah dari polesan KAP. agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan seluruh KAP.
Lanjut Romadhon, semua pihak harus memberikan ruang kepercayaan kepada Mentri BUMN Erick Thohir untuk memperbaiki perusahan BUMN. Karena dengan segala permasalahan yang ada di BUMN tidak bisa dilakukan secara gegabah. Perlu kehati-hatian.
“Kita bisa lihat setelah Kasus Garuda, ET juga memastikan kasus Jiwasraya ditangani dengan sebaik-baikny, secara hukum sudah dalam proses dan tanggung jawab nasabah dipastikan akan dibayarkan. Saya rasa DPR tidak perlu terlalu bernafsu membentuk Pansus (Panitia khusus) Jiwasraya. Cukup RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR, menurut saya cukup itu saja, toh semuanya masih terkoordinasi,” tegas Romadhon.
Tugas berat Erick Thohir dari presiden Jokowi untuk membenahi kementrian BUMN sejak dilantik, setiap hari tidak berhenti pemberitaan tidak lepas dari gedung kementrian BUMN jalan medan merdeka selatan. Presiden Jokowi sepertinya memilih Erick Thohir sudah tepat.
“Selain tujuan melayani publik dan profit oriented, BUMN mengemban moral hazard kepada publik. Ada ekspektasi lain dari publik disamping pelayanan prima dari BUMN; pertama orientasi keberpihakan kepada publik (lebih banyak margin keuntungan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk harga produk atau layanan yang terjangkau dan masuk akal), kedua adanya beban moral BUMN untuk menjadi enterprises yang dapat menjadi kebanggaan nasional atau internasional bagi bangsa,” terangnya.
Mengembalikan kepercayaan publik pada BUMN, harus didukung semua stakeholder dan masyarakat. BUMN harus jadi best benchmark dari bisnis model bagi pelaku pelaku usaha private sektor. Ini karena selain dukungan negara dari kebijakan hingga pemodalan, BUMN selalu diharapkan para pelaku bisnis nasional untuk menjadi driven enterprisis yang dapat menarik gerbong para pelaku bisnis-usaha lokal.
“Kita tetap kritis jika langkah Mentri BUMN Erick Thohir keliru atau bahkan tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya pun demikian, tetapi dalam memasuki 100 hari kerjanya, ET terus berupaya untuk mencapai target Key Performance Indicators (KPI). Kita harus dukung niat baik dari kementrian BUMN agar tercapai sesuai arahan presiden Jokowi,” tutup Romadhon. (Red)
