PSBB Bodebek Tak Jelas, Empat Kepala Daerah Lakukan Evaluasi

0
PSBB, Bodebek, Evaluasi
Para Kepala Daerah melakukan rapat evaluasi PSBB wilayah Bodebek, mereka sepakat memperpanjang pelaksanaan PSBB sampai 22 Mei 2020.

LEAD.co.id | Empat Kepala Daerah melakukan rapat evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi), di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Minggu (26/4/2020). Dalam rapat ini dibahas tentang ketidak-jelasan pelaksanaan PSBB hingga pengajuan perpanjangan masa PSBB di Bodebek.

Mereka yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya yaitu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Bupati Bekasi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Juhandi.

Dalam rapat tersebut, Bupati Bogor mengungkapkan bahwa, dalam penerapan PSBB untuk penegakan hukum esensinya tidak jelas, dengan contoh pengetatan jam operasional ritel dan sejenisnya masih banyak perdebatan. Dia juga mengungkapkan, selain antisipasi pengetatan PSBB kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi kejahatan yang selama ini semakin marak di wilayah kabupaten Bogor.

Baca :  Plt. Kades Wakumoro Proaktif Putus Mata Rantai Covid-19

“Wilayah yang terlewati kereta api harus ada pengetatan penumpang dan menanyakan tujuannya apa bepergian menggunakan kereta, apakah dia seorang perawat atau dokter, kemudian sepenting apakah bepergiannya, selain itu juga penumpang diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak atau pichycal distencing, dan juga PSBB harus diperpanjang lagi,” ucap Bupati Bogor.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi  mengungkapkan, walaupun karakteristiknya berbeda beda, tetapi setiap daerah mempunyai masalah yang sama terkait Covid 19. Dirinya juga mengaku belum maksimal dalam pengetatan di perbatasan wilayah masing-masing.

Pasalnya, menurut Rahmat, yang di batasi adalah pergerakan orangnya, bukan hanya di tempat umum seperti terminal saja tetapi harus juga diberlakukan di setiap pasar-pasar tradisional, jarak antara pedagang diterapkan. Menurutnya, harus dibuatkan sistem penjualan online atau sistem antar sehingga pembeli tidak terlalu menumpuk, kemudian jam operasional pasar juga harus ditentukan.

Baca :  GPK & KNPI Bagikan Hand Sanitizer Gratis Untuk Pengemudi Kendaraan

“Ekonomi masih bisa tumbuh lagi, sedangkan nyawa tidak dapat kita bangkitkan lagi, jadi peran kita sebagai kepala daerah adalah menyelamatkan warga masyarakatnya, dengan berlakunya PSBB salah satunya dan yang kedua adalah bansos berupa sembako, yang ketiga kasus semakin bertambah maka dari itu pentingnya perpanjangan PSBB” ujar walikota Bekasi.

Terkait PSBB, Wakil Wali Kota Bogor menyampaikan analisis 9 sektor yang dikecualikan. Pasalnya, dalam pelaksanaan PSBB, tempat tempat ibadah sudah ditutup, namun pabrik masih berjalan.

“Seharusnya kita sebagai daerah diberi kewenangan untuk menutup pabrik diluar yang dikecualikan,” keluh Dedie Rachim.

Masih di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bekasi mengungkapakan bahwa, penyelesaian masalah ini adalah PSBB perlu diperpanjang, mengingat Bodebek berdekatan dengan Jakarta. Selain itu, dia jua menekankan agar ada tindakan hukum untuk pelanggar PSBB.

Baca :  BMPS Minta Kegiatan Belajar di Bogor Perhatikan Protokol Kesehatan

“Ke masjid atau ke tempat ibadah saja sudah dilarang, tetapi pabrik masih buka, kami berharap kalau memang kita sepakat dan juga mungkin tentunya ada penguatan-penguatan dipelaksanaannya, kita mengimbangi DKI dan semoga bisa diperpanjang tetapi dikuatkan di lapangan terkait sanksi,” ungkapnya.

Dalam rapat ini, empat kepala daerah Bodebek sepakat untuk memperpanjang masa PSBB mengingat batas waktu pelaksanaan PSBB sampai hari Senin jam 00.00 WIB. Kesepakatan perpanjangan masa PSBB hingga tanggal 22 Mei 2020 ini diajukan ke Kementerian kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat. Mereka juga akan meminta dukungan, bantuan dan suport dari Pemerinitah Pusat terkait dengan pengetatan PSBB.

Reporter : Wawan Supriatna
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here