Tidak Memenuhi UU Pemilu, Capres-Cawapres Tidak Dapat Dilantik

191
0

Oleh : Ryanti Suryawan

Saat ini banyak diperdebatkan tentang pasal 416 UU 17/2017. Hal mengenai syarat pelantikan presiden dan wakil presiden dicantumkan dalam UU 17/2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalam pasal itu 416 UU 17/2017 isi dari pasal 416 UU 17/2017 itu sejalan dengan Pasal 6A UUD 1945.

Disebutkan bahwa Pasangan Calon terpilih selain harus memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara yang diperebutkan dalam pilpres, juga harus memiliki sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Menurut ayat (2) Pasal 416 UU 17/2017, apabila tidak ada pasangan capres dan cawapres yang memenuhi syarat itu, maka pemilihan presiden harus diulang.

Walau meraih suara lebih dari 51 persen, akan tetapi harus memenuhi syarat lainnya yaitu memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi alias 17 provinsi. Dikatakan pada 17 provinsi lainnya yang kalah, Capres Cawapres harus mendapatkan minimal 20 persen suara.

Baca :  Ormas BBR Deklarasi Dukung Jokowi-Amin

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6A Ayat 3 yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Jadi Dalam pasal tersebut ada 3 syarat dalam
memenangkan Pilpres :
1. Suara lebih dari 50%;
2. memenangkan suara di 1/2 jumlah provisnsi (17 Provinsi);
3. Di 17 Provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20%.

Persyaratan ini dibuat agar Presiden terpilih mempunyai dukungan yang luas di berbagai daerah, dan ini memang harus dimiliki oleh capres dan cawapres. Sedangkan kebanyakan orang hanya mengetahui sebatas kemenangan di atas 50% saja. Padahal, Undang-undang men-syarat-kan beberapa poin tambahan, selain sekadar meraih suara lebih dari 50%!
Pilpres di Indonesia memberikan syarat tambahan selain harus meraih suara lebih dari 50% pemilih sah di Indonesia, yaitu:
Menang di minimal 1/2 dari jumlah provinsi di Indonesia (17 provinsi). Artinya, walau meraih suara lebih dari 50%, tapi hanya berasal dari sejumlah provinsi, maka kemenangan tersebut tidak sah. Dan juga Pada provinsi-provinsi yang kalah, jumlah suara yang diraup tidak kurang dari 20%. Artinya, walau menang di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia, namun ada provinsi yang minim pendukung pasangan tersebut, maka kemenangan tersebut juga tidak sah. Dan tentu tidak dapat dilantik. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-XII/2014 yang dianggap menghapuskan syarat perolehan suara minimal 20 persen di setengah jumlah provinsi itu ditujukan khusus untuk UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar dari pelaksaan Pilpres 2014. Memang ada pengujian di MK, tetapi yang diuji adalah UU tentang Pilpres 2014, dan UU itu sudah tidak berlaku lagi setelah ada UU 17/2017.

Baca :  Polemik Istilah Unicorn dalam Debat Kedua Capres

Kemenangan versi Quick Count untuk salah satu Paslon sepertinya belum menggembirakan bila Paslon tidak memenuhi 2 syarat lainnya yakni hanya menang di 14 Provinsi dan ada beberapa daerah suara tidak mencapai 20 %suara. Jadi sudah bisa dipastikan bila salah satu Paslon tidak memenuhi persyaratan walau menang di 50% lebih akan tetapi minim di Provinsi dan tidak memenuhi syarat maka calon Presiden tersebut tidak dapat dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden. Dan ini lah sekiranya yang membuat setiap Paslon Capres Cawapres saat ini ketar ketir takut seandainya PASAL 416 UU 17/2017 TENTANG PEMILU ini diterapkan atau diberlakukan. Memang saat ini masih menjadi perdebatan, karena ada yang mengatakan bila PASAL 416 UU 17/2017 TENTANG PEMILU ini tidak berlaku ketika capres dan cawapres itu hanya dua pasang saja. Akan tetapi ini masih menjadi polemik dan pembahasan yang diperdebatkan.

Baca :  Meriahnya Kegiatan BARJAB Cigombong dan Rancabungur

 

Penulis adalah Ketua BPD kota Bogor, 
Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar, 
Wakil ketua DPC Gerindra Kota Bogor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here