Pemerintah Kota Bogor Harus Jujur

0
Fatholloh Fawait
Ketua DPD Mahasiswa Pancasila kota Bogor, Fatholloh Fawait

Oleh : Fatholloh Fawait

Tertanggal 18 Februari 2020 Walikota Bogor telah terbitkan intruksi untuk antisipasi terkait Covid-19, disusul 8 intruksi pada 2 Maret 2020 hingga lahirnya surat edaran nomor : 443.1/1075-umum tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disaese (Covid-19) Tanggal 15 Maret 2020. Ditambah surat Keputusan Bersama Pemerintah Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid, Kementerian Agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Bogor 30 Maret 2020. Serta surat edaran lainnya.

Sebelumnya, Komando pemerintahan dialihkan sementara kepada Wakil Walikota, Dedie A. Rachim mengingat Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto dinyatakan positif Covid-19 Kamis sore, 19 Maret 2020. Langkah cepat Wakil Walikota Bogor menetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tujuannya jelas. “Tujuannya, agar penyebaran tidak semakin meluas. Langkah kebijakan yang kami ambil ini demi mencegah dan mengurangi penyebaran virus corona di Kota Bogor. Oleh karena itu kami meminta dukungan dari semua pihak agar bencana ini bisa tertangani dengan cepat.” (Wakil Walikota Bogor; Dedie A. Rachim) tertanggal 21 Maret 2020 bertempat dirumah Dinas Walikota Bogor. Seberapa besar indikator keberhasilannya saat ini?

Baca :  Wifi untuk PJJ, Pemkot Bogor Diminta Sinergi dengan OKP

Sampai akhirnya walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto bertugas kembali Kami percaya Pemkot dan masyarakat sudah menjalankan semua protokol kesehatan terkait penanganan wabah tersebut. Belajar, bekerja dan beribadah dari rumah, Rapid Test hingga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mengkaji undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Dan Peraturan Pemerintah RI nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Peraturan walikota Bogor nomor 30 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus disaese (covid-19) di kota Bogor.

Baca :  Pertemuan dengan BPK, Bima Arya: Jangan Kasih Kendor

Melihat pelaksanaannya, di kota Bogor masih carut marut jauh dari cita-cita Peraturan ini dibuat. Memasuki bulan ketiga semenjak walikota mengeluarkan intruksi antisipasi penyebaran covid-19 diterbitkan perwali serta putusan lainnya serangkaian masalah belum juga terselesaikan. Hak dan kewajiban sebagai amanah undang-undang tidak berjalan optimal. Pemkot harus Jujur, apa sebenarnya yang menjadi kendala aturan yang dibuat komprehensif namun dalam pelaksanaannya parsial?.

Early warning sejak Februari lalu harusnya menjadi tamparan agar tidak terjadi seperti sekarang ini. Serumit apakah birokrasi dikota Bogor hingga banyak masyarakat yang tidak tersentuh akibat dampak kebijakan PSBB ?
“Bertahap” Ya itu jawaban walikota ditengah orasinya di pasar anyar minggu lalu yang sempat ramai. Kami tunggu ketegasan walikota terhadap anak buahnya.

Masyarakat bosan sebenarnya dengan kata-kata dan angka yang selama ini di sosialisasi kan. Masyarakat butuh solusi bukan amarah.
Sejauh ini memang beberapa masyarakat mendapat bantuan. Tapi pemkot harus jujur wacana, sumber, bentuk, mekanisme dan penerima bantuan harus transparan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal menjadi sumber polemik ditengah masyarakat.
Suara yang berkembang ditengah masyarakat harus di dengar pemkot jangan tutup telinga. Tidak ada yang perlu disalahkan pemkot ataupun masyarakat kalau peraturan dijalankan secara komprehensif. Seharusnya semua dibuat sederhana sebagaimana sesederhana walikota mengeluarkan peraturan terkait penanganan pandemi covid 19 ini.

Baca :  Cegah Penyebaran Covid-19, Kelurahan Harjasari Semprot Pemukiman Warga

Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan presiden, bantuan pemerintah pusat, bantuan provinsi dan sumber dana lainnya harusnya menjadi solusi ditengah pandemi ini. Tetapi timbul pertanyaan, sudah dikelola sesuai aturan yang dibuatkah itu semua?

Sekali lagi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pemkot Bogor harus Jujur dan transparan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here