Pernyataan Sikap : Solidaritas dan Dukungan untuk GKR Hemas

0

Menentang Kesewenang-Wenangan, Menjaga Marwah DPD dan Perempuan Politik

17 Agustus sejatinya hari bersejarah yang diperingati penuh patriotisme dalam jiwa merdeka seluruh warga negara Indonesia. Namun, momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu terciderai oleh sikap tidak profesional dan gegabah dari pejabat pemerintahan dalam merespon kondisi internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sebagaimana tradisi ketatanegaraan Indonesia, pada 16 Agustus setiap tahunnya, seluruh Anggota DPD dijadwalkan hadir untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian pula halnya GKR Hemas, Anggota DPD RI Periode 2014-2019 yang terpilih mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Pemilu 2014 lalu. Dan pada Pemilu 2019, kembali terpilih untuk pada posisi yang sama.

Akan tetapi, secara mengejutkan dan di luar kewajaran tata kelola pemerintahan yang baik, GKR Hemas yang sudah menerima undangan dan bersiap hadir, secara sepihak dicabut undangan kehadirannya melalui surat yang dikirim Sekretaris Jenderal DPD, Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek., M.Devt,M, dan surat dari Sekretaris Jederal MPR RI, Dr. Ma’ruf Cahyono, SH., MH. Kedua surat tersebut diterima oleh GKR Hemas pada dini hari 16 Agustus 2019.

Setjen DPD RI, merujuk Putusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI, menerbitkan Surat No 02.00/1963/DPD RI//2019, yang isinya melakukan Pencabutan Undangan Bagi GKR Hemas (Anggota DPD No B-53) Menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam Rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019. Surat yang sama diterbitkan oleh Setjen MPR RI, dengan merujuk surat dari Setjen DPD RI. Melalui Surat No B-2317/H.M.04.03/B-11/Setjend MPR/08/2019, Sekjen MPR mencabut Undangan bagi GKR Hemas untuk Menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI.

Baca :  Partai Gelora Kota Bogor Lakukan Pemberkasan ke Kesbangpol

Sehubungan hal di atas, kami, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Maju Perempuan Indonesia, pegiat demokrasi dan keterwakilan perempuan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Menyatakan solidaritas dan dukungan kepada GKR Hemas untuk terus konsisten menyuarakan aspirasi rakyat dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPD RI mewakili Provinsi DIY. Kami meminta semua pihak menghargai hak konstitusional GKR Hemas sebagai Anggota DPD RI yg dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

2. Mengecam keras tindakan Sekjen DPD dan Sekjen MPR RI yang mengeluarkan surat pencabutan undangan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, dan pelayanan yang baik.

Baca :  Arab Spring's, Tragedi Papua dan Geopolitik Indonesia

3. Dasar pembatalan undangan adalah Surat Keputusan BK DPD RI No. 2 Tahun 2019, tertanggal 22 Maret 2019 tentang Pemberhentian GKR Hemas anggota DPD RI No. B-53 sebagai anggota DPD dari Provinsi DIY. Padahal, secara faktual sampai hari ini GKR Hemas adalah anggota DPD yang sah karena belum ada Keputusan Presiden yang menetapkan pemberhentian yang bersangkutan berdasarkan SK BK dimaksud. Harus pula dipahami bahwa sikap politik GKR Hemas yang berbeda dengan kesimpulan BK DPD, adalah refleksi dari upaya penegakkan aturan yang diyakininya benar.

Anggota DPD memegang jabatannya karena dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme konstitusional pemilihan umum. Oleh karena itu mandat rakyat yang diperoleh anggota DPD terpilih tidak boleh secara sepihak dicabut tanpa melalui prosedur yang konstitusional pula.

4. Tindakan pencabutan undangan terhadap GKR Hemas tidak bisa dilihat sederhana, semata-semata sebagai tindakan administratif surat menyurat biasa. Tindakan yang dikeluarkan secara mepet waktu selain memperlihatkan sikap tidak profesional dalam administrasi pemerintahan, juga harus dilihat sebagai ancaman serius pada keberadaan perempuan di ranah politik. GKR Hemas tidak bisa diposisikan ansich sebagai individu politik, namun juga bagian dari gerakan perjuangan penguatan keterwakilan perempuan di Indonesia. Dalam banyak hal, harus diakui perempuan masih sangat rentan menjadi korban kekerasan politik. Baik berupa stigma yang menempatkan perempuan pada posisi inferior, maupun tindakan sewenang-wenang yang lebih mudah dilakukan karena subyek yang disasar adalah perempuan.

Baca :  Masalah Citra dan Partisipasi Politik di Abad Media

Mestinya semua pihak menunjukkan komitmen nyata untuk memberikan iklim yang sehat bagi eksistensi politik perempuan. Sebab politik yang inklusif adalah salah satu ciri utama dari praktik demokrasi. Dan kami berpandangan, bila perlakuan terhadap GKR Hemas dianggap sebagai suatu yang biasa, maka ini bisa saja menjadi pintu masuk bagi pelemahan terhadap keberadaan perempuan di ranah politik dan publik.

5. Kami meminta pejabat yang berwenang secara struktural untuk segera mengoreksi tindakan Sekjen DPD dan Sekjen MPR yang sudah bertindak tidak tepat dengan mengeluarkan surat pencabutan undangan atas nama GKR Hemas.

Demikian pernyataan ini kami buat, demi marwah DPD sebagai anak kandung reformasi, penjaga suara dan aspirasi daerah untuk daulat rakyat yang konstitusional. Serta untuk menjaga optimisme dan soliditas keterwakilan perempuan politik agar lebih banyak perempuan dan warga negara Indonesia yang meyakini bahwa sistem politik dan hukum Indonesia adalah ramah dan tidak mendiskriminasi perempuan dengan alasan apapun.

 

Jakarta, 18 Agustus 2019

Narahubung: Lena Maryana Mukti (MPI) +6281318289321, Yuda Irlang (MPI) +628561300449, Irma Chaniago (KPPRI), Dwi Septiawati Djafar (KPPI), Bivitri Susanti (STHI Jentera), Titi Anggraini (Perludem).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here