Pernikahan Dini Masih Subur di Kabupaten Ciamis

148
0

Oleh : Mia Muyasaroh

 

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang seringkali terjadi, dengan berbagai faktor penyebab salah satu nya adalah faktor budaya dimana kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja yang terlalu bebas.
Misalnya di Dusun Cidoyang, Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, gadis berusia kurang dari 16 tahun sudah disandingkan oleh orang tuanya bersama dengan seorang pria sebagai pengantin dengan alasan “takut akan Zina”.

Perkara pernikahan anak ini sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Sementara itu, dasar hukum mengenai perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, menegaskan seseorang baru dianggap dewasa setelah berumur 18 tahun.

Beban ekonomi dan perkara Gender turut melengkapi motivasi terjadinya pernikahan usia dini. Tidak hanya perihal pernikahan usia dini namun di Dusun Cidoyang juga banyak yang tidak melanjutkan sekolah, rata-rata sekolah hanya sampai tingkat SLTP saja. Ada yang keluar kota untuk mencari pekerjaan dan sisanya tinggal di rumah. Remaja-remaja yang memutuskan untuk tinggal di rumahlah yang berpotensi besar untuk menikah muda. Mereka beranggapan bahwa laki-laki lebih berpotensi dibandingkan perempuannya sehingga perempuan diam di rumah dan laki-laki pergi ke luar kota untuk bekerja atau mencari nafkah.

Baca :  Banyak Kasus Mangkrak, HMI Demo Kejari Ciamis

Pada dasarnya ketika seorang remaja menikah, mereka harus tetap bertanggung jawab dengan pernikahannya. Akan tetapi kenyataannya banyak remaja yang tidak siap dengan keluarga yang dibinanya sehingga banyak mengalami kendala misalnya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga masalah keuangan. Jika tidak ada solusi maka akan berujung dengan perceraian. Selain itu, pernikahan dini juga berkorelasi dengan tingginya angka kematian ibu. Kondisi kandungan usia remaja dengan kondisi reproduksi yang belum siap dapat mengancam nyawa ibu.

Di bidang pendidikan, pernikahan dini mengakibatkan remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki remaja tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Baca :  Banyak Kasus Mangkrak, HMI Demo Kejari Ciamis

Pemerintah desa tentunya sangat menyayangkan anak-anak yang masih diusia sekolah harus memilih untuk menikah karena seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut memicu pemerintah desa untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pernikahan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditangguhkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya.

Mengingat dampak negatif pernikahan dini, diupayakan bagi individu agar menikah ketika usia sudah mencukupi, dalam hal ini juga diperlukan dukungan orang tua dan masyarakat agar tidak menerapkan pernikahan dini di lingkungannya.

Baca :  Banyak Kasus Mangkrak, HMI Demo Kejari Ciamis

Namun apabila pernikahan telah terjadi maka yang harus dilakukan adalah setiap pasangan harus tetap menjaga keharmonisan pernikahannya. Dengan saling menerima kenyataan dan menyesuaikan dengan kehidupan rumah tangganya.

 

Penulis adalah Wakil Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here