Dinamika Gerakan HMI dalam Pusaran Aksi Bela Islam

0

Kasus yang membelit Gubernur DKI, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) telah menguras energi bangsa Indonesia. Ahok, sapaan Gubernur DKI ini dalam sambutan kepada warga, mempersilahkan untuk tidak memilihnya menjadi Gubernur DKI karena ada pihak-pihak yang mempengaruhi dengan ayat suci (QS. Al-Maidah: 51), saat kunjungan di Kepulauan Seribu (27/09/2016). Rekaman pidato tersebut langsung viral setelah diunggah akun Facebook Buni Yani, sehingga berujung kegaduhan publik. Mayoritas umat Islam memandang Ahok telah melecehkan kitab suci (Al-Quran).

Ormas Front Pembela Islam (FPI), Habib Novel diantara yang melaporkan Ahok ke pihak kepolisian, disusul pernyataan sikap dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang intinya berpendapat bahwa, Ahok telah menistakan Agama Islam. Tidak ketinggalan, jaringan HMI ditiap-tiap daerah turut melaporkan Ahok di Kepolisian setempat.

Meski demikian, kepolisian tidak segera menindak-lanjuti laporan tersebut sehingga memunculkan gelombang protes jutaan umat Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis ulama Indonesia (GNPF MUI) pimpinan Bachtiar Nasir. GNPF MUI mengekspresikan kekecewaannya dengan melakukan Aksi Bela Islam jilid I ke Mabes POLRI, menuntut Ahok segera diadili. Namun usaha umat Islam berbuah kekecewaan karena kepolisian belum juga menindak-lanjuti, bahkan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dianggap melindungi Ahok. Atas hal itu, pada tanggal 04 November 2016 jutaan masyarakat yang tergabung dalam GNPF MUI melakukan Aksi Bela Islam jilid II (Aksi 411).

Aksi 411; Aktivis HMI Ditahan, Salah Apa ?

Aksi yang dikenal dengan Aksi 411 ini diikuti kurang-lebih dua juta orang diantaranya dari elemen FPI, HTI, HASMI, PII, GPII, IMM, HMI, menuntut agar Ahok segera diadili. Mereka berharap Presiden bersedia menemui, bahkan berjanji tidak akan membubarkan diri sebelum ditemui presiden. Orasi para tokoh tetap berlanjut, lantunan takbir terus menggema di gelapnya malam saat itu. Tidak diketahui secara pasti siapa yang memulai, aksi yang semula damai mendadak ricuh. Ribuan orang, termasuk beberapa anggota TNI-POLRI mengalami luka-luka karena pentungan dan gas air mata, bahkan satu orang dinyatakan meninggal dunia.

Namun, ada harga yang harus dibayar atas pengorbanan dalam Aksi Damai Bela Islam jilid II. Setelah kericuhan terjadi, Presiden Jokowi dalam keterangan Pers mengapresiasi aksi 411 berjalan damai sekaligus menyayangkan terjadinya kerusuhan dengan mengkritisi politisi yang menunggangi aksi tersebut. Kapolri Jend. Tito Karnavian memberi sinyal akan segera memproses laporan warga terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok secara transparan. Saat gelar perkara di Mabes POLRI (16/11/2016), Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama (Ahok Tersangka, Bareskrim Terbitkan Surat Penyidikan, detiknews.com).

Baca :  Demonstrasi, Solidaritas Jurnalis Kecam Remisi Pembunuh Wartawan

Selain menetapkan Ahok sebagai tersangka, tampaknya Kepolisian juga menetapkan Sekretaris Jenderal HMI, Ami Jaya sebagai tersangka atas kerusuhan Aksi 411 dan menahan beberapa aktivis HMI lainnya (Diduga Terkait Aksi #411, Sekjen HMI Ditangkap Polisi, CNN Indonesia). Hal ini memunculkan gelombang protes dari jejaring HMI se-Nusantara. Berbagai unjuk rasa digelar oleh tiap-tiap cabang agar membebaskan para aktivis HMI yang ditahan pihak Kepolisian. Bahkan, tidak ketinggalan, Ketua Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI), Prof. Mahfud MD, turut memprotes sikap Kepolisian yang tidak menahan Ahok, sementara malah menangkap aktivis HMI. Menurutnya, “sikap Polri berbeda terhadap kader HMI yang dituduh provokator dalam kericuhan di Aksi Bela Islam jilid 2. Polri langsung menangkap kader HMI, padahal kader HMI tidak akan melarikan diri,” (Mahfud MD: Kader HMI Ditahan, Kenapa Ahok Tidak?, m.voa-islam.com)

Adapun ratusan alumni HMI yang berprofesi sebagai Advokat spontan menggalang kekuatan untuk memberikan pembelaan pada jalur Hukum. Ratusan advokat ini membentuk dan mendeklarasikan Tim Advokasi Muslim Indonesia (TAMI). “Pengacara yang siap 230-an lebih yang berasal dari alumni,” kata koordinator TAMI, Muhammad Syukur Mandar kepada republika.co.id (08/11/2016). Koordinator TAMI memandang penangkapan aktivis HMI tersebut dilakukan secara dan terdapat sejumlah kejanggalan (Ratusan Pengacara Siap Dampingi Aktivis HMI, m.republika.co.id).

Ada Bendera HMI dalam Aksi PKI (Parade Kita Indonesia)

Meski demikian, pada tanggal 02 Desember 2016, Aksi Bela Islam tetap berlanjut ke jilid 3 dengan teknis do’a bersama yang dikenal dengan istilah aksi 212. Aksi ini digelar di Monas, diikuti sekitar tujuh juta orang, serta dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Jajarannya. Besoknya, pada 04 Desember 2016 umat Islam diherankan dengan digelarnya aksi bertajuk Parade Kita Indonesia (PKI) di Car Free Day, di Bundaran HI. Entah apa apa latar belakang digelarnya Parade yang juga berkibar bendera HMI dan beberapa Partai Politik ini.

Baca :  Tiga Tuntutan HMI Cabang Serang untuk KPU Provinsi Banten

Berkibarnya bendera HMI dalam aksi PKI ini menjadi perhatian publik, mayoritas menyayangkan keterlibatan HMI. Ketua Umum PB HMI, Mulyadi P. Tamsir memberikan klarifikasi bahwa, kemungkinan ada oknum HMI yang mencuri bendera tersebut dari sekretariat. Dirinya menilai ada upaya penggiringan opini bahwa HMI selaku peserta Aksi Bela Islam Ternyata ikut acara Parade Kita Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Mulyadi, PB HMI akan segera menyelidiki adanya kemungkinan kader sebagai pelakunya, jika terbukti maka akan diberikan sanksi tegas. (HMI Curiga Benderanya Dicuri untuk Parade Kita Indonesia, viva.co.id).

Pernyataan Ketum PB HMI, Mulyadi kali ini ternyata tidak main-main, pihaknya serius menyelidiki kejadian bendera HMI dalam aksi Parade Kita Indonesia (PKI). Dirinya mengungkapkan bahwa, PB HMI telah menggelar rapat harian terkait hasil investigasi pencatutan atribut yang dianggap sebagai pencemaran nama baik ini. Adapun nama-nama yang terlibat aktif dalam kasus ini telah diberikan sanksi, diantaranya “Roby Sjahrir diberhentikan sebagai formateurBadko HMI Jabodetabeka-Banten, dan skorsing dua tahun.” Adapun, nama-nama lainnya yaitu Rahmat Moni, Faisal, Mubadin, dan Saleh Saukil atau Aleka masing-masing mendapat skorsing satu tahun. PB HMI menganggap bahwa, mereka telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI karena terlibat aktif pengerahan massa aksi yang mencatut simbol dan mencemarkan nama HMI, (Catut Atribut di Aksi 412, Lima Kader  HMI Diskorsing, republika.co.id).

Kasus Ahok benar-benar telah menguras energi bangsa karena menyebabkan potensi konflik dalam tubuh organisasi HMI yang menjadi anak kandung bangsa Indonesia sendiri. Pada akhirnya, kasus penistaan agama yang menjadi sorotan publik telah bergulir ke pengadilan tanggal (20/11/2016). Sebagian masyarakat tetap mengawal berjalannya peradilan, namun sebagian elemen tampak mendukung Ahok agar dibebaskan. Banyak pihak mengkhawatirkan terjadinya perpecahan jika masalah ini tidak segera dituntaskan. Jimly Assidqi misalnya, berharap agar kasus Ahok segera diselesaikan secara adil agar tidak membahayakan stabilitas nasional (ICMI Minta Kasus Ahok Segera Diselesaikan, beritasatu.com).

Baca :  Ujung Tombak Perkaderan, HMI Komisariat STAIM Selenggarakan LK1

Ahok Sudah Ditahan, Kemanakah HMI Kini?

 

Selama proses peradilan, PB HMI pro-aktif mengawal kasus yang menjerat Ahok ini. Ketua Umum PB HMI dan jajarannya juga menyambangi Komisi Yudisial (KY), meminta KY mengawasi jalannya persidangan agar tidak ada intervensi oleh pihak manapun. Setelah melalui persidangan yang cukup alot, akhirnya pada hari Selasa (09/05/2017), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis terdakwa, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pidana penjara dua tahun (Divonis Penjara 2 Tahun, Hakim Perintahkan Ahok Ditahan, tribunnews.com). Sementara itu, Direktur Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI, Aria Bima Sakti mengapresiasi keputusan Majelis Hakim yang memvonis Ahok lebih lebih berat dari tuntutan Jaksa, (Vonis Ahok Dua Tahun Penjara, PB HMI: Majelis Hakim Sangat Berani, akurat.co).

Bagi sebagian pihak, kasus Penodaan Agama yang menjerat Ahok mengandung muatan politis karena mendekati momentum Pilkada 2017, dimana Ahok menjadi Calon Gubernur yang dianggap kuat. Karenanya, adanya Aksi Bela Islam ini tentu dinilai sebagai upaya oleh lawan politik untuk menjegal Ahok. Disisi lain, dan terbukti dalam pengadilan bahwa Ahok telah melakukan penodaan Kitab Suci Al-Quran (Agama Islam). Oleh karena, Aksi Bela Islam yang juga diikuti oleh HMI, FPI, dan lain-lain, menuntut agar Ahok ditahan, adalah bentuk dari penegakan hukum menuju keadilan. Dan HMI sebagai organisasi mahasiswa yang mempunyai peran perjuangan sudah semestinya memberikan keberpihakannya kepada ummat dan bangsa, khususnya yang didzalimi atau ditindas secara moriil maupun materiil.

Tulisan ini hanya sekedar mengingatkan kembali Missi dan Perjuangan HMI yang saat ini sedang menggelar Kongres ke 30 dalam usianya yang ke 71 Tahun. Dalam kesempatan ini, Penulis Mengucapkan Selamat Milad HMI ke 71 dan Selamat Kongres XXX di Ambon, Yakin Usaha Sampai.

 

 

Oleh; M. Syamsul Anam

Penulis adalah Direktur Bidang LAPMI PB HMI Periode 2016 – 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here