KLB Jamur Enoki, DPR Minta Peningkatan Pengawasan terhadap Produk Pangan Impor

0

LEAD.co.id | Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada bulan Maret-April 2020 di USA, Kanada, dan Australia akibat konsumsi jamur enoki yang mengandung bakteri Listeria monocytogenes berasal dari Korea Selatan. Meskipun saat ini di Indonesia belum ditemukan adanya kasus KLB akibat kontaminasi bakteri dari jamur tersebut namun, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, menghimbau ke Badan Karantina untuk memperketat pengawasan terhadap masuknya produk impor.

Anggota Komisi IV Fraksi PPP DPR RI, Ema Umiyyatul Chusnah menyampaikan, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan telah mengatur setiap produk pangan impor yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus disertai dengan sertifikat kesehatan dari tempat asal untuk menjamin mutu produk tersebut bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Baca :  Gawat, Pemerintah Rancang Pemulangan WNI eks ISIS

“Saya meminta Badan Karantina bekerja secara maksimal melakukan pengawasan, memastikan bahwa produk-produk impor yang masuk sudah berizin dan mempunyai sertifikat jaminan mutu. Badan Karantina merupakan garda terdepan yang mengatur keluar masuknya produk dari dalam dan luar negeri, sekaligus benteng utama terhadap gempuran produk-produk asing,” sampainya (27/06/2020).

Dirinya menambahkan, praktik yang terjadi dilapangan, pengawasan juga perlu dilakukan terhadap produk-produk luar negeri yang dilakukan melalui transaksi e-commerce. Untuk memudahkan pengawasan, kami mendorong adanya pelayanan satu atap. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, pemerintah diminta segera menyatukan Badan Karantina yang ada di seluruh Kementerian/Lembaga dengan membentuk Badan Karantina Nasional serta membuat regulasi turunannya.

Baca :  Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Penanganan Corona

“Sejauh ini di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdiri Badan Karantina masing-masing. Dengan adanya badan khusus yang terintegrasi diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Menurutnya, setahun berjalan pengesahan UU ini di Sidang Paripurna DPR RI, sebaiknya pemerintah segera merealisasikannya.

“Badan Karantina mampu memfilter dan memastikan semua produk-produk yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit, dan melalui Badan Karantina Pemerintah dapat menjaga warga negaranya dari barang-barang berbahaya,” pungkasnya.

Baca :  Persiapan Mudik Lebaran, DPR RI Gelar Rapat Dengar Pendapat

Kontributor : A Haqqi
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here