Satpol PP Kabupaten Bogor Tutup Dua Penambangan Ilegal

0
Satpol PP, Kabupaten Bogor, Penambangan, Ilegal
Satpol PP Kabupaten Bogor menutup Penambangan tanah merah ilegal di Kalisuren Kecamatan Tajur Halang dan di Nambo Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

LEAD.co.id | Sesuai arahan pimpinan Kabupaten Bogor, Satpol PP Kabupaten Bogor tutup dua tempat penambangan tanah merah ilegal. Penambangan tanah merah ilegal ini dua di antaranya berada di daerah Kalisuren Kecamatan Tajur Halang dan di daerah Nambo Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Satpol PP mengatakan dua tambang tanah merah yang ditutup ini tidak berizin. Informasi awal didapat dari aktivis pemuda Heber dan Fahrur yang diteruskan kepada H Muhamad Ansori Setiawan, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor. Dikarenakan tak berizin maka sesuai hukum yang berlaku maka tambang-tambang yang disewa dari tanah warga tersebut harus ditutup.

Baca :  Dewan Pendidikan dan DMI Sukseskan Visi Misi Kabupaten Bogor

“Jadi pada 2 Juni 2020  kami dari Satpol lakukan pengecekan usaha tambang yang diduga ilegal di Kabupaten Bogor. Ternyata dari pengecekan yang dilakukan ‎tersebut, didapatkan hasil bahwa dua buah tambang ternyata tak memiliki izin usaha pertambangan (IUP),” kata Dace PJs Kasatpol PP  di Cibinong, Selasa (2/6/2020).

Masing-masing tambang ini mulai digunakan untuk usaha pertambangan sejak awal lalu. Kemudian dengan menggunakan excavator maka lahan tambang ini mulai diambil tanah merahnya.

Setiap harinya dari tambang-tambang tersebut menghasilkan 30-60 truk tanah merah untuk dijual‎.  Tujuannya adalah menuju ke Pantai Indah Kapuk untuk pembangunan perumahan dan jalan tol.

Baca :  Temui Titik Terang, FORMASI Sambut Syukur Pembentukan DOB Bogor Barat

Modus operandi dari para pemilik tambang ilegal ini adalah dengan mengangkut tanah merah‎ tersebut ke dump truck. Dump truck ini bertuliskan CAKRA. “Masing-masing dump truck memiliki kapasitas 20 meter kubik tanah merah,” ucapnya.

Akibat perbuatannya tersebut para pemilik tambang ini dijerat pasal berlapis. Pasa yang dilanggar adalah pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5. “Pidana paling lama adalah 10 tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 10 juta,” ujarnya.

Heber dan Fahrur  menekanan meski akhirnya tambang-tambang ini izinnya telah diurus dan terselesaikan, tetapi proses hukum akan terus berlanjut. “Hal ini agar penambangan apapun yang ilegal agar menghentikan sementara usahanya tersebut,” ucapnya.

Baca :  Kabupaten Bogor Bangun Jalan Poros Tengah Timur

Reporter : Jhonie
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here