LEAD.co.id | Puluhan Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/7/2019). Mereka menuntut kejelasan KPK, dalam menangani kasus aliran dana fee Proyek di Mesuji yang masih menjadi polemic sampai saat ini.
Dalam aksi demo untuk kedua kalinya ini, Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI) membawa berbagai spanduk yang di bertuliskan Tuntutan Aksi :
1. Meminta Kepada Mabes Polri dan KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Mantan Kapolda Lampung karena diduga menerima aliran dana fee proyek mesuji.
2. Apabila terbukti menerima dana suap proyek Mesuji, KPK harus segera tangkap dan adili Mantan Kapolda Lampung Irjen Suntana.
Menurut Nurul, Kordinator Aksi PP JMI, demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kami pemuda, dalam menyuarakan Anti Korupsi, sesuai dengan keinginan Pak Jokowi serta KAPOLRI, dalam menjalankan pemerintahan yang berisih dari pejabat (oknum) yang korup.
Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia meminta penyidik KPK mengusut pengakuan saksi, agar kasus korupsi di Mesuji itu bisa tuntas dan terang benderang.
Penyidik KPK RI tidak boleh mendiamkan informasi dari saksi dimaksud. Terlebih, hal tersebut dibuka dalam persidangan yang bersifat umum.
Diketahui, Sekretaris Dinas PUPR Mesuji, Wawan Suhendra, yang mengungkap dugaan itu. Dia menyebut ada aliran dana Rp200 juta untuk Polda Lampung.
Uang diberikan kepada Kapolda dan Wakapolda Lampung. 150 juta until Kapolda dan 50 juta untuk Wakapolda.
Ia bahkan menyebut, selain uang terkait fee proyek tersebut, Bupati Mesuji (nonaktif) Khamami telah menyiapkan proyek untuk Polda Lampung senilai Rp9 miliar.
Maka dari itu kami dari Jaringan Muda Indonesia (JMI) meminta kepada KPK dan Propam MABES POLRI agar segera mengusut tuntas dugaan kasus fee proyek Dinas PUPR Mesuji Kepada Mantan Kapolda dan Wakapolda Lampung (Irjen Suntana dan Brigjen Angesta Romano Yoyol), Karna ini sangan merusak nama baik POLRI.
JMI Akan kembali menggelar Aksi ke tiga dan seterusnya yang lebih besar, Bilamana belum ada tindakan Serius oleh KPK dan Kepolisian RI, atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, oleh oknum pejabat polisi, dalam Kasus Fee Proyek Di Mesuji. Tegas Nurul Kordinator Aksi PP JMI. (Dzl)
