Dinilai Ngawur, PSI Minta Perwali Sanksi PSBB Dicabut

0
Sugeng Teguh Santoso, PSI, Pelarangan Natal
Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, SH.

LEAD.co.id | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor merasa tergelitik dengan adanya sanksi yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) tertanggal 13 Mei 2020. Pihaknya meminta agar Perwali Kota Bogor No. 37 tahun 2020 tentang Petunjuk dan Teknis pelaksanaan sanksi dalam PSBB segera dicabut.

“Pak Walikota Doktor Bima Arya tolong dicabut Perwali kota Bogor No. 37 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi PSBB untuk Penanganan Covid19 di Kota Bogor, karena ngawur pak,” kata Ketua PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS) melalui siaran pers, Jumat (15/5/2020).

Perwali 37 tahun 2020 tersebut mengatur sanksi administratif, sanksi sosial dan sanksi denda (sanksi pidana) terhadap warga masyatakat, toko, tempat usaha yang tidak mematuhi protokol pencegahan covid 19 dengan sanksi disegel, ditutup bagi restoran, rumah makan dan tempat usaha; sanksi sosial membersihkan fasilitas umum dan saksi pidana denda mulai 50 ribu rupiah sampai dengan 50 juta rupiah.

“Yang pertama muncul dalam benak saya adalah pertanyaan apakah walikota mempunyai kewenangan menetapkan sanksi administratif, sosial dan pidana pada badan usaha dan perseorangan berdasarkan Perwali ?,” tambah STS.

Sugeng mengaku perasaannya tergelitik, menjadi sangat terkejut ketika membaca pernyataan Walikota Bima Arya di sebuah media massa “semua mungkin diterapkan dan semua kewenangan ada pada kami”.

Atas dasar hal tersebut, DPD Partai Solidariras Indonesia Kota Bogor membuat siaran pers sebagai berikut;

1. Penerapan sanksi administratif, dan sanksi pidana pada badan hukum dan atau subyek hukum perseorangan adalah sebuah pengekangan, paksaan yang melanggar hak asasi manusia sehingga untuk dapat diterapkannya sanksi adminitratif dan atau pidana memerlukan persetujuan dari badan hukum atau subyek hukum perseorangan itu sendiri dalam suatu mekanisme legislasi yang harus dibahas bersama oleh wakil wakil subyek hukum pereorangan tersebut di lembaga legislasi yaitu DPR/ DPRD dan wajib mendapat persetujuan parlemen (DPR atau DPRD).

Baca :  PSBB Diterapkan, Polres Bogor Peringatkan Pengendara Tanpa Masker

Peletakkan kewenangan tersebut adalah sesuai dengan teori Trias Politika (pembagian kekuasaan) eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif tdk boleh membuat regulasi yg mengekang hak asasi manusia tanpa persetujuan parlemen yg dituangkan secara limitatif dalam UU.

“Walikota Bima Arya anda telah membuat sanksi administratif dan sanksi pidana denda dalam bentuk aturan Perwali tanpa persetujuan DPRD Kota Bogor,” tegas Sekjen PERADI ini.

2. Berdasarkan pasal 15 ayat ( 1 ) ayat 1 UU 12 tahun 2011 yg dirubah dgn UU no. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan disebutkan ” materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam a).Undang Undang , b). Perda Provinsi, c).Perda Kabupaten / kota. Sama dengan hal tsb pasal 238 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yg diubah dgn UU no. 9 Tahun 2019 disebutkan ” Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penuh seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan UU.

“Pak Bima arya sanksi anda buat dalam Perwali. Itu melanggar UU lho,” tambah Sugeng.

3. Perwali no. 37 tahun 2020 tentang sanksi PSBB ini merujuk pada perda No. 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan . Perwali ini bagaikan anak yg menyusu pada ibu yg salah.

Pembatasan sosial berskala besar adalah bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat yg bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang disuatu wilayah tertentu  sebagaimana diatur dl. pasal 59 UU no. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 2020 tentabg Pembatasan Sosial berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 . Dalam UU kekarantinaan kesehatan  hanya diatur saksi pidana . Tidak ada sanksi administratif apalagi sanksi sosial.

Baca :  Dukung PSBB, Pengusaha Masifkan Bantuan untuk Masyarakat Bogor

“Pak walikota Bima Arya ini mau mengatur soal PSBB atau mengatur soal penyelenggaraan kesehatan sih pak. Ini dua hal yang berbeda kok dicampur aduk begitu,” keluh Ketua Yayasan Satu Keadilan ini.

4. Pasal 126 dan 127 perda 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan yg dirujuk oleh perwali kota Bogor no. 37 tahun 2020 tentang sanksi PSBB itu salah kaprah pak wali.

Maksud dan tujuan serta subyek hukum yang dikenakan sanksi dalam pasal 126 dab 127 perda no. 11 tahun 2018 adalah Penyelenggaran Kesehatan baik klinik atau RUMAH sakit ,tenaga kesehatan tenaga medis dalam kaitan penyelengaraan kesehatan yang melanggar; tidak punya izin RS, menyelenggaran layanan kesehatan tidak sesuai dengan tipe dan kelas RS, tidak memberikan layanan keadaan darurat sesuai ketentuan UU dan lain lain.

Sanksi dalam perda 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan bukan ditujukan pada orang perseorang, restoran, tempat makan, tempat usaha yang tidak mematuhi protokol pencegahan covid-19.

Selain itu, bila Perwali Kota Bogor no. 37 tahun 2020 tentang merujuk pada perda 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan maka kita akan tahu perda tsb tdk mengatur sanksi sosial membersihkan fasilitas umum . Ini adalah ide yg tdk memeiliki dasar pijakan hukumnya.

“Ini sanksi yang semaunya walikota terapkan bukan berdasarkan hukum,” terang STS.

Baca :  Marak Tawuran di Kota Ramah Anak, PSI Minta Polisi Patroli Rutin

5. Siapa yang akan menetapkan penjatuhan sanksi, jenis sanksi yang akan dijatuhkan, besaran sanksi/denda ? Apakah pembuat aturan dlm Perwali yaitu walikota dan aparaturnya dlm hal ini satpol PP? Sudah jelas bahwa sistim ketatanegaraan Indonesia menerapkan prinsip Trias politika sbg upaya check and balances dan penghormatan HAM dengan prinsip Fair Trial.

Dalam prinsip negara hukum ditegaskan bahwa, tiada orang dapat dihukum tanpa adanya putusan pengadilan yg berkekuatan tetap. Sangat menarik pernyataan kabag Hukum Pemkot Bogor yg dapat menerapkan sanksi pada pelanggar protokol pencegahan covid 19 tanpa proses Yustisial . Ini sangat melanggar HAM dan sewenang wenang. Pemkot yang buat aturan sanksi PSBB melalui perwali dan pemkot pula yang bertindak sebagai penuntut umum serta hakimnya.

“Ini namanya pemusatan kekuasaan. Pasti otoriter dan sewenang wenang,” tegas pendiri LBH KBR. “Walah pak Walikota masa soal soal elementer ini pak walikota yang doktor politik tidak memahaminya,” tambahnya lagi.

6. Dalam siaran pers walikota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa setelah melalui rapat Forkompimda Kota Bogor Perwali no. 37 tahun 2020 tentang sanksi PSBB ditetapkan.

“Kok saya ragu ya. Apakah pimpinan Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan di Kota Bogor betul terlibat dalam membuat Perwali yang salah kaprah tersebut,” ungkapnya.

Berdasarkan hal2 tersebut, kata Sugeng, DPD PSI kota Bogor meminta Wali Kota Bogor mencabut Perwali No. 37 Tahun 2020 tentang sanksi PSBB di kota Bogor dan sebagai masukan tambahan; evaluasi kapasitas dan kapabilitas Kabag Hukum dan HAM kota Bogor.

Reporter: Yudi Setiawan
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here