Jakarta, – Perum BULOG merespons kritik soal harga beras yang tetap tinggi meski stok nasional mencapai 4,3 juta ton dengan meluncurkan delapan inisiatif strategis. Inisiatif ini mencakup percepatan penyaluran, sistem rotasi barang, dan peningkatan transparansi data untuk memastikan surplus stok berubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Masyarakat dan pengamat menyoroti paradoks harga tinggi di tengah stok berlimpah. Data Katadata Databoks menyebut harga beras medium naik 0,92 persen dalam sebulan terakhir menjadi Rp 13.800 per kilogram, dengan beberapa wilayah di timur menembus Rp 19.798 per kilogram. Harga Gabah Kering Panen (GKP) pada level Rp 6.733 per kilogram turut memicu kenaikan harga eceran karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Gagas Nusantara, lembaga pemantau kebijakan publik, mendorong BULOG untuk mengedepankan kecepatan distribusi sebagai langkah utama. “Rekor stok hanya akan bermakna jika diiringi penyaluran agresif ke pasar dan bantuan sosial, serta kolaborasi lintas instansi agar stok CBP tidak menumpuk lebih lama di gudang,” ujar Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, kepada awak media, Kamis (17/7).
Menjawab kekhawatiran soal transparansi, Mokhamad Suyamto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik BULOG, menyatakan: “Kami membuka dashboard publik real-time agar masyarakat bisa melihat langsung stok dan distribusi,” tandasnya, menegaskan komitmen transparansi data .
Percepatan penyaluran menjadi fokus utama berikutnya. BULOG menaikkan target penyaluran minimal 30 persen dari total stok tahunan, dua kali lipat dibanding realisasi semester pertama yang mencapai 15 persen. “Meningkatkan penyaluran berarti stok ini benar-benar dirasakan oleh jutaan keluarga yang membutuhkan,” jelas Romadhon.
Sebagai bagian dari penanganan stok berlebih, BULOG menerapkan sistem First In, First Out (FIFO) di 150 gudang prioritas dan memasang sensor suhu-kelembaban untuk menjaga mutu beras. Hal ini merespons kekhawatiran terkait potensi hingga 300 ribu ton beras yang menurun mutunya akibat penumpukan.
BULOG juga memperkuat kemitraan dengan 34 pemerintah provinsi —khususnya Maluku, NTT, dan Papua— untuk memperlancar distribusi ke wilayah rawan inflasi. Selain itu, lembaga ini mendorong peninjauan Harga Eceran Tertinggi (HET) secara berkala agar sejalan dengan fluktuasi harga gabah di tingkat petani dan konsumen.
Menanggapi inisiatif tersebut, Mokhamad Suyamto menegaskan kembali:
“Kami terus memperbaiki pola penyaluran dan mengawal kualitas stok agar tetap layak dan tepat sasaran.”
Untuk memastikan akuntabilitas, BULOG menggandeng BPKP dan auditor independen untuk melakukan audit triwulanan, serta memperluas digitalisasi rantai pasok melalui e‑Gudang dan sistem traceability.
Gagas Nusantara menyatakan siap mengawal implementasi inisiatif ini agar surplus beras bukan hanya angka statistik, tetapi menjadi jaminan pangan terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
