LEAD.co.id | Bogor Golf Club (BGC) yang dikelola oleh RS Marzuki Mahdi terus menuai protes dari masyarakat. Selain pengelolaan dinilai tidak transparan, aset milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini diketahui masih menunggak pajak sekitar Rp 10 Miliar.
Atas temuan tersebut, Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM) sebagai pihak yang mengelola BGC dinilai telah melakukan kelalaian secara sengaja. Pasalnya, penunggakan pajak itu dilakukan mulai dari tahun 2013 sampai sekarang.
“Kenapa kok sampai menunggak begitu, dan tunggakan tersebut nilainya cukup dan sangat fantastis,” sebut Ali Taufan Vinaya dari Jampe Jaringan Masyarakat Pendukung Jokowi.
Kelompok Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor sebelumnya juga memprotes RSMM dengan aksi unjuk rasa. Aksi ini dilakukan karena tertutupnya informasi publik terkait pemanfaatan aset Bogor Golf tersebut.
“Hari ini kita kembali turun ke jalan, mempertanyakan transparansi pengelolaan pemanfaatan aset negara,” sebut Ikromi Yozy saat unjuk rasa di depan Bogor Golf RSMM, pada 3 Februari 2021.
Pihak RSMM telah membantah tidak membuat aturan yang jelas dan terbuka terkait pemanfaatan aset negara. Menurutnya, pemanfaatan aset negara telah dilakukan pihak RSMM mengacu kepada UU terkait badan layanan umum dan peraturan Menteri Keuangan.
“Kalau tidak jelas mungkin kami sudah diberhentikan sejak lama. Kami ini unit pelaksana teknis di bawah kementerian kesehatan,” tegas Kasubag Hukum RSMM, Dian seperti dikutip Arah Kata, pada Selasa (16/2).
Meski demikian, pihak RSMM belum menjelaskan adanya temuan bahwa, Bogor Golf yang dikelola RSMM masih menunggak pajak senilai hampir Rp 10 Miliar. Tim LEAD.co.id masih berupaya untuk mengkonfirmasi temuan ini ke pihak RSMM.
Terkait itu, Ali Taufan mengaku heran karena Pemkot Bogor terkesan diam dan masa bodoh. Dalam waktu dekat, dirinya akan mengirimkan Surat kepada aparat penegak hukum agar melakukan investigasi ke lapangan terkait temuan itu.
Sabri M Ibrahim, seorang aktivis Mahasiswa juga menyayangkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Pemkot Bogor. Dirinya akan meminta waktu anggota Dewan (DPRD) terkait itu
“Padahal Jelas, pajak itu bagian dari proses pembangunan untuk kota Bogor, dan juga salah satu sumber PAD,” sebut dia.
Reporter: Manto Arya
Editor: Aru Prayogi
