JAKARTA (LEAD.co.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya masih rendah. Pasalnya, Pemda mendapat kucuran senilai 700 triliun lebih dari pemerintah pusat.
“Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah,” kata Tito saat Rapat bersama Menteri Keuangan dan Pemda melalui video conference, pada Senin (22/11/2021).
Dia menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna. Menurutnya, realisasi belanja APBD berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Hal itu karena, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di masyarakat yang berdampak peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Dalam rapat itu, Mendagri mengungkap adanya daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Dirinya mengingatkan, daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya.
“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan di akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” harapnya.
Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen.
Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan beberapa provinsi lainnya.
Terdapat kabupaten dengan realisasi belanja APBDnya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, Kupang.
Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, diantaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.
Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri akan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan telah melakukan evaluasi harian, dengan Sekretaris Daerah beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang serapan anggarannya rendah.
Disamping itu, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.
Reporter: Jhonie
Editor: Aru Prayogi
Sumber: Kemendagri
