Pemberangkatan Haji, DPR Minta Menteri Agama Negosiasi dengan Arab Saudi

oleh -267 views
Pemberangkatan Haji, DPR, Menteri Agama, Negosiasi, Arab Saudi
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid dalam rapat kerja dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Senin, 17 Januari 2022 [File: DPR]

JAKARTA (LEAD.co.id) – Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas untuk melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji pada tahun 2022 mendatang. Hal itu agar jemaah haji Indonesia dapat diberangkatkan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengatakan, keresahan yang dirasakan masyarakat Indonesia karena tidak terlaksananya ibadah haji dalam dua tahun belakangan akibat pandemi Covid-19 itu perlu disikapi oleh Pemerintah Indonesia.

“Menteri sudah melakukan pembukaan umrah untuk bulan ini, ini adalah langkah bagus yang kita apresiasi. Meskipun sempat dibuka dan ditutup lagi, ini juga mendapatkan perhatian dari masyarakat, karena yang daftar umrah cukup banyak,” kata Wachid saat rapat kerja di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/1/2022).

Baca :  RS Asrama Haji Siap Dioperasikan, Presiden Sampaikan Terimaksih

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, DPR RI akan melakukan pembahasan marathon agar Pemerintah dapat memberangkatkan haji maupun umrah pada tahun 2022. Terlebih, waktu pembahasan tinggal dua bulan.

“Mudah-mudahan umrah yang akan dilaksanakan ini berhasil. Jemaah umrah dan haji kita sehat dan pulang tidak membawa dampak Covid yang saat ini ada varian baru Omicron,” jelasnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti hal lainnya, seperti kuota jemaah haji. Mengenai kuota, DPR RI masih akan mengkaji lebih jauh di Panitia Kerja (Panja) Haji, terutama masalah kesehatan. Kajian itu nantinya akan mencari solusi agar tambahan anggaran baru akibat Covid-19 tidak dibebankan kepada jemaah.

Baca :  DPR Tetapkan Sembilan Nama Anggota Ombudsman RI

Wachid mengungkapkan, untuk masalah kuota, masih ada beberapa masukan yang perlu didengarkan, terlebih dengan beberapa opsi skema pemberangkatan. Skema kuota yang disiapkan yakni 100 persen, 50 persen, dan 30 persen.

“Harus berapa yang kita terima kalau kita mendapatkan kuota 100 persen, menyangkut masalah anggarannya harus kita siapkan. Saya berharap ini adalah ibaratnya (dibebankan) kepada negara kita, di APBN. Jadi masyarakat ini yang sudah menunggu tidak mendapatkan beban anggaran lagi,” ungkapnya

Sedangkan untuk pesawat, Wachid berharap penumpang haji dapat tetap menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Kendati saat ini diketahui, Garuda Indonesia sedang bermasalah. Sehingga, sebagai kebanggaan dan milik Indonesia, Garuda perlu diselamatkan.

“Kita harus segera mencari solusi bersama, sampai Garuda tidak ada permasalahan. Kita cari cepat solusinya. Saya kira itu pembahasannya, nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk Panja, kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut lagi,“ tegas Wachid.

Baca :  Pemerintah Minta Masyarakat Shalat Idul Adha dan Takbiran di Rumah

Wachid mengaku optimis di tahun 2022 ini jemaah haji Indonesia dapat diberangkatkan. Ia menilai Covid-19 ada kecenderungan mereda dan varian saat ini tidak seganas sebelumnya. Terlebih, Pemerintah Arab Saudi saat ini membuka umrah kembali sejak 2021 lalu dan telah diuji coba.

“Saya yakin, lebih yakin lagi sekarang ini Pemerintah Arab Saudi sudah mengajak pembicaraan persiapan untuk 2022. Dan masyarakat juga akan mohon doanya bersama-sama kita agar pelaksanaan jemaah haji 2022 bisa dilaksanakan,” pungkasnya.

 

Reporter: Jhonie
Editor: Aru Prayogi
Sumber: DPR RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *