BOGOR (Lead.co.id) – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi kertas putih (white paper) green economy ke kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, pada Senin (14/2/2022).
Kedatangan BKSAP DPR RI disambut langsung oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria, di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga, Bogor. Pada kesempatan itu, pihak BKSAP menerangkan diplomasi parlemen DPR-RI dalam isu perubahan iklim.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon menyampaikan bahwa, BKSAP secara resmi telah meluncurkan White Paper Green Economy (Buku Putih Ekonomi Hijau) pada bulan Januari yang lalu. Dia memandang IPB merupakan bagian penting dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seharusnya sudah memasuki decade of action dalam SDGs 2030.
“Jadi, kami ingin mensosialisasikan white paper green economy yang sudah kami susun sekaligus meminta masukan dari IPB University mengenai agenda green economy” tambah Fadli Zon.
Prof Arif Satria, Rektor IPB menyambut baik kunjungan kerja ini. Menurut dia, IPB juga telah lama memiliki concern terkait perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan green economy.
Sebelum memulai diskusi, ia memperkenalkan para pakar IPB yang fokus dalam kajian-kajian perubahan iklim, green economy, dan sustainable development goals.
“Kami juga telah mengundang diplomat dan duta besar dari uni eropa bekerja sama dengan lembaga dari Jerman untuk menunjukan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” ungkap Arif Satria.
Dalam kunjungan yang bertajuk BKSAP Day ini, Sahar Sitorus, pimpinan BKSAP DPR mengaku bertugas untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.
Menurut dia, BKSAP memiliki peran sebagai penjuru (focal point) atau ujung tombak (superhead) diplomasi parlemen dalam forum-forum diplomasi internasional, diantaranya adalah ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2022 di Bali.
BKSAP berharap mendapat masukan dari para pakar yang ada di IPB University berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim, Green Economy, dan Sustainable Development Goals 2030 yang akan dibawa oleh DPR RI ke forum-forum internasional.
“Kita tidak ingin ada pembanguan yang mengeksploitasi lingkungan hidup, sumber daya alam harus berkelanjutan, harus memberi perhatian pada energi baru terbarukan (renewable energy). Kita harus mengarah ke sana, apalagi kita sudah punya komitmen dalam ikut mengatasi perubahan iklim, emisi karbon dan lainnya. Target-targetnya sudah ada, 2030-2050,” terang Fadli Zon.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama IPB, Prof Dodik Ridho Nurrochmat dalam sesi diskusi menjelaskan pentingnya mengangkat isu climate justice (keadilan iklim) untuk diplomasi-diplomasi perubahan iklim karena Indonesia selama ini dianggap sebagai negara penghasil emisi yang besar.
Padahal berdasarkan studi terbaru, penghasil emisi terbesar itu bukan Indonesia. Penghasil emisi terbesar adalah dari negara-negara maju. Indonesia justru negara dengan risiko iklim yang tinggi. Sehingga, agenda pengurangan emisi untuk mengatasi perubahan iklim tersebut harus ditempatkan secara proporsional, dengan melihat kontribusi dan perkembangan ekonomi masing-masing negara.
Dia menegaskan bahwa, tidak adil ketika target pengurangan emisi di setiap negara ini dipukul rata. Karena jelas berbeda, dan tidak adil jika saudara-saudara kita di kalimantan, papua, dan beberapa daerah lainya yang sebenarnya emisinya rendah justru diminta segera mengurangi emisinya.
Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi
