Rubrik Literasi: Pers Sebagai Pilar Demokrasi Perlu Mendapatkan Imunitas

0

LEAD.co.id | Pers sebagai pilar demokrasi di Indonesia sudah seharusnya mendapatkan imunitas yang dilindungi Undang-undang (UU) dalam menjalankan profesinya. Hal itu disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Dr. Ibrahim Fajri saat kegiatan Diskusi dan Bedah Buku karya Aru Armando yang berjudul “Sang Pewarta” dan “Kertas Hitam”, Sabtu (25/07/2020).

Diskusi virtual (online) Ruang Publik (Rubrik) Literasi yang diselenggarakan Redaksi LEAD.co.id ini menyodorkan tema “Peran Jurnalis dalam Menggali dan Menyampaikan Keberimbangan Pemberitaan, di tengah Sulitnya Keterbukaan Informasi Publik”. Dengan manghadirkan Narasumber yaitu Muhammad Shofa, S.Fil.i. M.Ag (Penggiat Literasi), Aru Armando (Penulis Buku), Dr. Ibrahim Fajri, SH., MEi (Dosen FH UIKA/Ketua LBH UIKA Bogor), Perwakilan kelompok masyarakat dan juga menjabat sebagai Ketua Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB), Teddy Irawan, serta selaku moderator Aru Prayogi (Redaktur LEAD.co.id).

Baca :  Diskusi Kopi Warung Pemula : Generator Berbasis Knowledge & Inovasi di Universitas

M Shofa menjelaskan, dalam buku ini penulis menceritakan seorang berprofesi sebagai jurnalis dan tengah mencari sebuah informasi dari indikasi korupsi di alat kesehatan. Hingga pergantian Jaksa dalam menangani kasus tersebut.

“Kalau hasil pembacaan saya dari tulisan di buku ini tidak dilengkapi istilah, seperti istilah bursa saham,” ucapnya.

Dalam dua buku yang dibedah ini, Shofa melanjutkan pada buku berikutnya bagaimana tokoh dari wartawan tersebut tewas dalam proses pencarian informasi ini.

“Kalau saya telaah dari buku ini dan dilihat dari realuta saat ini sehingga masih ada kriminalisasi hingga meregang nyawa karna metode investigasi kurang atau jarang melakukan pencarian berita investigasi. Serta kurang harmonisnya hubungan antara jurnalis dan Kejaksaan serta kelompok masyarakat yang masih bersih,” paparnya.

Baca :  Peduli Sesama, Ikatan Wartawan Online Berbagi Kasih Korban Bencana Sukajaya

Menurut Ibrahim, Pers sebagai hasil perjuangan demokrasi yang panjang. Saat ini seringkali terjadi benturan antara UU yang dipakai oleh pers dengan instansi lainnya.

“Meskipun di UU No 40 1998 tentang pers disampaikan, akan tetapi bentuk teknisnya tidak di jabarkan secara detail, misalnya seperti hak imunitas. Serta muatan informasi dalam UU No 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang harus jelas,” sampainya.

Dalam paparannya, masih Ibrahim, UU yang potensi berbenturan ini lantaran tidak adanya benang yang menyangkut antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

“Sehingga tiap UU yang berbeda-beda menjadi tidak konstruktif, seperti halnya ‘carut marut proses penyiaran pers’ dan akhirnya sampai saat ini masih ada pers yang dikriminalisasi,” jelasnya.

Sebagai keterwakilan masyakarat lapisan bawah yang selalu berkolaborasi bersama Jurnalis, Teddy menyampaikan, penanganan kasus yang berada di bawah ranah kejaksaan selalu ada PR yang tidak tuntas. Bahkan dirinya menilai kasus tersebut telah hilang karena tidak di gelar kembali.

Baca :  Persekongkolan Politikus dan Pengkhianatan Demokrasi

“Banyak persoalan kasus di kejaksaan yang mangkrak! kita, dari masyarakat sudah jelas ingin mengetahui apa yang sedang dikerjakan dan sudah sampai mana perkara kasus itu,” tegasnya.

Selain itu Teddy juga berharap benturan UU yang sering di alami oleh jurnalis dapat disikapi bersama agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari.

“Jelas UU yang berbenturan ini harus segera diluruskan sehingga rekan Pers dilapangan tidak selalu disalahkan, dalam hal ini DPR yang membahas persoalan ini agar kebebasan dan demokrasi pers dapat berjalan di negeri ini,” pungkasnya.

(Arsip Redaksi)
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here