HMI Kota Bogor Ajak Masyarakat Tolak Pengesahan RUU KPK

69
0

Sejak pada tanggal 17 agustus 1945 indonesia merdeka, sudah 74 Tahun bangsa ini menyatakan dirinya merdeka. Tetapi tidak sesuai dengan realita yang ada, karena pada dasarnya Negara yang merdeka adalah negara yang bebas dari kemiskinan, bebas dari penindasan dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Pada hari ini bangsa kita Indonesia  tidak sedang membuktikan bahwa, kita adalah bangsa yang merdeka, para pemangku kebijakan yang telah diamanahi oleh Rakyat kini tidak membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang berdaulat yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena pada tanggal 17 September 2019 tepatnya pada hari selasa, DPR RI telah mengkebiri tugas dari Lembaga Pemberantasan Korupsi, DPR RI telah melemahkan KPK sebagai Lembaga antirasuah dan independen yang menjaga bangsa ini dari penguasa yang korup.

Oleh karena itu, HMI Cabang Kota Bogor menilai dengan adanya Pengesahan RUU KPK ini tentunya melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi, karena ada beberapa pasal yang dinilai melemahkahkan peran dan fungsi KPK dalam memberatas korupsi. seperti yang dalam pasal pasal yang ada dalam pengesehan RUU tersebut terkait penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima. 

Begitu pula dengan adanya kehadiran Dewan Pengawas yang merupakan lembaga non-struktural yang memiliki peran sangat menentukan karena memupanyai wewenang memberi izin melakukan penindakan dan melakukan pengawasan lainnya. yang tak menutup kemungkinan orang orang yang masuk didalamnya  malah punya kepentingan lain. Hal inilah berpontensi mengintervensi laju gerak KPK yang bisa berdampak pada kinerja KPK. 

Ditambah lagi mengenai status pegawai tetap berubah menjadi aparatur sipil negara, kalau kita tinjau secara yuridis ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 109/PUUXIII/2015 salah satu amar putusan MK yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidiknya sendiri atau penyidik independen (Non-PNS).

Pemerintah dan DPR dalam melakukan Revisi RUU KPK ini amat terasa “dipaksakan” karena revisi tersebut tidak masuk dalam daftar RUU prioritas pada Program Legislasi Nasional dan terkesan terburu buru dalam mengesahkan RUU KPK,  Padahal pada pasal 45 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan penyusunan RUU harus dilakukan berdasarkan Prolegnas. oleh sebab itu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Bogor menyatakan sikap :

  1. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk menolak Pengesahan Undang- undang KPK yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, pada selasa kemarin.
  2. Menuntut Presiden untuk menundukung penuh pemberantasan korupsi.
  3. Menutut Presiden Untuk mendukung penuh penegakan Supremasi Hukum ditanah air.
  4. Mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak pengesahan UU KPK yang baru.
  5. Mengajak seluruh masyarakat untuk bersama- sama memberi dukungan terhadap KPK dalam memberatas korupsi ditanah air.

Bahwa Aksi ini piur bentuk dukungan dan kependulian kami terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan kami HMI Cabang Kota Bogor akan mengambil langkah-langkah untuk membatalkan RUU KPK yang telah disahkan ini, kita akan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, dalam upaya perjuangan kita untuk mengutkan Lembaga Pembarantasan Korupsi.

 

Baca :  PSHI Desak KPK Tindaklanjuti Kasus Mantan Ketua Fraksi Golkar

Bogor, 20 September 2019

HERDIANSYAH ISKANDAR

Formateur/Ketua Umum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here