Stafsus “Edisi Startup” Belum Bisa Merubah Ekosistem Kekuasaan

0
Staffsus, Akmal Budi Yulianto, KNPI
Akmal Budi Yulianto (Waketum DPP KNPI))

Oleh: Akmal Budi Yulianto (ABY)

Behavior Startup

Biasanya kehadiran startup, memiliki niat untuk melakukan perubahan positif dalam behaviour dan kebiasaan kita sehari-hari. Misalkan startup payment, dia akan merubah kebiasaan membayar yang tadinya menggunakan uang, menjadi cashless. Itulah daya dobrak dari pola pikir startup. Ada perubahan menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih akuntabel , lebih dapat dipercaya, sehingga nantinya terwujud adanya loyaliti customer. Sulitnya mencari pelanggan setia di dunia startup, follower die hard istilahnya. Kenapa demikian ? karena kepercayaan pelanggan ini bisa menghasilkan cuan, menjadikan pasar dapat menerima, menjadikan para peng-iklan, donatur, angel, datang mensupport kegiatan pelaku startup ini.

Lompat sedikit, pada tanggal 21 November 2019 silam, Presiden Jokowi memperkenalkan 7 dari 13 staf khusus yang mendapat tugas untuk membantu kerja – kerja kepala Negara. Dalam keterangan medianya, Presiden juga menyampaikan bahwa ketujuh stafsus tersebut mendapat tugas untuk memberi gagasan serta mengembangkan inovasi – inovasi diberbagai bidang. Masyarakat khususnya para voter Joko Widodo – Maruf Amin, menaruh harapan besar bahwa periode kedua ini akan dimulai dengan perubahan baru, perubahan revolusi 4.0 yang ditandai dengan adanya anak-anak muda generasi baru di lingkaran pemerintahan.

Sebut saja ada Adamas Belva S.D (CEO Ruang Guru), Andi Taufan Garuda Putra ( CEO Amartha, Mikro Fintek), dua orang yang mewakili dunia startup diangkat oleh Presiden untuk mendampingi pada masa kepemimpinannya.

Corona dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Masyarakat cukup menyimak, beberapa kali Ibu Sri Mulyani, Bendahara Negara muncul di TV online, alias Youtube channel menyampaikan paparannya bicara tentang ekonomi, penyelamatan ekonomi, bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan potensi negative dalam kondisi berat. Pun, disaat Indonesia sudah mulai naik trend positif penderita covid-19, dikatakan bahwa policy ekonomi perlu ada payung hukum, hal ini berkaca dari kejadian tahun 2008/2009 soal kondisi sistemik tidaknya Negara. Karena, belakangan paska krisis 2008/2009, kebijakan moneter dan perekonomian era itu, sempat dikorek-korek karena berpotensi adanya moral hazard. Hadirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan atau disering disebut Perpu Corona, telah menjadi payung hukum terhadap kejadian yang saat ini berlangsung. Sementara, beberapa ekonom menyampaikan bahwa, sebetulnya kondisi ekonomi Indonesia sudah buruk meskipun tanpa ada covid19. Adanya Corona, dianggap menjadi tunggangan tepat dikala krisis yang tengah terjadi. Kenapa perpu ini sedikit diulas ? karena, Perpu No.01/Tahun 2020 ini sangat powerful dan berkuasa, mengubah tidak kurang dari 14 Undang-Undang termasuk diantaranya UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa, telah berprilaku seperti “OMNIBUS LAW”. Tidak heran rasanya, ada dugaan masyarakat, terkait surat stafsus tersebut dikaitkan dengan dana desa dan kementerian desa, apalagi saat ini ada refocusing dan realokasi anggaran. Ditambah, di penghujung beleid ini, pasal 27 dan 28 seolah memberikan imun kepada khususnya lembaga anggota KSSK dalam rangka menjalankan kebijakan Negara, keuangan, pemulihan ekonomi, termasuk tindakan dan keputusan yang diambil berdasarkan perpu ini bukan merupakan objek gugatan. Pada tanggal yang sama surat stafsus keluar, 1 April 2020, Sri Mulyani, bersama OJK, BI, LPS, kemenko perekonomian, termasuk juga DPR dan BPK, mengingatkan jangan sampai ada yang mendompleng, jangan ada moral hazard dalam situasi dan kondisi saat ini.

Baca :  PGK dan KNPI Siap Berkolaborasi dalam Pendidikan Anti Korupsi

Surat Cinta Corona Ala Staf Khusus Kepresidenan

Belakangan malah muncul surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 yang menggunakan kop surat Sekretaris Kabinet (SesKab) RI serta ditembuskan kepada Kementerian Desa Republik Indonesia. Surat ini ditandatangani dan diedarkan pada tanggal 1 April 2020, yang menyebutkan akan menjalankan program kerjasama di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Isi surat itu menerangkan bahwa petugas lapangan Amartha akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan akan mendata kebutuhan APD di puskesmas atau layanan kesehatan desa serta memenuhi melalui jalur donasi. Disebutkan juga bahwa perwakilan telah menyiapkan 3000 tim lapangan untuk 12.300 desa yang akan dikerahkan.

Respon warga pun mulai muncul, beberapa komentar muncul seperti halnya statemen anggota BPK, Achsanul Qosasi yang menyebut perlunya penelusuran terkait nomor surat lain, seperti nomor 001 dan 002 (sebelum lahirnya surat 003). Apakah 2 nomor surat sebelumnya, juga dikeluarkan oleh stafsus ? dan menggunakan kop surat seskab ? dari aspek tata administrasi, penggunaan kop surat oleh stafsus juga perlu ada penjelasan tersendiri baik dari seskab maupun dari yang bersangkutan (sdr. Andi Taufan Garuda Putra). Sementara, pada saat minta maaf yang bersangkutan tidak menggunakan kop surat. Hasrat mal-administrasi bisa dimulai ketika ada hasrat penyelewengan kekuasaan menuju kepada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan.

Baca :  Presiden Setujui Pengunduran Diri Stafsus Milenial

Apakah perlu ada program baru di seskab dengan tema upgrading dan pelatihan staf khusus presiden? DPP KNPI siap membuka kelas nya.

DPP KNPI Menyikapi Surat Staf Khusus Presiden

Sejatinya, publik berharap, tidak ada lagi kedepan surat-surat sejenis, penyelewengan kekuasaan ditengah kondisi yang saat ini terjadi. mengingat fungsi dan tugas staf khusus lebih banyak kepada internal, memberikan masukan kepada Presiden. Dengan kapasitas, keilmuan, modal pendidikan dan modal pengalaman yang dimiliki, background keluarga yang mumpuni, sejatinya banyak yang bisa diberikan untuk masyarakat lebih banyak. Ditengah saat ini masyarakat sedang kesulitan, sedang panik, kebingungan dalam upaya mencari masker, pembersih tangan, bahkan stok pangan.

Apa yang terjadi di lingkaran (epicentrum) kekuasaan, yakni Istana, seharusnya menjadi contoh agar tidak dimulai adanya potensi moral hazard. Para penghuni istana, sekali lagi harus memisahkan fungsi dan tugasnya sejak awal, tatkala mengemban tugas Negara, melalui SK , atau surat tugas yang merupakan lembaran Negara. Ketika seseorang diangkat sebagai stafsus harus memilih antara tugasnya sebagai CEO startup atau sebagai kontibutor ide dan gagasan untuk Negara dan masyarakat. Setidaknya sudah 4 kali, dan 4 stafsus melakukan blunder sejak November 2019 – hari ini ditandai dengan adanya “surat stafsus”. Kita berharap hadirnya milenial stafsus, memberikan pencerahan dan warna baru, warna pada kebijakan Negara dalam kapastitas dan keilmuan yang dimiliki oleh mereka, warna masa depan, bernuansa teknologi dan kekinian. Jangan sampai malah muncul momok/kekhawatiran, mengenai kapasitas dan kapabilitas kaum muda ketika tampil ke permukaan malah menjadi problem akan ketidak mampuan kaum muda mengambil peran ditengah central kekuasaan.

Baca :  Ikut Cegah Covid-19, KNPI Jakarta Barat Berikan Bantuan ke 8 Kecamatan

Kami, DPP KNPI melihat bahwa para new blood, darah baru, stafsus kepresidenan ini seharusnya dapat memberikan influence (pengaruh) yang baik, dengan cara memulai dari mendengar, memulai dari berinteraksi kepada kelompok-kelompok kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, OKP, Kelompok Cipayung, kemahasiswaan, seperti BEM, kelompok keprofesian, kelompok pengusaha muda dan kelompok lainnya, sehingga memiliki cakrawala lain sehingga saat memberikan masukan terkait kebijakan Negara diperoleh modal experience dari jalinan komunikasi yang ada di masyarakat, hal ini sebagaimana ditunjukkan dan dicontohkan oleh kepala Negara melalui kegiatan blusukan yang dipopulerkan oleh pak Jokowi.

Apabila mau memberikan effort yang lebih untuk merah putih, para staf ahli tersebut, melalui unit usaha yang dimiliki seharusnya juga bisa memperlihatkan kebolehannya memberikan sumbang. Seperti contoh, melalui unit usaha yang dimilikinya, membuka lapangan kerja baru, bagi masyarakat yang selama ini bekerja di sektor informal, atau terdampak COVID-19, atau yang lebih sederhana, unit usaha mereka tetap komitmen membayar pajak yang baik ditengah pandemi, agar penerimaan Negara tetap berjalan dengan baik. Adalagi yang lebih sederhana, selemah-lemahnya iman, jangan merepoti Negara, kementerian lembaga, BUMN dengan memunculkan surat-surat aneh yang menjadi multi tafsir bagi para ASN dan pekerja BUMN dan Masyarakat !.

Terakhir, mengenai desakan mundur bagi stafsus kepresidenan, khsususzon yang terkait pengiriman surat kepada Camat ditembuskan kepada Kementerian/Lembaga, DPP KNPI mempersilahkan agar stafsus “startup” tersebut memikirkan dengan matang baik-baik masukan ini. Bisa jadi juga mungkin ini pilihan yang terbaik buat kalian para para stafsus milenial, agar memberi kesempatan kepada generasi muda lain tampil. Di dunia startup, ekosistem juga harus hidup dan dihidupkan, sehingga makna Generasi Muda, untuk tetap harum,cakap saat tampil di pemerintahan memiliki kesan berbeda, memiliki harapan terhadap masa depan baru. Inilah yang mulai kendor, saat ini semua butuh HARAPAN. HOPE ditengah pandemi dunia ini. Semoga Indonesia selamat dari wabah Covid-19.

 

Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPP KNPI periode 2019-2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here