Kecam Pemaksaan Jilbab, PSI Kota Bogor: Negara Harus Tegas

0
Sugeng Teguh Santoso, PSI, Pelarangan Natal
Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, SH.

LEAD.co.id | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor mengecam pemaksaan penggunaan jilbab (kerudung) bagi siswi non muslim di institusi pendidikan. Pernyataan itu merespon perdebatan antara orang tua siswi dengan pihak SMKN 2 Padang, Sumatera Barat tentang kewajiban berjilbab.

“Yang menyedihkan, kasus ini terjadi di dalam institusi pendidikan yang kita harapkan menjadi “panglima” dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” sebut Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso melalui keterangan pers, pada Minggu (24/1/2021).

DPD PSI Kota Bogor sebagai partai yang aktif menyuarakan dan mengawal kebhinekaan Indonesia, menyampaikan kecaman dan mendorong pemerintah untuk bertindak tegas terhadap setiap tindakan yang merusak pilar kebangsaan, yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Baca :  Terbukti PHK Massal, STS: PT Monysaga Harus Bayar Hak Karyawan

Politisi yang akrab disapa STS ini mengungkapkan bahwa, polemik pemaksaan berjilbab bagi siswi non muslim ini bukanlah kasus yang pertama. Kasus lainnya terpampang di berbagai media: peserta didik dipaksa tunduk pada (cara berpakaian, cara hidup) agama atau kepercayaan tertentu.

Menurut STS, Institusi pendidikan sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jauh dari perlakuan tidak adil dan diskriminatif terhadap peserta didik.

“Apapun latar belakang suku, agama, ras dan golongannya. Hakikatnya pendidikan adalah memanusiakan manusia,” tambah STS.

Baca :  PSI Kota Bogor : Kunci Penyelesaian GKI Yasmin Ada Pada Walikota Bogor, Bukan Pada Tim 7

Dia menyebutkan bahwa, kasus di SMK N 2 Padang dan berbagai peristiwa sebelumnya, selain menjadi bibit ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara, juga merupakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan “kejahatan konstitusional” karena potensi ancamannya terhadap keamanan negara ke depan.

Disebut pelanggaran HAM karena Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945, mengatur: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Demikian dalam Pasal 28E ayat (1) UUD Tahun 1945, telah mengatur bahwa: “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Baca :  Gugus Tugas Covid-19 PSI Kota Bogor Wujudkan Solidaritas Warga

Oleh karena itu, DPD PSI Kota Bogor mendorong pemerintah menjatuhkan sanksi kepada pihak manapun yang memaksakan kehendak untuk tunduk pada agama dan kepercayaan tertentu, termasuk dalam kasus SMK N2 di Padang tersebut.

Terlebih, lanjut STS, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia, selalu dibayang-bayangi oleh isu agama atau kepercayaan.

“Saatnya kita terus bersolidaritas, agar pilar Bhineka Tunggal Ika tetap berdiri tegak, dan tidak dirobohkan oleh sikap-sikap fanatisme maupun ekstrimisme,” pungkas STS.

Reporter:  Jhonie
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here