JAKARTA (LEAD.co.id) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam Pemerintah atas pelaksanaan Kebijakan PPKM Darurat yang merugikan pelaku usaha kecil (UMKM), khususnya di sektor Wisata Kuliner.
“Kami rasa pemerintah terlalu parsial dan tidak komprehensif dalam mengambil kebijakan PPKM, sehingga dampaknya mulai terasa bagi masyarakat pelaku UMKM sektor wisata kuliner,” sebut Ilham Fauzie, Wasekjen PB HMI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan mengatakan, pada Senin (12/7/2021).
Kebijakan PPKM Darurat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM sektor Wisata Kuliner. Parahnya, pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas usaha bagi warga namun tidak menjamin kebutuhan pokoknya.
Salah satu fenomena viral beberapa waktu lalu yaitu tukang bubur yang dikenakan denda Rp 5 juta karena melanggar kebijakan tersebut. Usaha Bubur itu akhirnya tutup dan membuat pemiliknya pulang kampung ke Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.
“Salah satunya usaha bubur yang didenda sebesar 5 juta rupiah di Kota tasikmalaya, serta kami pun menemukan banyaknya pelaku UMKM yang gulung tikar karena kebijakan ini,” ujar Ilham saat di Sekretariat PB HMI, Jakarta Selatan.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang menerapkan denda dalam kebijakan PPKM ini terlalu mencekik pelaku UMKM yang jelas ekonominya tidak stabil akibat pandemi. Karena itu, dirinya heran dan mengecam sikap pemerintah atas penerapan sanksi denda tersebut.
“Seperti tidak memahami masyarakat saja yang semakin tercekik kondisi ekonominya ketika sanksi tersebut diterapkan, dan tentunya kami sangat mengecam kebijakan PPKM kalau penerapannya seperti ini,” tambah ilham.
Atas hal itu, pengurus PB HMI ini menyarankan pemerintah untuk mengkaji kebijakan PPKM yang menerapkan sanksi bagi masyarakat. Selain itu, dia juga mendorong Pemerintah untuk segera melakukan Vaksinasi secara masif bagi para pelaku usaha sektor kuliner yang menjadi salah satu sentral perputaran ekonomi.
Reporter: M Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
