LEAD.co.id | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menggelar unjuk rasa, di sekitar Istana Bogor, Rabu (5/2/2020). Aksi mereka untuk mengevaluasi 100 hari Kinerja Presiden dan Wakilnya, Jokowi-Ma’ruf Amin
Pada pekan lalu (28/1), tepat di 100 hari kinerja Jokowi-Ma’ruf mengingatkan beberapa janji mensejahterakan masyarakat. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi HMI, karena janji itu bertentangan dengan beberapa kebijakan pemerintah.
“Naiknya iuran BPJS Kesehatan, dicabutnya subsidi Gas Elpiji 3kg, Hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, Korupsi yang belum terselesaikan mulai dari tubuh BUMN dan Kasus Korupsi yang menjerat Harun Masiku,” ungkap Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Herdiansyah Iskandar usai melakukan aksi.
Begitu juga kasus Natuna, lanjut dia, pemerintah secara kelembagaan tidak tegas menjaga Kedaulatan Negara, juga RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat.
“Jelas ini bukan sebuah Kemajuan melainkan kemunduran Kinerja Jokowi-Ma’ruf,” terang Herdi.
Atas dasar itu HMI Cabang Kota Bogor menyatakan, menolak Keras RUU Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat, serta molak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena menjadi beban masyarakat.
Mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Kesehatan DR.Terawan karena tidak mampu mencari solusi Jaminan Kesehatan untuk masyarakat, dan menuntut Rumah Sakit Umum di setiap Daerah untuk meningkatkan pelayanan tanpa pandang bulu.
“Menolak keras pencabutan subsidi Gas 3kg,” tambah dia.
Selain itu HMI juga mendesak Presiden Jokowi, mengusut tuntas kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku, dan mengusut kasus korupsi di BUMN. Juga mencopot Komisioner OJK dan Mentri Keuangan Sri Mulyani karena kinerjanya mengakibatkan korupsi di BUMN yang merugikan Negara.
HMI juga mendesak Pemerintah menindak tegas pencurian ikan oleh pihak Asing, di kepulauan Natuna. Dan, menolak pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia karena menguras APBN. (AP)
