Refleksi tahun 2020
Hampir sepanjang tahun 2020, dunia dirundung wabah pandemi Covid-19. Dampaknya sangat terasa. Virus Covid-19 telah mendisrupsi sendi-sendi kehidupan negara.
Sebagian negara di belahan dunia telah masuk jurang resesi akibat gempuran virus yang begitu dahsyat. Perasaan was-was, gelisah, khawatir menjadi keniscayaan yang menyelimuti hati masyarakat.
Berkaca dari awal tahun 2020 ketika Covid-19 mulai memasuki Indonesia, sikap pemerintah cenderung meremehkan. Padahal sudah banyak pihak yang mewanti-wanti untuk siaga menghadapi pandemi.
Ironisnya, beberapa pejabat negara justru berucap dengan nada bercanda seperti minum susu kuda liar, nasi kucing, dan lainnya.
Tindakan yang nirkeadaban itu akhirnya membuat Indonesia kecolongan duluan oleh virus. Angka kematian dan kasus aktif terus melonjak tiap harinya.
Per hari ini (28/1) berdasarkan data worldometers, ada 1,037,993 orang yang terpapar virus, 29,331 pasien meninggal dunia, dan 842,122 pasien Covid-19 telah dinyatakan sembuh. Hasilnya, Indonesia berada di urutan ke-4 untuk total kasus terbanyak di Asia.
Kondisi tersebut menimbulkan efek berganda (multiplier effects) ke berbagai sektor.
Dari sektor ekonomi, Indonesia mengalami turbulensi ekonomi akibat pandemi. Angka pengangguran terus bertambah karena banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja pegawainya.
Kinerja perdagangan juga mengalami perlambatan akibat perdagangan internasional mengalami kontraksi. Sementara itu, terjadi aliran uang keluar (capital outflow) sebesar Rp148,6 triliun dari pasar modal Indonesia (BKF Kemenkeu, 2020).
Selanjutnya, aspek pendidikan Indonesia juga mengalami sengkarut alias kekacauan. Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim belum cukup maksimal dilaksanakan.
Pasalnya, para anak didik dari tingkat TK hingga perguruan tinggi harus belajar di rumah. Yang sudah tentu, pembelajaran daring tidak akan berjalan efektif dan efisien sebagaimana kegiatan belajar di sekolah.
Selain itu, sistem pembelajaran online tidak semua sekolah bisa melaksanakannya. Apalagi yang berada di daerah pelosok desa dan di luar Jawa. Para murid dan guru harus mencari cara untuk bisa belajar meskipun dengan cara yang tak masuk akal.
Fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang tak mendukung menunjukkan disparitas pendidikan begitu nyata terlihat. Belum lagi para orang tua yang frustasi untuk berperan ganda menjadi guru di rumah.
Seterusnya, bidang kesehatan juga menjadi sorotan. Tidak bisa kita pungkiri, pemerintah tampak kelimpungan dalam membuat kebijakan di sektor kesehatan.
Ihwal tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah belum memahami betul substansi masalah yang terjadi. Implikasinya para tenaga kesehatan (nakes) dan masyarakat menjadi korban.
Sementara itu, publik seringkali disuguhkan misinformasi dan friksi yang membuat kondisi di aras bawah menjadi carut-marut. Konflik kebijakan antar lembaga pemerintahan (inter-ministerial conflict) begitu tampak terlihat dari kacamata masyarakat.
Selama tahun 2020, banyak kebijakan pemerintah yang simpang-siur, timbulnya sekonyong-konyong, dan sering kontradiktif antara satu menteri dengan menteri yang lain. Koordinasi ‘satu pintu’ di lingkaran Istana tampak tak berjalan optimal.
Kondisi tersebut menyebabkan bahaya laten di masyarakat yakni ketidakpercayaan (distrust) pada pemangku kebijakan. Buntutnya, banyak masyarakat yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan.
Tahun 2020 ditutup dengan banyaknya peristiwa traumatis yang terpatri dalam benak masyarakat. Tidak berlebihan bila tahun 2020 disebut sebagai ‘annus horribilis’ atau tahun yang amat memprihatinkan.
2021: Berlari dari Kegelapan
Tahun 2021 adalah tahun pertama (atau ada yang bilang juga kedua) dari dekade 2020 ini yang sangat spesial. Di tahun inilah, setelah ‘kejutan’ 2020, kita mulai melangkah dengan was-was menuju Indonesia yang baru.
Seperti apakah tantangan Indonesia di 2021? Ada tiga hal yang perlu dicermati, yakni vaksinasi Covid-19, ekonomi, dan pendidikan.
Pada jangka pendek, kita bisa berharap bahwa cobaan besar dunia bernama Pandemi Covid-19 ini akan mulai terkendali. Vaksin dari Covid-19 bukan saja sudah ditemukan dan lulus tes, tetapi juga sudah mulai didistribusikan secara massal.
Ini baru langkah pertama. Proses distribusi vaksin ke seluruh Indonesia akan memerlukan usaha yang kuat agar kita bisa mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).
Target yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi agar program vaksinasi Covid-19 selesai kurang dari setahun, tentu akan memerlukan usaha keras dari berbagai elemen bangsa untuk dicapai. Untuk mencapai hal ini, kita perlu memobilisasi segala sumber daya Indonesia.
Di Amerika Serikat misalnya, militer, dengan bekerja sama dengan swasta, dilibatkan dalam logistik vaksin melalui operasi militer bernama Operation Warp Drive (Departemen Kesehatan AS, dan Departemen Pertahanan AS, 2020).
Ada berbagai hal yang perlu dicermati sebelum kita optimis dalam usaha kita ini. Salah satu skenario terburuk yang kiranya patut kita waspadai.
Walaupun efikasi vaksin Sinovac telah tercatat berdasar uji klinis BPOM di Bandung sebesar 65,3%, tes terpisah yang dilaksanakan di Brazil mencatat efikasi vaksin Sinovac sebesar 50,5%.
Hasil tersebut memberi kita skenario terburuk, sebut saja skenario Brazil, bahwa Indonesia perlu memvaksinasi seluruh 270 juta rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok (Financial Times, 2021).
Penting bagi Indonesia untuk menyiapkan rencana lain untuk mengantisipasi hal ini. Pemerintah perlu untuk terus memantau efikasi vaksin dan sebagai rencana cadangan memesan vaksin yang memiliki efikasi tinggi.
Selain itu, penanganan terhadap Covid-19 juga tidak boleh lengah. Kita harus ingat bahwa sebelum kita mencapai kekebalan imunitas, kita tetap harus melindungi rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan kita agar tragedi kehabisan ruang ICU tidak terjadi lagi.
Salah satu kebijakan yang perlu kita kaji dan tes untuk dilakukan agar kita bisa mengerem laju penyebaran pandemi ini adalah Karantina Mikro.
Petugas RT dan RW memang belum berpengalaman dalam hal ini, karena itu pemerintah mungkin bisa mengirim petugas kesehatan, sosial, dan aparat untuk membantu pelaksanaan karantina mikro di tingkat RT dan RW.
Pelaksanaan karantina mikro ini perlu memenuhi kebutuhan hidup warga di bawah karantina. Selagi juga mengumpulkan data yang dipublikasikan secara transparan kepada publik dan diperbarui secara rutin per hari. Demi evaluasi pelaksanaan karantina mikro dan protokol kesehatan di tingkat RT dan RW.
Di sektor ekonomi, pada 2020 pandemi Covid-19 telah memberi efek yang berat bagi banyak orang, khususnya pada kalangan menengah ke bawah dan bawah. Angka PHK misalnya melonjak tajam (CNN Indonesia, 2020).
Masalah ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga bisa dianggap masalah agama dan moral. Di Garut misalnya, setelah PHK massal terjadi lonjakan angka perceraian (Pikiran Rakyat, 2021). Masalah ini harus kita hadapi dengan secepat mungkin.
Jangan sampai ekonomi kita pulih sekilas terlihat pulih dari angka di pasar saham dan angka pertumbuhan ekonomi. Namun keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah dan bawah, memburuk dan tidak pulih.
Saat hal ini terjadi di Eropa dan Amerika selepas resesi 2008, hal ini menjadi api dalam sekam yang menyebabkan kegaduhan politik dalam 10 tahun berikutnya (Harvard Business Review, 2018). Jangan sampai hal yang sama terjadi di Indonesia.
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu memberi bantuan kepada kaum menengah ke bawah dan bawah melalui bantuan fiskal dalam bentuk uang atau pekerjaan.
Seperti misalnya program BLT atau kerja infrastruktur yang mempekerjakan pengangguran yang dilakukan di AS semasa krisis ekonomi Great Depression pada 1920-an (Elving, 2020).
Di bidang pendidikan, tantangan yang diakibatkan pandemi Covid-19 di tahun 2020 masih akan ada bersama kita.
Pada jangka pendek, pemerintah harus segera memberi panduan tentang bagaimana UN dan SBMPTN akan dilaksanakan pada kondisi di mana pergerakan masyarakat dibatasi.
Apakah kedua tes ini akan dilaksanakan secara online, ataukah diselenggarakan secara offline? Jika online, bagaimana agar ujian bisa diselenggarakan secara aman dan jujur? Jika secara offline, bagaimana agar hal ini tidak menjadi klaster baru Covid-19?
Pemerintah memiliki pengalaman sebelumnya menyelenggarakan UN secara online, walaupun masih dilakukan di sekolah. Pengalaman ini bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk pelaksanaan UN dan SBMPTN online secara masing-masing di rumah.
Pengalaman ujian online yang diselenggarakan oleh PTN ternama di Indonesia dan dunia juga bisa dijadikan studi banding untuk pelaksanaan UN dan SBMPTN secara online secara individu.
Jika secara offline, maka pelaksanaan protokol kesehatan dan pengetesan dan investigasi kasus Covid-19 (test and trace) untuk menghindari terbentuknya klaster Covid-19 UN atau SBMPTN.
Hal yang terpenting adalah jangan sampai hal ini membebani siswa secara finansial, dan jangan sampai ada calo yang menjual hasil tes negatif.
Keputusan apakah pelaksanaan tes secara online atau offline baiknya melihat keadaan di daerah, sehingga kedua kemungkinan ini harus mulai dipikirkan pelaksanaannya.
Pada jangka panjang, kita juga tidak bisa melupakan efek besar yang telah diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ke dunia pendidikan Indonesia secara umum.
Riset SMERU (2020) menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan pada pandemi ini telah semakin melebar.
Generasi yang saat ini sedang bersekolah ini adalah generasi Indonesia emas 2045, yang digembar-gemborkan sebagai kunci kejayaan Indonesia di 2045 (Antara News, 2020).
Tentu, bila kesenjangan ini tidak dihadapi, maka bisa saja 2045 justru bukannya menjadi masa keemasan Indonesia, tetapi justru menjadi kesempatan yang hilang.
Melihat semakin menuanya demografi Indonesia, generasi 2045 ini adalah kesempatan terakhir Indonesia untuk maju di abad 21 (Zeihan, 2020).
Untuk menghadapi hal ini, kebijakan yang mengurangi kesenjangan pendidikan patut diambil. Setiap daerah di Indonesia memiliki keadaan ekonomi dan sosial yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil mungkin tidak selalu sama dan sesuai dengan keadaan daerah.
Di daerah yang lebih maju infrastrukturnya, kebijakan melanjutkan program kuota internet gratis untuk belajar dan pemberian atau peminjaman laptop gratis misalnya, sembari memberi pelatihan kepada guru untuk mengajar secara online, patut dilanjutkan.
Di daerah dimana keadaan infrastruktur tidak mendukung, kebijakan yang diambil harus disesuaikan.
Misalnya, memberi guru dan siswa di daerah tidak mendukung perangkat radio agar bisa melanjutkan aktivitas belajar, hal yang sudah lama dilakukan di daerah terpencil di Australia melalui program “School of the Air” (Sekolah di Udara) (Atlas Obscura, 2015).
Tantangan-tantangan diatas adalah tantangan berat, tapi bukan berarti mustahil untuk dihadapi. Bahkan tantangan diatas bila kita berhasil untuk pecahkan, kita akan menjadi bangsa yang lebih baik dan unggul di dunia.
Walaupun demikian, kita juga tidak boleh terbutakan optimisme, skenario terburuk tetap harus kita antisipasi.
Penulis:
Ahmad Zacky Makarim (Sekretaris Umum HMI Cabang Malaysia)
Pasha Aulia Muhammad (Mahasiswa S1 Ilmu Politik, HSE University, Rusia)