BANDUNG (Lead.co.id) – MW Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Barat mengajak untuk kembali ke konstitusi agar arah bangsa berjalan sesuai harapan bersama. Karena, terpuruknya berbagai sektor kehidupan bangsa menjadi pertanda pada kebangkrutan dan keterbelahan.
Hal itu disampaikan oleh Presidium MW KAHMI Jawa Barat (Jabar), Kurnia Alfarizy kepada awak media jelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional KAHMI ke-4 yang berlangsung di Batam, pada Jumat (25/2/2022).
Menurut dia, bangsa ini sudah terlalu banyak melenceng dari konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa. Sistem politik dan ekonomi juga sudah liberal, bahkan lebih liberal dari negara-negara penganjur faham liberalisme. Karenanya, kata dia, KAHMI mendorong bangsa untuk kembali ke jalan tengah.
“Dalam situasi ini, KAHMI harus membawa kembali bangsa ini ke tengah, jangan terbawa arus. Termasuk harus lepas dari jeratan oligarki yang membuat berjalannya kekuasaan menjadi oligopolistik dan membelah bangsa,” kata Kurnia.
Dia juga menyebutkan bahwa elit politik bangsa ini telah mengalami penyakit akut, yakni pragmatisme politik yang bernuansa kleptokratik. Menurutnya, politik tidak lagi dipahami sebagai ladang pengabdian, tetapi jadi ladang perebutan sumber-sumber finansial.
“Saya sangat khawatir, negara ini akan makin mengarah menjadi negara kleptokratik. Elitnya banyak mencuri, rakyat nelangsa tak dapat peduli,” ungkap Kurnia Alfarizy yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Jawa Barat.
Dia menengarai adanya rekayasa penanaman kesadaran palsu terhadap rakyat. Pada saat yang sama, sumberdaya alam yang semestinya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat diserahkan kepada asing.
“Nasionalisme kita patut dipertanyakan, bila kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah diserahkan begitu saja pada asing. Apa yang kita peroleh?,” ujar dia.
Kurnia juga menyoroti susahnya rakyat mendapatkan minyak goreng sampai harus mengantri, mahalnya harga kedelai sehingga mengganggu pengusaha UMKM dalam memproduksi tahu dan tempe, pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun, hingga utang luar negeri hampir 7000 Triliun.
“Ini tanda-tanda kebangkrutan bangsa ini. Tidak mudah kita bisa mengembalikan kepada kondisi normal. Situasi anomalik ini hanya bisa diubah bila kita kembali kepada konstitusi dan hadirnya pemimpin jenial, cerdas, jujur dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi,” tuturnya.
Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi
