Penyelidikan Kematian Hendri Alfred Dinilai Tidak Independen

0
Penyelidikan, Hendri Alfred, Independen
Jenazah Hendri Alfreet Bakari (38) meninggal di tahanan Pantor Polisi Batam, Kepulauan Riau, dengan kepala dibungkus menggunakan lakban [Foto: Batamnews]

LEAD.co.id | Komunitas Pengguna Napza mempertanyakan hasil pemeriksaan kasus Hendri Alfred Bakari. Pasalnya, Propam Polda Kepri dan Kompolnas dinilai tidak melakukan investigasi secara mandiri.

Hal itu merespon pernyatan Kabid Humas Polda Kepri, Harry Goldenheart, pada Senin malam (14/9) bahwa, telah ditetapkan satu terperiksa, yakni Brigadir JR, dalam kasus terduga penyiksaan terhadap Almarhum Hendri Alfred Bakari.

Pada hari yang sama, perwakilan Kompolnas, Benny Jozua Mamoto bersama Albertus Wahyuridhamto dan Poengky Indarti, menyampaikan pada media temuan Kompolnas terkait kasus ini yang menyatakan tidak menemukan korelasi antara kematian Hendri dengan adanya indikasi kekerasan.

Benny menyampaikan bahwa, kematian Hendri diakibatkan konsumsi narkotika dalam jangka panjang, dan justru sibuk menjelaskan keterlibatan Hendri dengan jaringan peredaran gelap narkotika. Namun, Komunitas Pengguna Napza menilai penyelidikan terhadap kematian Hendri tersebut tidak independen.

“Penyelidikan terhadap kematian Hendri ini seperti tidak independen,” sebut Yohan Misero, Koordinator Advokasi dan Kampanye AKSI melalui siaran pers Komunitas Pengguna Napza, Jakarta, 15 September 2020.

Lebih lanjut, kelompok-kelompok Komunitas Pengguna Napza yang terdiribdari berbagai elemen, mempertanyakan dan menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan kasus tersebut;

1. Penyelidikan terhadap kematian Hendri ini seperti tidak independen. Polda Kepri bersandar pada Propamnya dan Kompolnas terlihat tidak melakukan investigasi mandiri melainkan hanya menggaungkan keterangan Polresta Barelang. Nampak sekali diperlukan elemen lain untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.
2. Kasus Hendri Bakari ini terlalu kompleks hanya untuk berujung pada satu terperiksa saja. Setidak-tidaknya, ada petugas yang melakukan dugaan penyiksaan dan ada satu pimpinan yang melakukan pembiaran. Bahkan dari kaca mata awam saja, yang didera tubuh Hendri malam itu begitu banyak hanya untuk dilakukan satu orang.
3. Penting sekali untuk memastikan bahwa terperiksa tidak hanya diproses melalui jalur etik Kepolisian namun juga ke jalur hukum pidana. Patut dicamkan bahwa ada nyawa hilang dalam peristiwa ini. Hal ini dimungkinkan dengan Pasal 355 ayat (2) atau pasal penganiayaan lainnya, serta Pasal 421 dan Pasal 422.
4. Ketika Polda Kepri menyatakan adanya seorang terperiksa tapi di sisi lain Kompolnas menihilkan korelasi adanya kekerasan atau penyiksaan, hal ini sungguh meremehkan nalar publik, kalau tidak boleh disebut membodoh-bodohi. Jika tidak ada kekerasan atau penyiksaan, lalu si terperiksa ini diproses untuk apa? Bagaimana Kompolnas dan Polda Kepri menjelaskan tubuh Hendri yang lebam serta kepalanya yang dibungkus plastik? Jangan sampai akhirnya justru si terperiksa tidak diproses lebih lanjut atau bahkan kasus ini berhenti sampai di sini saja.
5. Kekecewaan mendalam kami sampaikan pada Kompolnas karena mempersalahkan konsumsi narkotika dalam jangka panjang di dalam kasus ini padahal indikasi adanya kekerasan dan penyiksaan cukup besar. Tindakan ini adalah tindakan yang menumbuhkan stigma pada pemakai narkotika, rawan menjadi alat justifikasi praktik penyiksaan pada kasus narkotika, dan lari dari tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Jika Kompolnas yang merupakan alat negara untuk menjadi lembaga yang mengawasi kerja-kerja Kepolisian secara objektif dari luar gagal melaksanakan mandat ini, maka Indonesia akan sangat rawan terjebak makin dalam sebagai ‘police state’.
6. Polda Kepri dan juga Kompolnas terus menerus menggambarkan bahwa Hendri adalah bagian dari mafia peredaran gelap narkotika, seakan itu adalah alasan tindakan keras terhadapnya dibenarkan. Padahal, justru hal itulah alasan terbaik agar Hendri diperlakukan dengan standar terbaik agar penegak hukum dapat mendapatkan keterangan yang lebih banyak demi membuka jaringan yang lebih besar. Justru dari kasus ini, niat untuk membongkar jaringan itu tidak ada. Yang terlihat malah keinginan untuk menutupi kasus ini secepatnya.

Baca :  Kasus Kekerasan Aktivis Masih Penyelidikan, Advokat Minta Jangan Lambat

Atas enam alasan di atas, kami mendesak:
1. Propam Polda Kepri dan Kompolnas merilis hasil penyelidikannya ke publik agar dapat dikaji lebih jauh,
2. Komnas HAM dan Ombudsman turun ke dalam penyelesaian kasus ini dengan melakukan investigasi yang lebih mandiri, dan
3. Pemerintah dan DPR melakukan percepatan revisi UU Narkotika dan KUHAP yang menjadi gerbang berulangnya masalah-masalah seperti ini.

Hendri Alfred Bakari sebelumnya diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang, pada Kamis (6/8/2020). Warga Belakang Padang, Batam, itu kemudian meninggal dunia pada Sabtu (8/8/2020) usai menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik hingga menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga.

Baca :  Polsek Cibinong Selidiki Kasus Curas di Toko Swalayan

Sesaat sebelum meninggal dunia, Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Abdul Rahman mengatakan bahwa, Hendri sempat mengeluhkan sesak napas hingga meminta diantarkan ke rumah sakit.

“Sempat dibelikan obat sesak napas (spray), yang bersangkutan mulai enakan. Lalu, sekitar pukul 05.00 WIB pagi, dia merasa agak sesak napas lagi dan meminta diantar ke rumah sakit,” ucap Rahman seperti dilansir Batam News.

Adapun Komunitas Pengguna Napza merupakan gabungan elemen yang terdiri dari Aksi Keadilan Indonesia (AKSI), Forum Akar Rumput Indonesia (FARI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Persaudaraan Korban Napza Kepri (PKN Kepri), Persaudaraan Korban Napza Bogor (PKN Bogor), Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (L-PKNM), Yayasan Embun Pelangi – Batam, MMC – Jakarta, Cimahi Community, Womxn Voice, Drug Policy Reform – Banten, Kopenza – Salatiga, Perbansakti – Kalimanatan Timur, Metamorfosis – Malang, Armeth Jogjakarta.

Baca :  Kasus Kekerasan Aktivis Masih Penyelidikan, Advokat Minta Jangan Lambat

Selain itu, Persaudaraan Korban Napza Jambi (PKN Jambi), Persaudaraan Korban Napza Medan (PKN Medan), Persaudaraan Koban Napza Indonesia (PKNI), Lapan Borneo, Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli (YLIP), Yayasan Kapur Sirih (YKS) – Batam, dan Persaudaraan Korban Napza Lampung (PKN Lampung).

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi
Sumber: AKSI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here