BOGOR (Lead.co.id) – Sebagai respons atas dinamika sosial-ekonomi dan ketimpangan tata kelola kebijakan nasional yang semakin mengkhawatirkan, Aliansi Mahasiswa Bogor (BSB) menyelenggarakan Konsolidasi Akbar pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Pertemuan yang dihadiri oleh delegasi dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Bogor ini bertujuan untuk memformulasikan sikap kritis serta langkah taktis dalam merespons krisis yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Dalam forum tersebut, para pimpinan mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari krisis energi hingga degradasi kualitas demokrasi. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai memicu efek domino inflasi, menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, serta menimbulkan kelangkaan distribusi di lapangan.
Selain isu energi, forum juga mengkritik tajam efektivitas dan tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi menilai program tersebut saat ini berjalan dengan metode trial and error, rentan terhadap nepotisme, serta membebani APBN hingga menggerus pos anggaran sektor vital, yakni pendidikan dan kesehatan.
”Pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama. Sangat disayangkan apabila anggaran pendidikan yang secara konstitusi wajib 20% justru tergerus demi ambisi program yang tata kelolanya belum teruji,” ujar perwakilan forum.
Lebih jauh, konsolidasi ini juga mendiskusikan ancaman terhadap demokrasi terkait revisi regulasi aparat keamanan dan konflik agraria di Kabupaten Bogor yang masih berlarut-larut. Dalam konteks lokal, mahasiswa berkomitmen untuk mengawal kejelasan status tanah masyarakat di wilayah seperti Desa Makmur, Desa Cibadak, Sukajaya, dan Tamansari dari cengkeraman mafia tanah.
Rumuskan Tuntutan “4+1”
Sebagai hasil akhir dari musyawarah, Aliansi BEM se-Bogor menyepakati tuntutan “4+1” sebagai landasan pergerakan:
- Moratorium MBG: Mendesak penghentian sementara program Makanan Bergizi Gratis untuk dilakukan evaluasi tata kelola yang transparan dan menyeluruh.
- Prioritas APBN: Mengembalikan alokasi APBN murni pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- Stabilitas Harga: Menstabilkan harga BBM dan kebutuhan pokok masyarakat.
- Integritas Pemerintah: Menuntut pemberantasan KKN dan penegakan sistem meritokrasi yang objektif dalam pemerintahan.
- Tuntutan Khusus : Menuntaskan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi tanah rakyat.
Menutup konsolidasi tersebut, Aliansi Mahasiswa Bogor menetapkan garis waktu aksi. Setelah finalisasi tuntutan pada 15 Juni 2026, seluruh elemen mahasiswa sepakat untuk melakukan mobilisasi massa secara serentak pada Senin, 22 Juni 2026, sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal aspirasi rakyat.
”Gerakan ini bukan sekadar protes, melainkan perwujudan tanggung jawab intelektual kami terhadap nasib bangsa. Kami akan terus mengawal ini dengan basis data ilmiah dan langkah taktis yang terukur,” tegas koordinator aliansi.
