JAKARTA (LEAD.co.id) – Semua elemen masyarakat tetap memperteguh kekuatan untuk bersatu dalam bingkai keberagaman, meski kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan permasalahan lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD dalam sambutan Festival HAM 2021, di Kota Semarang, pada Rabu (17/11/2021).
Dalam sambutannya, Mahfud mengatakan, keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan sebagai bangsa, kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan lainnya. Hal itu, menjadi tugas bersama untuk menjawabnya dengan satu tekad bahwa, bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme.
“Bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme di dalam berbangsa dan bernegara, untuk kemudian bergerak bersama didalam mencapai tujuan nasional,” papar Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Festival HAM 2021 yang bertema “Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinnekaan, Inklusi dan Resiliensi” ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP) serta Pemerintah Kota Semarang.
Menurut Mahfud, tema Festival HAM tersebut sangat relevan dalam merepresentasikan optimisme terhadap tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
Dalam kesempatan ini, Mahfud mengajak semua pihak menyebarkan pesan-pesan HAM, dan memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berdialog, serta kerjasama dalam menguatkan praktik-praktif baik penegakan HAM di tingkat nasional maupun daerah.
Mahfud juga mengapresiasi pihak-pihak yang secara konsisten terus berperan aktif dalam upaya mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Orientasi pembangunan kita, kata Mahfud, harus berakselerasi, tidak hanya menitik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif maupun aspek-aspek non ekonomi yang berkelanjutan seperti bidang pendidikan dan kesehatan yang inklusif.
“Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” pungkas Mahfud.
Reporter: Jhonie
Editor: Aru Prayogi
