Polda Jatim Selidiki Dugaan Pengadaan Fiktif di Bawaslu Pamekasan

0
Polda Jatim, Pengadaan Fiktif, Bawaslu Pamekasan
Petugas Polda Jatim menyelidiki dugaan Pengadaan Fiktif di Bawaslu Pamekasan, Jalan Segara Nomor 66, Pamekasan, Jawa Timur.

LEAD.co.id | Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim mulai melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kelengkapan kantor untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 oleh Bawaslu Pamekasan.

Sejumlah staf Bawaslu Pamekasan telah dimintai keterangan, termasuk dua orang dari pihak rekanan yang diduga terlibat dalam pengadaan fiktif di Bawaslu Pamekasan itu, juga telah dimintai keterangan tim Tipikor Polda Jatim.

Sebulan lalu, utusan tim Tipikor Polda Jatim datang ke Kantor Bawaslu di Jalan Segara Nomor 66 Pamekasan.

Mengutip situs indopersnewscom, pemeriksaan Bawaslu Pamekasan oleh tim Tipikor Polda Jatim ini berlangsung tertutup. “TIPIKOR POLDA MENGACAK _ ACAK KANTOR BAWASLU ADA APA?”, demikian judul berita yang dilansir situs ini.

Tim Tipikor Polda Jatim melakukan pemeriksaan di Kantor Bawaslu Pamekasan selama dua hari. Modusnya dengan cara melaporkan pembelian alat-alat kelengkapan pengawas pemilu yang telah dibeli oleh Bawaslu Jatim.

Baca :  Merasa Ditelantarkan, Seorang Ibu Laporkan Suaminya ke Polisi

Bawaslu Pamekasan diduga meminjam rekanan untuk melengkapi bukti pengadaan alat-alat kelengkapan pemilu itu yang semuanya berjumlah sekitar lima rekanan. Dari jumlah itu, dua diantaranya telah dimintai keterangan oleh petugas, atas laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Nilai total kerugian negara akibat dugaan pengadaan fiktif ini mencapai miliaran rupiah.

Sumber media ini menyebutkan, pengadaan fiktif alat-alat kelengkapan kantor Bawaslu itu, sudah atas sepengetahun komisioner Bawaslu Jatim, namun anggota komisioner Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini, membantah tudingan itu.

“Saya mohon maaf, tidak tau persis masalahnya,” jawab Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga saat dikinfirmasi tim LEAD.co.id, pada Kamis (4/3/2021).

Sementara itu, berdasarkan cacatan media, kasus dugaan korupsi yang terjadi di institusi ini bukan kali pertama terjadi di Jawa Timur. Kasus serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Magetan.

Baca :  Bawaslu Pamekasan Terancam Disanksi Terkait Proyek Pilkada Fiktif

Pada September 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menahan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan, Joko Siswanto, terkait kasus dugaan korupsi dan penahanan itu dilakukan setelah kejaksaan melakukan pemeriksaan berkas perkara, pasca-dilimpahkan oleh Kepolisian Resor Magetan.

Kepala Kejaksaan Negeri Magetan M Rizal Sumadiputra kala itu mengatakan, selain menahan Mantan Ketua Bawaslu Joko Siswanto, Kejaksaan Negeri Magetan juga menahan Aris, selaku bendahara dan Yulistiyono selaku sekretaris.

“Kasusnya tindak pidana korupsi dana hibah dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Magetan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan,” ujar Rizal, di Kejaksaan Negeri, seperti dilansir kompascom, Selasa (10/9/2019).

Rizal mengungkapkan, ketiga terdakwa melakukan korupsi saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan bupati tahun 2014 lalu. Ketiganya diduga melakukan manipulasi biaya sewa alat transportasi untuk anggota Bawaslu di 18 kecamatan.

Baca :  PGN Laporkan Ustadz Maaher ke Polda Jatim

“Modus korupsinya untuk kegiatan sewa mobil, tapi pada kenyataannya tidak disewa mobilnya atau jumlahnya tidak sesuai dengan LPJ. Ada yang dilaksanakan ada yang fiktif,” imbuh dia.

Dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Magetan tahun 2014, Bawaslu Kabupaten Magetan menerima dana hibah sebesar Rp1 miliar. Akibat korupsi yang dilakukan, berdasarkan perhitungan dari BPK, Negara mengalami kerugian hingga lebih dari Rp300 juta. “Kerugian berdasarkan perhitungan dari BPKP sebanyak Rp 309.484.237,” ucap Rizal.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi lainnya juga pernah menimpa mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku dan yang bersangkutan dituntut hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider Rp200 juta.

Penulis: Moh Hasanuddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here