Polemik Pasar Induk, Poros Muda Bondowoso Minta DPRD Vs DRD Debat Terbuka 

0
Poros Muda, Bondowoso, Misbahul Munir, DPRD, DRD, Debat, Pasar
Direktur Eksekutif Poros Muda Bondowoso, Misbahul Munir

LEAD.co.id | Poros Muda Bondowoso merespon pernyataan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menuding DRD bersama LSM menjadi provokator usai Bupati KH Salwa Arifin pada Rabu lalu (22/4) menunda penataan Pasar Induk Bondowoso karena harus konsentrasi penangan Covid 19.

Pasalnya, seiring Kebijakan Bupati Bondowoso tersebut, banyak pedagang pasar memprotes DPRD agar turun ke jalan. Atas hal itu, anggota komisi 2 DPRD Bondowoso, H. Zaki Imbron Humaidi menduga Dewan Riset Daerah (DRD) Bondowoso dibantu oleh LSM, menjadi provokator untuk menghancurkan tatanan yang dirintis pemerintah.

“Indikasi bisa dilihat dari carut marutnya pasar induk saat ini,” ungkap H. Zaki Imbron Humaidi, dalam keterangan persnya, Jum’at (24/4/2020).

Baca :  Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Jatim

Menyikapi hal itu, Poros Muda Bondowoso menilai, apa yang disampaikan H. Zaki Imbron Humaidi ini adalah pernyataan yang sangat serius. Menurutnya, jika benar sesuai dengan apa yang disampaikan, maka ini sangat berbahaya bagi Pemerintah.

“Namun jika ini karangan bebas tanpa dasar, tampa dalil dan tidak bisa dipertangung jawabkan kebenarannya ini lebih bahaya,” terang Direktur Eksekutif Poros Muda Bondowoso, Misbahul Munir kepada LEAD.co.id, Sabtu (25/4/2020).

Lebih lanjut Munir menjelaskan, dalam KUHP, pernyataan anggota komisi 2 H Zaki Imbron Humaidi bila itu benar dan bisa dibuktikan, ada konsekwensi hukumnya. Begitu juga sebaliknya, jika pernyataan itu tanpa bukti, maka ada konsekwensi hukumnya pula. Tetapi, kata dia, memakai jalur hukum dalam perbedaan pendapat tentang kebijakan publik kurang etis dalam kultur demokrasi.

Baca :  Demo di DPRD, ini Kata PGK Kabupaten Tangerang

“Negara kita ini negara demokrasi alangkah lebih baik jika komisi 2 DPRD dibantu Diskoperindag Vs DRD dibantu LSM melakukan debat terbuka terkait penataan Pasar Induk Bondowoso, agar tidak saling tuding menuding dan saling salah menyalahkan,” kata Munir.

Munir menjelaskan, rekomendasi materi debat pertama dari aspek hukum yaitu perpes 112 tahun 2007, sedangkan materi yang kedua dampak dan manfaat  kebijakan pemerintah bondowoso dalam penataan pasar induk. Namun demikian, debat terbuka ini tidak mungkin dilaksanakan sekarang, karena harus menghormati dan mendukung kebijakan bupati KH Salwa Arifin untuk sementara waktu fokus terhadap penangan pandemi covid 19.

Baca :  Anggota DPRD Kabupaten Bogor Lakukan Kunker di Kecamatan Ciawi

“Sebagai warga bondowoso yang baik kita harus menjadi followership niatan suci bapak bupati memerangi pendemi Covid-19,” papar dia.

“Mungkin debat terbuka bisa diselengarakan pasca pandemi covid 19 dan menjelang akan ditetapkannya penataan pasar induk Bondowoso, untuk sementara waktu kita hindari dabat kusir di media sembari dirumah saja dan bekerja di rumah mumpung bulan suci ramadhan kita sama sama kontemplasi apakah yang telah kita ihtiarkan sudah benar benar untuk rakyat,” pungkasnya.

Reporter : Yudi Setiawan
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here