Menuai Protes, Kapolri Cabut Larangan Publikasi Arogansi Aparat 

0
Kompol Yuni, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo [File: Div Humas Polri]

LEAD.co.id | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mencabut telegram terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian usai mendapat kecaman dari berbagai pihak.

Kapolri menyatakan langsung bergerak cepat untuk mencabut telegram nomor ST/ 750/ IV/ HUM.3.4.5/ 2021 tertanggal 5 April 2021 terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian. Hal itu, dilakukan usai mendengar dan menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat.

Dia menjelaskan, niat dan semangat awal dari dibuatnya surat telegram tersebut. Ia meminta agar jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Oleh sebab itu, Kapolri menginstruksikan agar seluruh personel kepolisian tetap bertindak tegas tapi juga mengedepankan sisi humanis dalam menegakan hukum di masyarakat.

“Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas namun humanis, namun kami lihat ditayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan. Oleh karena itu, tolong anggota untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dilapangan,” kata Jenderal Sigit dalam keterangan pers Div Humas Polri, pada Selasa (6/4/2021).

Baca :  Kill The Bill: Ribuan Demonstran Inggris Protes RUU Baru

Komite Keselamatan Jurnalis Mengapresiasi keputusan Jenderal Sigit yang telah mencabut Surat Telegram Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor: ST/ 750/ IV/ HUM.3.4.5/ 2021. Meski Surat Telegram tersebut telah dicabut, namun Komite Keselamatan Jurnalis berharap preseden serupa tidak lagi terjadi ke depan.

Pihaknya meminta Kepolisian untuk tetap terbuka terhadap kritik-kritik membangun dari manapun, termasuk pers demi kebaikan Kepolisian ke depan, dan tidak lagi melakukan pelarangan penyiaran, termasuk penyiaran upaya/tindakan Kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan Kepolisian, karena hal itu melanggar Undang Undang (UU) Pers.

“Pelarangan terhadap kerja-kerja jurnalistik merupakan pelanggaran terhadap UU Pers,” sebut siaran pers Komite Keselamatan Jurnalis.

Jenderal Sigit menekankan bahwa, gerak-gerik perilaku anggota kepolisian selalu disorot oleh masyarakat. Sebab itu, Sigit mengingatkan, satu perbuatan arogan oknum polisi dapat merusak citra Polri yang saat ini sedang berusaha menuju untuk lebih baik dan profesional.

Baca :  Sebabkan Banjir, Warga Protes Perumahan Bumi Kartika Dramaga

“Karena semua perilaku anggota pasti akan disorot, karena sampai ada beberapa perbuatan oknum yang arogan, merusak satu institusi, karena itu saya minta agar membuat arahan agar anggota lebih hati-hati saat tampil dilapangan, jangan suka pamer tindakan yang kebablasan dan malah jadi terlihat arogan, masih sering terlihat anggota tampil arogan dalam siaran liputan di media, hal-hal seperti itu agar diperbaiki sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas namun humanis,” papar Sigit.

Sigit menyatakan, dalam telegram yang sempat muncul tadi ternyata menimbulkan perbedaan penafsiran dengan awak media atau insan pers. Kesalahan persepsi dalam hal ini bukanlah media melarang meliput arogansi polisi dilapangan.

Namun, menurut Sigit, semangat sebenarnya dari telegram itu adalah pribadi dari personel kepolisian itu sendiri yang tidak boleh bertindak arogan.

“Jadi dalam kesempatan ini saya luruskan, anggotanya yang saya minta untuk memperbaiki diri untuk tidak tampil arogan namun memperbaiki diri sehingga tampil tegas, namun tetap terlihat humanis. Bukan melarang media untuk tidak boleh merekam atau menhambil gambar anggota yang arogan atau melakukan pelanggaran,” ujar Sigit.

Baca :  Demo Pemkot Bogor, Protes Kebijakan Jam Malam

Sigit menegaskan, sampai dengan saat ini, internal Korps Bhayangkara masih memerlukan kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga, peran media sebagai salah satu pilar demokrasi akan tetap dihormati oleh Polri. Oleh karena itu, Sigit mengaku telah memerintahkan Kadiv Humas untuk mencabut STR tersebut.

Terkait itu, Sigit selaku Kapolri dengan kerendahan hati menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat karena lahirnya perbedaan persepsi terkait dengan telegram tersebut.

“Dan sekali lagi mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media, sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik,” tutup Jenderal Sigit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here