RUU HIP: Memperlemah atau Memperkuat NKRI ?

0
HMI, KAHMI, ICMI, RUU HIP
Foto: Aksi gabungan menolak RUU HIP di area Tugu Kujang, Kota Bogor, Jumat (3/7/2020). Tampak tokoh nasional MS Kaban sedang berorasi tentang Pancasila, Piagam Jakarta, dan RUU HIP. (doc. redaksi Lead.co.id)

Oleh: Dr. Apendi Arsyad

Saya mendapat postingan dari senior saya (kang SR, DPR RI) untuk memberikan ada kegiatan Webiner seperti judul tulisan ini: “RUU Haluan Ideologi Negara (HIP) Memperkuat atau Memperlemah”, beliau senior saya di HMI dan KAHMI adalah salah seorang narasumbernya.
Saya tertarik untuk berkontribusi, sharing ide dan berpendapat untuk sebuah topik yang akan dibahas dalam suatu kegiatan Webiner tsb, yang memang sdg “ngetrend dan menjadi perbincangan yg panas ‘hot issues’ belakangan ini. Terlebih munculnya reaksi keras dari MUI Pusat dan didukung oleh MUI Daerah Se Indonesia, dan belakangan semakin banyak Ormas2 yang mendukung sikap kaum ulim-ulama tersebut.

Saya berpendapat bahwa
RUU HIP, jika begitu isinya sesuai isi rancangan yang ada, bukan saja memperlemah, tapi bisa efektif mencungkir-balikan Indonesia, “memambiyarkan” (memubarkan) NKRI yang didirian dan dibangun oleh para pendiri bangsa dan para pahlawan nasional.yg telah mengorban jiwa raganya. RUU HIP adalah memiliki daya rusak yg daksat, dan memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sama2 kita cita2kan. RUU HIP menambarak dan menghantam sendi2 dasar bernegara dalam NKRI yg sudah final ini. Sebenarnya pasca Orla memasuki dan selama Orba (era Presiden Soeharto) ketahanan ideologi nasional Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara banyak kemajuan dan sudah jauh lebih baik dibanding era Orla (era Presiden Soekarno). Di era Orba (1966-1996) konflik2 sosial ideologi-politik dalam praktek2 ketatanegara di Parlemen (persidangan DPR RI) sangatlah berkurang dan bahkan dapat dikatakan nihil, stabilitas politik dan keamanan domestik tercapai. Hal ini dibuktikan, proses2 integrasi bangsa dalam perspektif ideologis politik relatif stabil dan berjalan secara alamiah sesuai pergantian generasi baru (baby boomers dan millenial: gen Y dan Z) yang semakin cerdas/rasional dan dewasa (matureal). Adanya “keberhasilan” di masa Orba, saya ‘berhipotesa’ berkat adanya program Penataran P4 yg diselenggarakan BP7 secara berjenjang, profesional dan menjangkau semua lapisan masyarakat, yang terjadi di masa lalu. Walaupun diawal reformasi program P4 BP7 dituduh sebagai alat politisasi regim Orba untuk mempertahankan kekuasaannya, dan akhirnya BP7 dibubarkan.

Sekarang ini, kok tiba2 “instabilitas politik ” nasional mau dibangkit kembali dengan adanya RUU HIP ini.?.sayang, berpikirnya kok mundur (setback)..Padahal tantangan NKRI sangat hebat dalam memasuki abad ke 21, dimana negara2 bersaing untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya masing2 dalam “tata dunia global baru” yang penuh tantangan ketidakpastian (deskruptif challanges) sebagai salah satu dampak kemajuan information and communication techlogy (ITC) secara eksponensial, bukan linear (Schwab, 2016 dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution/Revolusi Industri ke4, yang diterbitkan oleh World Economic Forum).

Konseptor RUU HIP ini menurut pendapat saya ahistoris, miskin wawasan, cenderung disorientasi. Mereka dalam kondisi lupa ingatan dan “mabuk” kepayang. Ibaratnya adanya RUU HIP menegakkan “benang basah’ mengibarkan bendera “new Nasakom” yg sdh gagal total itu, dan “new PKI” yg doeloe membawa ideologi komunisme yang gagal itu dan akhirnya para pendahulu mereka (Muso, Aidit, Nyoto dkk) berkhianat kpd bangsa dan negara.

Amat disayangkan, mereka yang merasa pengikut dan mengaku-ngaku para “Soekarnoisme” dann atau “Marhaenisme” tidak “berkaca” pada muka dan wajahnya sendiri melihat sejarah Indonesia moderen masa lampau, dan melihat tantangan membangun NKRI kini dan masa depan. Apalagi untuk situasi bangsa saat ini, kehidupan sosial dan kebangsaan Indonesia sedang berjuang menghadapi dan melawan dampak pandemi Covid 19 serta tantangan kehidupan kebangsaan di era millenial (abad ke 21) yang saya sebutkan tadi, yaitu berupaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yg sudah menjadi konsensus dan komitmen para pemimpin negara di dunia, dibawah kendali PBB. SDGs-United Nation adalah 17 agenda pekerjaan yang hebar dannbesar dan merupakan tantangan bagi NKRI. Kok munculnya RUU HIP merupakan kendala utama dan tindakan paradoks (konyol) dari program SDGs yang menjadi tugas tanggungjawab Pemerintah RI bersama rakyat untuk menjalankannya untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain di dunia. Ingat bahwa peringkat kemajuan Indonesia dilihat dari aspek Human Development Index (HDI) masih jauh tertinggal berada pada nomor buncit apabila diurut dari posisi arah bawah (develoving, boleh jadi akan bergeser menjadi underdevelopment country) akibat pandemi Covid 19 ini.

Baca :  Perilaku Elite Politik yang Paradoks

Seandainya keberadaan RUU HIP dipaksakan pengesahannya oleh wakil rakyat/DPR RI bersama Pemerintah menjadi UU HIP, nanti juga bisa dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena akan begitu banyak WNI mengajukan upaya Yuridis Review krn isinya UU HIP bertentangan dengan UUD 1945, dan proses pembahasan dan penetapannya di DPR RI akan memboroskan dana APBN dan mensia-siakan waktu.
Maaf jika itupun dipaksakan justru kita khawatir akan memancing “amarah” dari para Elemen Pembela Negara seperti TNI AD beserta anak-cucunya akan mengamuk,..maaf “bedil” bisa meletus, karena ingat akan nasib orangtua mereka yang pernah dibunuh secara keji oleh PKI thn 1965 (Gerakan 30 S PKI di Jkt) dan thn 1948 (pemberontakan PKI di Madiun) kasus pembantai para Jenderal TNI AD dan kaum Nadiyin (ulama dan santri) yang notabene mereka adalah assets bangsa dan NKRI yang berharga, dan mereka tidak bersalah, korban fitnah dari kaum komunis/PKI.

Meminjam istilah Ustadz Habieb Riziq (Ketum FPI) bahwa mereka para “keturunan-anak cucu PKI” itu seharusnya banyak bersyukur bisa menikmati alam kebebasan hidup di bumi NKRI di masa era Reformasi dengan berbagai hak2 hidup (sosekbudhankam), yang diperoleh dengan sangat layak, terpenuhi tanpa ada tindakan diskriminatif seperti yang terjadi di era Orde Baru (1966-1998). Dengan nikmat “kebebasan” tersebut janganlah membangkitkan lagi “luka lama” dengan cara RUU HIP, kita harus berempati bagaimana sedihnya dan sakit hatinya para anak-cucu para Jenderal TNI AD dan kaum Nadiyin dan Tokoh Muhammadyah yg telah dibunuh dan disiksa dengan keji oleh regim Orla, dan para aktivis PKI beserta Ormas2 sayap antek2 PKI lainnya ketika itu.

Kita saja seperti saya dkk sebagai generasi penerus aktivitas para senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga agak “sakit hati”, karena PKI pernah memfitnah HMI antirevolusional dan ormas HMI hampir dibubarkan, tetapi alhamdulillah ormas Islam HMI (Harapan Masyarakat Indonesia kata alm. jenderal Soedirman) tidak jadi dan gagal dibubarkan. Kemudian Angkatan 66 yang salah satu elemen utamanya aktivis HMI juga marah, dan terpaksa menganyang CGMI sebagai ormas mahasiswa anderbaw PKI, bergandengan tangan dengan kekuatan TNI AD pasca G 30 September PKI dibawa pimpinan Kol.Soeharto waktu itu. Artinya kita saja sebagai aktivis yunior HMI dan Ormas2 pro Pancasila “marah” besar, apalagi mereka yg berada dimiliter (TNI) yg pernah dikhianati dan sekaligus menjadi tugas melekat untuk membela Tanah Air tentunya tidak akan tinggal diam, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus tetap dikawal mereka sehingga NKRI tegak berdiri dan lestari. Dan bagi mereka pro Pancasila dan juga kita semua yg telah menikmati hidup dengan aman, nyaman dan damai di NKRI yang kini telah memasuki usia ke 75 thn, NKRI adalah harga mati.

Adanya RUU HIP yang muncul di DPR RI belakangan ini, yg diusulkan partai PDIP peringkat pertama suaranya Pileg di DPR RI (bukanlah partai pemenang), pengusulan RUU HIP adalah suatu perbuatan dan tindakan yang melampaui batas dan sangat keterlaluan. Apalagi mereka munculkan, ketika di masa rakyat sedang susah menghadapi dampak pandemi Covid 19. Mereka kira pimpinan ummat Islam dalan kondisi lengah dan atau tidak berdaya, sehingga mengambil momentum ini, sebab menganggap ummat Ummat Islam Indonesia lengah dan lemah. Itu sebuah pandangan yg sangat gegabah dan keliru. Adanya sikap tegas MUI dan Ormas islam lainnya sebagai bukti mereka kuat dan sangat peduli dengan nasib NKRI.

Pimpinan Ormas Islam (MUI, NU, Muhammadyah, Kahminas, Al Irsyad, DDI, dan lain-lain, kini kian banyak menyusul) bersama ummatnya dan rakyat pendukung Pancasila tetap peduli, bergerak, “meradang” dan bersikap tegas menolak dengan keras RUU HIP. RUU HIP haruslah dihentikan pembahasannya di DPR RI dengan mencabutnya dari Prolegnas RI.

Mengapa Ormas dan ummat Islam Indonesia begitu keras bersikap Menolak?. Ummat Islam secara demografi merupakan komponen terbesar (lk 85 %) dari bangsa Indonesia, tentu memiliki bertanggungjawab lebih (soko guru) untuk keberlanjutan NKRI. Sangat masuk diakal kiranya ummat Islam Indonesia merasa bertanggungjawab merawat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yg damai, adil dan makmur.

Baca :  ANAK NKRI Akan Terjunkan Massa dalam Aksi Tolak RUU HIP Jilid 2

Tujuan berbangsa dan bernegara telah dirumuskan dan ditetapkan oleh para tokoh nasional dan pendiri bangsa dengan secara cerdas (genious) yaitu UUD 1945 sebagai landasan konstusional negara/NKRI. Sedangkan bagian Pereamble (Pembukaan) UUD 1945 telah ditetapkan tidak bisa dirubah bersifat tetap (permanen) karena berisikan landasan sistem nilai: Anti penjajahan dan menegakan keadilan dan kemanusiaan etc, pengakuan kemerdekaan atas Rahmat Allah SWT, cita2 dan tujuan bernegara NKRI tersimpan di bagian ini. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat 5 sila Pancasila secara berurutan, dan 4 tujuan bernegara. Landasan dan Tujuan bernegara (NKRI) yg telah disepakati dan bahkan diperkuat dasar hukumnya dengan Tap MPR RI dan UU dibawahnya, san kini mau ditabrak oleh RUU HIP, sesuatu yang “misinforcesible”, kita akan memprediksi perlawanan keras akan terjadi, jika dipaksakan proses pembahasan dan pengesahan menjadi UU HIP. Alhamdulillah saat.ini sebagian besar fraksi di DPR RI sudah meninggalkan fraksi PDIP, demikian berita2 yang kita di media massa dan media sosial..ya mudah2an saja.

Bicara mengenai ketahanan nas-ional, telah ditunjukkan oleh elemen2 bangsa di era reformasi untuk memantapkan pelaksanaan ideologi Pancasila dalam NKRI. Bahkan MPR RI pasca reformasi setelah YT Bpk Prof.Dr.H.Amin Rais (bpk Lokomotif reformasi Indonesia/Ketum PAN ketika itu 1998), diteruskan YT Dr.Hidayat Nurwahid (Ketum PKS) sbg Ketua MPR RI, yg kemudian berlanjut pada kepemimpinan MPR RI oleh YM alm Bapak H.
Taufik Kemas (Ketua Wantim PDIP, ketika itu) telah memantapkan pelaksanaan ideologi Pancasila, dan bahkan telah aktif mensosialisasikan kepada rakyat Indonesia yaitu: 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia, lengkap dengan materi buku2nya. Pilar kebangsaan NKRI secara harpiah maknanya “tiang”/penyangga negara, jika pilarnya rusak/ roboh (ambruk), maka akibatnya bangunan NKRI pun runtuh (bubar, ambiyar)… nauzubillahi minzalik, jgn sampai terjadi peristiwa spt ini…ya Allah ya Rabb. Apa2 saja itu pilar kebangsaan, yang merupakan sebuah sistem kenenagaraan Republik Indonesia yaitu: 1 NKRI, 2. Pancasila, 3. UUD 1945 (hasil konsensus/kesepakatan tokoh nasional di PPKI 18/8-1945) dan 4. Binneka Tunggal Ikka. Program sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan berhasil dilaksanakan ke semua lapisan dan elemen bangsa, bahkan saya pernah beberapa kali mengikutinya. Sepengetahuan saya yg mencetuskan program sosialisai 4 pilar kebangsaan ini, diantaranya YM alm.Bapak H.Taufik Kemas, dedengkot dan tokoh penting PDIP. Tetapi sekarang kita kok merasa heran dan kaget, mengapa ? sesuatu yg sudah permanen 4 pilar kebangsaan tersebut “diutak-atik” lagi. Rakyat pun bingung, disinilah letak persoalan dan permasalahannya yang telah direkayasa oleh segelintir “oknum” manusia/WNI yg bermaksud “merusak dan merobohkan” 4 (empat) Pilar Kebangsaan dan Kenegaraan RI, sehingga membuat NKRI terancam bubar. Kemudian wajar kiranya mereka dianggap menantang, “bermain api”, dan melawan WNI yg sudah berkeyakinan dan bertekad bulat bahwa NKRI itu harga mati (don”t option). Elemen masyarakat dan bangsa yang mencitai NKRI harga mati seperti itu TNI dan Orpol dan Ormas2 Islam dll yang merupakan jumlah mayoritas di negara ini, yang insyaAllah terus peduli, sadar dan waspada akan terus mengawal dan mempertahankan NKRI berdasarkan dan ditopang 4 pilar Kebangsaan RI, agar masyarakat-bangsa hidup bersatu, rukun, damai, adil dan makmur.

Simpulannya adanya RUU HIP yang telah dikaji secara objektif dan ilmiah akan memperlemah NKRI, karena dengan merubah akan berdampak merusak dan meruntuhkan sistem bangunan NKRI yang sdh final dan permanen berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sangat pantas dan patut kita yang mencintai NKRI melawan sekuat perbuatan mungkar tersebut. Perbuatan mungkar dan ingkar (ahistoris) berdasarkan kajian objektif-rasional dan ilmiah adalah RUU HIP mengandung “virus2 yang berbahaya” (super pandemi Covid 19), adanya yaitu :
1. “New nasakom”;
2 . “New PKI” ingin bangkit kembali;
3. 5 Sila Pancasila diperas-peras “Trisila menjadi ekasila” (GR, bukan gede rasa tapi gotong royong kata mereka);
4. Mengaburkan dan bahkan menghilangkan makna Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (bertauhid menurut Dinnul Islam) akan diganti oleh RUU HIP menjadi “Ketuhanan Yang Berkebudayaan” (mayoritas publik yg cerdas paham makna istilah/konsep ini yang mengandung sistem nilai budaya yang ateisme, komunisme dan sekulerisme serta materiliasme-libelalisme yg sarat dengan hasil pemikiran Karl Mark, Leninisme, etc) yg telah dilarang dalam TAP MPR RI.

Baca :  Bahaya PSM LGBT bagi Masyarakat, Bangsa dan NKRI (Dirgahayu Indonesia ke 75)

Kita masih ingat pidato Pemimpin besar Revolusi dan Sang Proklamator RI YM alm.Bung Karno, jika bangsa Indonesia/ NKRI menjadi besar, syarat mutlaknya “jangan lupakan sejarah” (jasmerah). Dari pengalaman sejarah itu, kita anak- bangsa sebagai WNI yang baik dan generasi penerus bangsa bisa memetik pelajaran yang mana perbuatan ‘benar’ (hak, mematuhi janji dan kesepakatan (konsensus nasional), dan maslahat); dan yang mana perbuatan yg salah (ingkar janji dan kesepakatan (berkhiatan terhadap konsensus nasional), mudharat), sehingga membawa kegagalan dan perpecahan serta pertumpahan darah. Kita sebagai generasi penerus kehidupan bangsa harus sadar dan jujur mengakui.fakta dinamika sejarah nasional Indonesia/NKRI. Bahwa Nasakom yg sempat digagas YM alm.BK gagal, Tokoh2 PKI Muso, Aidit, Nyoto dkk yang pernah membawa ideologi komunisme juga yang gagal itu; dan sedangkan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila (gotong royong) yang digagas YM alm. BK yg disampaikan dalam pidato2nya itu pendapat pribadi, dan belum menjadi kesepakatan nasional (ditandai tidak ada satupun Tap MPR/MPRS RI dan UU yang melegalkan ide Trisila dan ekasila tsb). Semua itu membuahkan kegagalan, salah satu fakta sejarah prahara G S 30 PKI membunuh 7 org jenderal TNI adalah bukti kegagalan tsb.

Jadi jelas konsep2 yg “diperjuangkan” segelintir orang dan kader PDIP di DPR RI adalah perbuatan yang melupakan sejarah, melawan sunnatullah dan bahkaan melawan fitrah manusia Indonesia yaitu manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa (socio-nasionalisme religious) bukan ateisme dan ahistoris (a-jusmerah).
Demi kemaslahatan babgsa dan lestarinya NKRI, kita meminta dan menuntut janganlah dilanjutkan pembasan RUU HIP tersebut dan tindakan yang bijaksana adalah menghentikan dan mencabutkan dari agenda Prolegnas DPR RI. Jika anggota DPR RI tetap membandel tidak mau mendengar suara Ormas2 Islam (para alim-ulama, para Habaib, para Ulil Albab dan Cendekiawan Muslim) etc yg merupakan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT..Wahai para wakil rakyat..ingatlah Azab Allah SWT akan menimpa negeri ini atas perbuatan dan keputusan para elite politik, jika berperilaku angkuh dan sombong serta tidak menghiraukan aspirasi rakyat.

Ingat NKRI harga mati, Republik Indonesia adalah negara demokrasi, tata kelola negara berjalan atas prinsip dan kaudah dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, dan anda2 sebagai wakil rakyat di DPR RI wajib menjalankan Amanat dan Kedaulatan Rakyat sesuai akal sehat dan hatinuranimu, bukan amanat para oligarki, siapa yg bayarmu seperti yang tampak gejala2 belakangan ini seperti UU Minerba yg pro kapitalistik etc. Ingat bicara Haluan Ideologi Pancasila (HIP) semua orang-rakyat dan WNI yg baik akan tetap sadar dan peduli karena menyangkut eksistensi NKRI. Jangan coba2 bermain-main dengan falsafah dan ideologi NKRI. NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (terutama bagian Preamble UUD 1945 telah bersifat final dan permanen).

Janganlah diganggu sistem nilai dan kaidah2 serta tata hukum yg sudah menjadi “janji bersama para tokoh dan pemimpin Indonesia moderen (konsensus nasional) ini sifatnya sudah final dan permanen. Jika ada diantara mereka2 yang berniat dan berbuat merubah isi landasan ideal dan konstitusi negara (NKRI).

Kita bertanggung jawan untuk mengatkan (eling), itu adalah pekerjaan yang sangat sia2 dan berbahaya bagi kita semua, menguras energi anak bangsa. Janganlah engkau lakukan itu ….hay para “para wakil rakyat” di Senayan !!! Dosa besar, karena jelas akan menambah kesengsaraan rakyat yg semakin jauh dan bertentangan dengan cita2 Proklamasi 1945 masyarakat damai, rukun, sejahtera, adil dan makmur.
I love Indonesia, Save NKRI dari anasir2 jahat yang mulai bercokol di negeri yg kita cintai ini…Allahu Akbar3x.

Sekian dan terima kasih, semoga dengan narasi mengingatkan kita akan bahaya komunisme/PKI mau bangkit kembali. Semoga Allah SWT selalu.melindungi dan menolong hambaNya yang menegakkan keadilan dan kebenaran atas AsmaMu..Amin3 YRA.
Wabillahit taufik walhidayah Wr.Wb.

Penulis adalah Pendiri-Dosen Universitas Djuanda Bogor, Konsultan dan Aktivis Ormas di Bogor, Penatar P4 Tingkat Nasional thn 1988-1994.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here