JAKARTA (LEAD.co.id) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terapkan konsep kebijakan penangkapan terukur pada tahun 2022 mendatang. Dicanangkan akan dilakuan pada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
Menanggapi hal tersebut Ketua Bidang Kemaritiman Gagas Nusantara, Akril Abdillah, sangat mengapresiasi langkah dari Kementerian Kelautan dan Kelautan (KKP). Pasalnya dengan kebijakan penangkapan terukur untuk menjaga stok ikan dikawasan perairan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan dengan mendongkrak produktivitas koperasi di Indonesia.
“Nanti kedepan kita akan menyaksikan bahwa kebijakan Menteri KKP tentang penangkapan terukur, akan banyak mengantarkan para nelayan-nelayan kita menuju kesejahteraan dan kesuksesaan,” ujarnya di Jakarta Selasa (07/11/21).
Menurutnya, kebijakan penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota ini akan menjadi peluang bisnis dan investasi yang menjanjikan. Lebih lanjut, prinsip pengelolaan kebijakan ini menjamin kesetaraan akses antara nelayan kecil dan nelayan besar melalui pembagian jalur dan pembatasan kapasitas penangkapan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.
“Terobosan yang dilakukan KKP) ini tentu dapat peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membenahi sektor perikanan dan kelautan,” tambahnya.
Selain itu, untuk menyukseskan kebijakan tersebut KKP perlu memperhatikan kondisi nelayan Indonesia karena sebagian besar nelayan yang bergerak di bidang penangkapan ikan masih berada pada skala kecil dan tradisional selain itu perlu gencar diadakan sosialisasi tentang penangkapan terukur tersebut.
“Penangkapan Terukur adalah potensi investasi yang dapat digarap oleh para pelaku usaha dan nelayan sehingga untuk menyukseskan hal tersebut mesti didorong dengan sosialisasi ke daerah-daerah pesisir dan kepada nelayan-nelayan, agar mereka bisa ikut andil menyukseskan program tersebut”, pungkasnya.
Kontributor : Permana
Editor : Aru Prayogi
