JAKARTA (LEAD.co.id) – Massa dari Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (Gemppar) melakukan unjuk rasa di depan gedung Kemenkes RI, Jakarta Selatan, pada Senin (7/6/2021). Mereka menyampaikan dugaan mafia pajak dan mafia aset milik Kemenskes yang berada di Bogor Golf Club (BGC) Kota Bogor.
Ketua Mahasiswa Pancasila (Mapancas), Fathullah Fawaid yang ikut dalak aksi tersebut mengatakan, pemanfaatan aset negara itu dilakukan oleh oknum-oknum tanpa persetujuan dari kementerian keuangan.
“Sedangkan amanat perundang-undangan harus ada persetujuan karena itu menjadi retribusi atau pendapatan non pajak,” sebut Sihol, sapaan akrabnya.
Atas hal itu, dirinya menduga kuat telah terjadi kongkalikong antara pihak RS Marzuki Mahdi (RSMM), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membungkam imformasi sehingga Pemerintah tutup mata dan tutup telinga.
Kedatangan para demonstran ke Kemenkes ini juga dilengkapi dengan data-data yang diterima dari Bapenda Kota Bogor, yakni tunggakan pajak sebesar hampir Rp 10 miliar. “Untuk bukti-buktinya kita punya dan kita bawa ke sini yaitu bukti tunggakan pajak dari tahun 2013-2021 yang hampir mencapai 10 miliar,” ungkapnya.
Koordinator aksi, Ali Topan Vinaya mengaku bahwa sebelumnya telah menyampaikan surat ke Kemenkes terkait adanya mafia pajak dan mafia aset di wilayah Kota Bogor, tepatnya di RSMM. Kemudian yang kedua, yaitu masalah pajak.
“Di lokasi tersebut adanya tunggakan pajak atas aset milik Kemenkes RI dimana lokasinya yang kini menjadi Bogor Golf Club yang terhitung dari tahun 2013-2021 dengan tunggakan pajak hampir mencapai Rp 10 miliar,” kata Ali.
Pihaknya menilai, tunggakan pajak tersebut menjadi contoh yang tidak baik bagi pemerintah. Karenanya, para Demonstran meminta pihak Kemenkes RI untuk memecat direksi RSMM.
“Permintaan kita hanya satu, yaitu menterinya yang mundur atau direksi RSMM di pecat,” tegasnya.
Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi
