Pemkot Bogor Harus Transparan, Sudahkah Menjalankan Rekomendasi BPK?

0
HMI, Wali Kota Bogor, Sofwan Ansori
Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor, Sofwan Ansori

Oleh: Sofwan Ansori

Fungsi pemerintah tidak lain adalah mengayomi warganya melalui pengaturan atau regulasi, dan pembangunan disegala bidang. Fungsi pemerintah tersebut akan dapat terselenggara apabila pemerintahan menjadi pemerintahan yang baik (good governance). Good governance atau adalah cara yang baik mengelola urusan-urusan publik. Suatu penyelenggaraan manajmen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, dan tak lupa pula pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Salah satu karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik atau Good Governance yaitu didasari dengan adanya Transparency atau keterbukaan. Keterbukaan dibangun atas dasar memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dalam undang – undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sudah menyatakan dengan tegas bahwa pada asasnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dengan adanya informasi tersebut memperbesar keterlibatan masyarakat dalam sektor pembangunan ataupun menyaluran aspirasi dengan menyatakan pendapat untuk memberi kritik dan masukan kepada pemerintah guna menjalakan pemerintahan baik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Pada masa pandemi ini pemerintah haruslah menunjukan keterbukaannya dalam penggunaan anggaran dalam menangani pademi Covid-19. Khususnya di pemerintahan kota bogor ini, beberapa waktu lalu masyarakat kota bogor disajikan pemberitaan bahwa pemkot bogor dinilai tidak transparan soal anggaran penanganan covid-19

Baca :  Soroti WTP dari BPK, BMH Nilai Pemkot Bogor Masih Menyisahkan 'Borok'

Pemerintah kota bogor sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahtraan umum masyarakat kota bogor  dan untuk mewujudkan kesejahtraan ini pemerintah diberi wewenang dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, namun keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahtraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) termasuk asas keterbukaan, khususnya pada masa pandemi seperti ini pemeritah kota bogor haruslah memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik itu dalam penanganan covid-19 ataupun penggunaan anggarannya untuk dialokasikan kemana saja dalam penanganan covid-19 tersebut?.

Dengan adanya transparansi terhadap masyarakat, memunculkan hubungan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang akan menghasilkan suatu pemerintahan yang kuat yang didukung oleh masyarakat karena memberikan peluang untuk masyarakat untuk berpartisipasi.

Disisi lain pada masa pandemi ini pemerintah kota bogor tidak boleh mengenyampingkan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawas Kuangan Republik indonesia. Sebagai bentuk evaluasi agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan temuan BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018 ada pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang ditemukan BPK salah satunya adalah terkait Penatausahaan kas pemerintah kota bogor belum tertib.

Baca :  Pemkot Bogor Sampaikan Tiga Raperda dalam Rapat Paripurna

Yang mana berdasarkan catatan BPK dan Berdasarkan rencana aksi Pemerintah Kota Bogor, Walikota akan melaksanakan rekomendasi BPK pada bulan Juni 2019. Namun apakah sudahkah rekomendasi rekomendasi tersebut telah dijalankan?

Seperti halnya berdasarkan temuan BPK terdapat Jasa giro atas Dana BOS Kota senilai Rp37.343.728,00 belum disetor ke Kas Daerah. Pemkot Bogor telah menetapkan 231 rekening sekolah negeri penerima BOS APBD berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 421.45-367 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017. Hasil pemeriksaan atas rekapitulasi sisa dana BOS kota dan penerimaan jasa giro pada rekening dana BOS APBD yang dibuat oleh Manajer BOS Kota, diketahui bahwa pada 31 Desember 2018 terdapat penerimaan jasa giro pada rekening BOS Kota senilai Rp37.343.728,00 pada 20 SMPN dan 211 SDN. Atas jasa giro tersebut, belum dilaporkan sebagai Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah. Terhadap permasalahan tersebut, Pemkot Bogor telah mencatat jasa giro BOS Kota sebagai Pendapatan Lain lain PAD yang Sah. Yang mana mengakibatkat Pemkot Bogor tidak dapat segera memanfaatkan Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah.

Baca :  Beberapa Titik Relokasi PKL Akan Dibangun dengan CSR

Hal ini disebabkan karena pada waktu itu Pemerintah Kota Bogor belum memiliki peraturan terkait perlakuan sisa dana BOS Kota baik pada kebijakan akuntansi maupun pada Petunjuk Pelaksanaan dana BOS Kota. Hal ini menunjukan kekurangan pemerintahan kota bogor akan tata kelola dalam pengaturan. Atas termuan tersebut BPK merekomendasikan Wali kota untuk Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Kepala Sekolah agar melaporkan jasa giro BOS Kota dan menyetorkan ke Kas Daerah. Namun sudahkah Wali Kota melaksanakan rekomendasi tersebut?

Dalam meweujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah kota bogor harus menjalakan rekomendasi tersebut. Dan memberikan informasi yang sesuai hak masyarakat. Karena pemerintahan yang baik haruslah memiliki ciri adanya akuntabilitas, partisipasi, konsensus, transparansi, efesiensi, dan efektivitas, responsivitas, persamaan dan inklusitivitas, serta kepatuhan kepada hukum.

Keterangan: judul asli “Demi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pemerintah Kota Bogor Haruslah Transparans Dalam Penggunaan Anggaran Covid-19 Dan Sudahkah Pemkot Menjalankan Rekomendasi BPK?”

Penulis adalah Sekretaris Umum HMI Cabang Kota Bogor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here