Penanganan Covid-19, Pemprov Jabar Ajukan PSBB untuk Lima Daerah

0
Gubernur Jabar, Covid-19, PSBB
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil

LEAD.co.id | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) hari ini resmi mengajukan permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk lima wilayah secara bersamaan.

Lima wilayah yang sedang diajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek). Kelima wilayah ini diharapkan masuk ke dalam PSBB Klaster DKI Jakarta dan namanya menjadi Klaster Jabodetabek.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, surat permohonan PSBB Bodebek nantinya akan dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Dia berharap keputusan akan keluar dalam satu atau dua hari mendatang.

Baca :  Rem Darurat, Jakarta Berlakukan PSBB Total

“Surat dari lima kepala daerah (Bodebek) sudah masuk ke kami (Pemprov Jabar) kemudian kami rekap dan hari ini Pemda Provinsi Jabar mengajukan PSBB untuk lima wilayah Bodebek, nanti akan di review oleh Kementerian Kesehatan mudah-mudahan sehari atau dua hari keluar keputusannya,” kata Gubernur yang akrab disapa kang Emil, Rabu (8/4/2020).

Menurut Kang Emil, wilayah Bodebek harus satu klaster dengan DKI Jakarta. Sebab, kata dia, data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek.

“Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen COVID-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek,” katanya.

Baca :  Daerah se-Bandung Raya Sepakat Mengajukan PSBB Secara Bersamaan

Oleh karena itu, apapun kebijakan DKI Jakarta harus diikuti oleh Bodebek. Selain itu Bodebek juga nantinya bisa memberi masukan yang bisa dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.

“Apapun yang DKI Jakarta putuskan kita akan mengikuti atau sebaliknya ada masukan dari kami yang DKI Jakarta bisa pertimbangkan,” kata Kang Emil.

Saat ini PSBB DKI Jakarta telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan menurut informasi akan berlaku Jum’at (10/4/20) dan berlangsung 14 hari dengan catatan dapat diperpanjang.

Kang Emil kemudian menjelaskan, dari sisi kesiapan, wilayah Bodebek sudah mempersiapkan bila PSBB nya disetujui. Pihak kepolisian pun, kata Kang Emil, sudah melakukan berbagai simulasi.

Baca :  HMI Sebut Pemda di Jawa Barat Tidak Serius Jalankan PSBB

“Semuanya sudah melakukan persiapan dari sisi keamanan misalnya, kepolisian sudah melakukan simulasi-simulasi,” tuturnya.

Pemberlakuan status PSBB bisa mencakup satu kota secara keseluruhan ataupun hanya beberapa wilayah saja. Kang Emil meyakini PSBB efektif memutus rantai penularan COVID-19.

“PSBB ini nanti bisa diterjemahkan apakah minimal pembatasan hanya beberapa wilayah atau maksimal sampai skala kota itu tidak masalah tapi dengan status PSBB diharapkan memutus rantai penularan COVID-19,” pungkas Kang Emil.

Sumber : Humas Jabar
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here